Berita

Hasil Seleksi PPPK Guru Rencananya Diumumkan 12 Maret

FaseBerita.ID – Pemerintah baru mengumumkan hasil seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Pengumuman dilakukan sesuai jadwal 1 Maret 2019. Sedangkan pemda belum bisa dilakukan karena menunggu komitmen daerah menyiapkan gaji PPPK.

“Sementara ini baru Kemenristekdikti yang siap mengumumkan hasil tes PPPK nya. Daerah masih kami tunggu kesiapannya,” kata Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Mudzakir kepada JPNN.com, Selasa (5/3).

Dia menambahkan, pengumuman peserta yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade pada jabatan dosen dan tenaga kependidikan di 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru bisa dilihat di sscasn.bkn.go.id.

Namun untuk jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian di lingkungan pemda, pengumuman hasil seleksi PPPK belum bisa dilakukan dengan pertimbangan, masing-masing pemda harus menyampaikan usulan ulang kebutuhan/formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas untuk masing-masing kelompok jabatan.

Masing-masing pemda juga harus mengusulkan jabatan-jabatan yang menjadi prioritas secara proposional.

Direncanakan Diumumkan 12 Maret

Pemerintah merencanakan mengumumkan kelulusan hasil tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) untuk honorer K2 pada 12 Maret mendatang. Tanggal ini molor 11 hari dari jadwal yang ditentukan Panselnas.

“Memang molor karena pemerintah ingin memastikan ketersediaan anggaran APBD untuk menggaji PPPK,” kata Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan kepada JPNN, Selasa (5/3).

Kepastian soal anggaran gaji PPPK tersebut, lanjutnya, harus dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) paling lambat 11 Maret 2019. Itu sebabnya paling cepat pengumuman baru bisa disampaikan pada 12 Maret.

Walaupun ada penundaan, Ridwan memastikan tidak akan ada akal-akalan, baik dari Panselnas maupun daerah.

“Seperti saya sampaikan di atas, ini semata-mata untuk memastikan ketersediaan anggaran APBD secara detil,” ucapnya.

Senada itu Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Mudzakir mengatakan tidak ada peluang terjadi permainan dalam pengumuman hasil tes PPPK sebab hasil tesnya real time. (esy/jpnn)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button