Berita

Hefriansyah Mangkir dari Panggilan Bawaslu

Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada

SIANTAR, FaseBerita.ID – Hefriansyah mangkir dari panggilan setelah dilakukan dua kali pemanggilan oleh Bawaslu Pematangsiantar terkait laporan yang telah dilakukan Leonardo Simanjuntak, selaku mantan Asisten I yang dinonjobkan.

Adapun isi laporan yang dibuat Leonardo Simanjuntak perihal sengketa tindak pidana dalam menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Siantar yang dilakukan Walikota Hefriansyah.

Nanang Wahyudin, selaku Bidang Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa (HPPS) saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (26/1) mengatakan, kasus ini masih ditangani, dan belum dapat dipublikasikan karena masih dalam proses.

Namun, katanya, pihaknya sudah dua kali melakukan pemanggilan terhadap Hefriansyah

“Kita sudah dua kali melakukan pemanggilan dan yang bersangkutan tidak menghadirinya. Hanya saja dia diwakili,” ujarnya sembari mengatakan kemarin pemanggilan kedua dilakukan.

Saat disinggung apakah sudah ada hasil pemanggilan kedua, lagi-lagi Nanang mengatakan masalah itu belum bisa dipublikasikan.

“Kita belum bisa publikasi karena masih dalam tahap pemeriksaan. Nantilah kalau sudah selesai baru kita beritahu,” sebutnya.

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Siantar.

“Berdasarkan surat Bawaslu memang bagian divisi hukum penindakan pelanggaran penyelesaian sengketa (HPPS) dari Bawaslu, sudah dua kali melakukan pemanggilan terhadap Hefriansyah. Soal ini, tanya ke Divisi HPPS aja ya,” ujarnya sembari menyarankan agar wartawan menghubungi Nanang Wahyudin, selaku Divisi HPPS.

Bawaslu harus Tegas

Terpisah, Daulat Sihombing seorang Advokat dan juga pengamat di Pemko Siantar mengatakan, untuk menangani masalah ini, Bawaslu harus tegas.

Bawaslu harus melakukan kewenangannya secara full untuk mengusut dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Hefriansyah.

Sebab, katanya, Bawaslu sudah mengingatkan bahwa seluruh kepala daerah yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2020 dilarang melakukan mutasi para pejabat. Aturan ini terhitung sejak tanggal 8 Januari sebelum masa penetapan pasangan calon (paslon).
Aturan tersebut telah tertuang dalam UU Pilkada Pasal 71 Ayat 2. Pasal 71 menyebutkan, para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, maupun wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan.

Jadi batas akhir petahana melakukan mutasi harusnya maksimal pada 7 Januari lalu. Setelah tanggal itu dan seterusnya mereka dilarang melakukan penggantian jabatan karena bisa bermuatan politis.

“Itu secara de facto diduga Hefriansyah telah melakukan pelanggaran. Kalau memang itu sudah mengarah kepada tindak pidana pemilu, dilakukanlah secepatnya. Jangan ada alasan kasus ini sudah dianggap kedaluarsa,” ujarnya sembari mengatakan Bawaslu jangan berdalih karena tidak dihadiri walikota, sehingga kasusnya nantinya dikatakan kedaluwarsa.

“Kita harus dorong Bawaslu dalam hal menangani seperti ini,” sebutnya.

Pihaknya tetap memberikan apresiasi kepada Bawaslu karena mau menindaklanjuti pengaduan itu. Namun tidak cukup memanggil secara formalitas.

Tetapi kalau sudah dipanggil dua kali secara berturut-turut harusnya Bawaslu punya kewenangan lain untuk melakukan tindakan berikutnya.

“Kita juga apresiasi kepada Leo Simanjuntak karena melakukan tindakan yang tepat kalau ada dugaan pelanggaran pilkada karena telah melaporkan kepada bawaslu. Saya kira sebagai pejabat yang dicopot saya kira tidak hanya pelanggaran pilkada saja, tetapi sudah melakukan pelanggaran tata cara pengelolaan pejabat daerah. Apa lagi motifnya mempromosikan dirinya sebagai calon Kepala Daerah itu sudah sebuah pelanggaran yang serius,” ujarnya telah mendukung tindakan dari Leo Simanjuntak dan berharap maunya ada lagi PNS yang berani mengungkapkan agar sebagai koreksi untuk kepala daerah agar tidak sewenang-wenang.

Terpisah Leonardo Simanjuntak, Minggu (26/1) menerangkan, tertanggal 16 Januari 2020, dia telah melaporkan masalah itu ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran UU tahun 2010 paska pencopotan jabatan yang SK-nya diterima pada tanggal 8 Januari 2020.

“Saya laporkan dugaan pelanggaran UU nomor 10 tahun 2010 pasca pencopotan jabatan yang SK nya saya terima tanggal 8 Januari 2020. Undang Undang mengatakan batas waktu pergantian pejabat adalah satu bulan sebelum penetapan calon tetap Kepala Daerah yakni tanggal 8 Juli 2020. Jadi di situ ada akal-akalan. Yaitu SK tersebut dibuat tanggal 6 Januari. Jarak kantor saya dengan Badan Kepegawaian itu, lebih kurang 40-50 meter. Namun SK baru nyampe tanggal 8. Saya mengajukan keberatan kepada Walikota tanggal 9 dan sudah dijawab tertanggal 10, walau surat jawaban Walikota saya terima tanggal 14 di rumah pribadi saya,” ujarnya.

“Perihal apakah BKD dan Sekda atau Walikota sudah dipanggil? Mohon info dari Bawaslu. Batas waktu pergantian pejabat adalah pukul 24.00 atau 00.00 WIB tanggal 7 Januari 2020. Harapan saya, kiranya Bawaslu dapat menjalankan kebenaran, karena jawaban Walikota kepada saya melalui suratnya, bahwa tanggal SK pemberhentian saya adalah tanggal 6, yaitu sejak tanggal dikeluarkan, bukan sejak saya terima, mengingat saya masih bekerja tanggal 8 Januari,” pungkasnya. (Mag 04)

Unefa

Pascasarjana

Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close