Berita

Hefriansyah vs Budi Utari Makin Panas

Beredar Foto Surat, KASN Minta Walikota Kembalikan Jabatan Sekda

SIANTAR, FaseBerita.ID – ‘Perseteruan’ antara Walikota Pematangsiantar Hefriansyah dengan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Utari Siregar makin panas. Setelah beberapa waktu lalu Hefriansyah mencopot jabatan Sekda dari Budi Utari, Rabu (16/10/2019) beredar foto surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang isinya meminta Hefrianyah mengembalikan jabatan Sekda kepada Budi Utari.

Dalam foto surat tersebut tertulis agar meninjau kembali surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 800/556/IX/WK-Thu 2019 tanggal 24 September 2019 tentang Penjatuhan Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar atas nama Budi Utari Siregar.

Lalu, mengembalikan Budi Utari Siregar ke jabatan Sekda Kota Pematangsiantar. Sebab prosedur pemberhentiannya dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Selanjutnya, memeriksa Budi Utari apabila diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Budi Utari sendiri hingga kemarin sore belum dapat dihubungi. Begitu juga Hefriansyah

Sedangkan Plh Sekda Pematangsiantar Kusdianto mengaku tidak mengetahui tentang surat KASN tersebut.

“Cobalah tanyakan kepada BKD. Karena merekalah yang lebih mengetahui. Saya hanya pelaksana tugas/ melaksanakan tugas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pematangsiantar Farhan melalui telepon seluler mengatakan pihaknya belum ada menerima surat dari KASN secara resmi.

“Belum ada kita terima secara resmi. Kalau ada masuk, tentu akan diproses sesuai aturan,” katanya singkat.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. KASN terdiri atas tujuh orang anggota yang dua orang di antaranya merangkap sebagai ketua dan wakil ketua. KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja ASN paling kurang satu kali pada akhir tahun kepada presiden.

KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Adapun tugas KASN yaitu, menjaga netralitas Pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada presiden.

Sedangkan wewenangnya, mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, dan meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Keanggotaan KASN menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu  terdiri dari unsur pemerintah dan/atau nonpemerintah. (mag-04/pra/int)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button