Berita

Hanya Disediakan Rp46 M, KPU Simalungun ‘Menyerah’ Laksanakan Pilkada

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Pemkab Simalungun tidak mampu menyiapkan anggaran sesuai usul Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun sebesar Rp70 Miliar untuk menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020.

Alasan keterbatasan anggaran di Pemkab Simalungun, sehingga yang disetujui hanya berkisar Rp46 Miliar.

Karena ‘menyerah’ dengan anggaran Rp46 Miliar, KPU Simalungun bakal berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara.

Ketua KPU Simalungun Raja Ahab Damanik usai rapat intern di ruang rapat Pimpinan DPRD Simalungun yang dipimpin langsung Ketua DPRD Johalim Purba dihadiri Kaban Keuangan Pemkab Simalungun, Frans Saragih dan Komisioner Bawaslu Simalungun, Pematang Raya, Jumat (30/8/2019) mengatakan, rapat intern tersebut merupakan pembahasan terakhir soal anggaran Pilkada.

“Ini pembahasan terkait anggaran Pilkada tahun 2020, nah kita sudah mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun, anggaran untuk Pilkada itu kita usulkan sebesar Rp70 Miliar. Namun dalam rapat dengan tim badan anggaran DPRD Kabupaten Simalungun, anggaran itu tidak mampu mereka penuhi, yang mampu Pemkab penuhi itu sebesar Rp46 miliar,” ujarnya.

Lanjut Raja Ahab Damanik, pihaknya telah menyampaikan kepada tim anggaran DPRD Simalungun bahwa KPU tidak mampu melaksanakan Pilkada 2020 dengan angka yang Rp45 miliar tadi.

“Jadi masih mentok disitu, tapi mereka tetap katakan bahwa itu yang bisa, ya kita tetap dengarkan tapi kita belum menerima itu, jelas anggaran ini tidak cukup, tadi sudah ada pengurangan itu sebesar Rp5 M jadi kita sudah efesienkan lagi, kita ciutkan lagi dengan mengurangi kegiatan yang ada, maka angka sudah mentok diangka Rp65 Miliar,” sebutnya.

Masih Raja Ahab Damanik, dalam rapat tersebut, pihaknya meminta paling tidak KPU Simalungun bisa melaksanakan Pilkada itu dengan angka Rp65 M, tetapi Pemkab tetap sampaikan tidak mampu dan hanya bisa menyediakan anggara sebesar Rp46 Miliar sehingga ada pengurangan Rp24 Miliar dari usulan sebelumnya.

“KPU Simalungun belum bisa menerima itu karena memang angka itu masih jauh dari yang kita butuhkan. Sebelum membahas penundaan Pilkada Simalungun, kemungkinan hari Senin kita akan ke Provinsi, bahkan kita buat surat juga kepada Kemendagri, itulah upaya yang bisa kita lakukan,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Simalungun, Choir Nasution melalui Kordiv Humas Mulai Adil Saragih saat ditanyai menerangkan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengajukan anggaran pengawasan tahapan Pilkada sebesar Rp32 Miliar, namun realisaai hanya Rp13 miliar.

“Pengajuan kita tahap pertama sebesar Rp32 Miliar, kemudian disinkronisasi menjadi Rp22 Miliar tapi yang realisasi hanya Rp13 Miliar, jelas anggaran minim dan tidak cukup. Jadi hitungan taksasi kita, kegiatan pengawasan efektif hanya bisa berlangsung 6 bulan mulai bulan Januari sampai Juni 2020 dengan anggaran Rp13 miliar, padahal tahapan sampai pemungutan, bulan September 2020,” katanya.

Dijelaskan Adil Saragih, dengan kondisi anggaran minim, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, karena menilai bahwa anggaran untuk Bawaslu Simalungun dalam Pilkada tahun 2020 dengan nilai Rp13 Miliar sangat kurang.

“Kita akan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Pusat, terkait anggaran sebesar Rp13 miliar,” katanya.

Kepala Badan Keuangan Pemkab Simalungun, Frans Saragih saat dikonfirmasi mengelak dan buru-buru naik ke mobilnya, “nantilah aku mau cepat kerja, itu belum final,” singkatnya. (Mag05)

iklan usi



Back to top button