Berita

Hari Ini MK Putus Uji Materi Perppu Covid-19

JAKARTA, FaseBerita.ID-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Sidang rencananya digelar pada pukul 10.00 WIB.

“Sidang putusan Perppu Covid-19 direncanakan pukul 10.00 WIB,” kata Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono dikonfirmasi, Selasa (23/6).

Fajar menuturkan, sidang putusan gugatan Perppu Covid-19 juga disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI. Masyarakat dapat melihat secara rinci soal putusan tersebut.

“Iya (disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI),” jelas Fajar.

Perppu 1/2020 ini digugat oleh mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono. Serta juga digugat oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Namun dalam perjalannya, Perppu 1/2020 yang mengatur soal penanganan Covid-19 disahkan menjadi Undang-Undang.

Melalui tim kuasa hukum Amien Rais Cs, Zainal Arifin menilai pengesahan Perppu 1/2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bernuansa politis.

Zainal menilai, DPR yang cepat mengesahkan Perppu 1/2020 menjadi Undang-Undang kental dengan nuansa politis. Pasalnya, pengesahan Perppu penanganan Covid-19 menjadi Undang-Undang dilakukan sehari sebelum reses DPR RI.

“Kami menggunakan logika hukum yang lurus dan ini saya menilai, bahwa kecepatan ketika mengesahkan Undang-Undang kesepakatan di DPR kemudian menjadi undang-undang itu luar biasa,” kata Zainal di ruang sidang MK, Rabu (20/5).

Dia memandang, pengesahan Perppu 1/2020 menjadi Undang-Undang di DPR sangat kental nuansa politis. Menurutnya, hukum dicampur dengan logika politik.

“Ini kami menilai sebagian logika politik. Jadi hukum sudah tercampur dengan logika politik, ini akan mencederai prinsip-prinsip negara hukum,” sesal Zainal.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan, pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) menjadi Undang-Undang telah sesuai konstitusi.

Pasalnya penggugat mempermasalahkan cepatnya proses masa sidang pembahasan Perppu yang disahkan DPR.

“Dalam pandangan pemerintah yang disebut dalam konstitusi adalah persidangan berikutnya. Jadi persidangan berikutnya adalah persidangan ada beberapa persidangan dalam satu masa sidang,” kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Yasonna menilai, Perppu untuk bisa disahkan menjadi undang-undang mesti dibahas dalam masa persidangan yang berbeda dipandang tidak tepat.

Menurutnya, Perppu boleh disahkan dalam dalam satu masa persidangan di DPR.

Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, aturan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) oleh DPR telah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal 2 ayat 2 berbunyi ‘Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut’.

“Saya adalah mantan anggota DPR tahu bahwa di DPR itu ada masa sidang. Dalam satu masa sidang ada beberapa persidangan,” tukas Yasonna.(jp)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button