Berita

Haruskah Incumbent Mengundurkan Diri? Ini Penjelasan KPU…

MADINA, FaseBerita.ID – Perhelatan Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) tahun 2020 semakin dekat. Saat ini sudah ada beberapa nama bakal calon yang telah mendaftar ke Partai Politik maupun lewat jalur perseorangan. Salah satunya adalah Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution juga Wakil Bupati HM Sukhairi Nasution.

Dahlan Hasan Nasution dikabarkan akan berpsangan dengan Ketua Partai Golkar Madina yaitu H. Aswin Parinduri, baik Dahlan maupun Aswin sudah sama-sama mendaftar di beberapa partai politik. Sementara, Wakil Bupati Madina Sukhairi Nasution juga tak ketinggalan. Walaupun belum diketahui siapa pasangannya, namun ia sudah mendaftarkan diri ke partai politik yang membuka pendaftaran.

Mengenai niat maju Bupati dan Wakil Bupati Madina yang bila nanti ditetapkan sebagai peserta, maka mereka disebut calon petahana (Incumbent). Tentu saja, calon kepala daerah petahana mempunyai regulasi tersendiri dibandingkan dengan calon non petahana.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madina, Fadhillah Syarif SH yang dihubungi Metro Tabagsel, Minggu (5/1) menjelaskan, calon petahana tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya. Tetapi, ia musti mengambil cuti selama masa kampanye.

Hal ini, kata Syarif berbeda dengan Pilkada tahun 2015 yang lalu. Kala itu, calon petahana hanya mengambil cuti apabila ia hendak melakukan kampanye. Sementara, untuk Pilkada tahun 2020, calon petahana harus mengambil cuti selama masa kampanye.

“Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, pada ayat 70 disitu jelas disebutkan, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalon kembali di daerah yang sama, selama masa kampanye itu harus menjalani cuti. Dan, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Atas dasar itu, calon petahana tidak harus mundur dari jabatannya, tapi harus cuti selama masa kampanye,” ungkap Syarif.

Ia menyebut, tahapan masa kampanye itu berjalan beberapa hari setelah penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut, hingga beberapa hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Namun, di sisi lain Syarif menerangkan, saat ini Bawaslu Republik Indonesia sedang mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi terkait status kepala daerah yang kembali maju di Pilkada serentak. Salah satu materinya, Bawaslu meminta supaya calon petahana mengundurkan diri dari jabatannya.

“Bawaslu mengajukan itu, kita tunggu saja bagaimana hasilnya, kalau nanti MK menerima, pasti ada nanti perubahan PKPU dan regulasi lainnya,” jelasnya.

Terpisah, komisioner KPU Muhammad Ikhsan yang dihubungi mengatakan, bagi calon petahana yang maju di Pilkada nanti harus mengurus cuti. Lalu, izin cuti selama kampanye itu diserahkan ke KPU.

“Karena aturannya begitu, petahana harus cuti selama kampanye. Berbeda dengan Pilkada yang lalu (2015). Saat itu, petahana hanya cuti apabila ingin berkampanye. Kalau misalnya tidak ingin kampanye, ia tetap dengan jabatannya. Begitu di Pilkada 2015 yang lalu. kalau Pilkada tahun ini, calon petahana harus mengambil cuti selama tahapan kampanye, izin cuti disampaikan ke KPU nanti,” katanya. (wan)

Unefa

Pascasarjana

Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close