Berita

Guru Honor di Simalungun Ditawarkan Gaji Rp400 Ribu Per Bulan

Dampak SK PTT Belum Turun

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Belum adanya kepastian nasib guru pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Simalungun membuat beberapa guru memilih tidak mengajar sejak 6 Januari 2020 lalu.

Hingga Senin (13/1/2020), guru honorer di SD Negeri Nomor 091404 Parbalohan Tigaras tidak masuk kerja. Mogok kerja ini membuat anak murid terlantar tidak menjalani aktivitas belajar seperti biasa. Ketidakhadiran guru honorer, menyisakan dua guru PNS untuk mengajar di enam kelas.

Siti Damanik, salah satu guru honorer mengungkapkan, tidak ada solusi pasti dari kepala sekolah terkait gaji.

Menurut Siti, oknum Kasek juga sudah melarang penggajian guru honorer dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kepsek mendatangi guru honor bilang tidak ada lagi gaji dari Pemkab. Penerimaan gaji gak jelas. Kepsek juga tidak mengatakan solusi. Pembagian BOS sekarang untuk operasional sekolah semua. Untuk apa operasional sekolah kalau guru tidak ada. Jadi kita berpikir untuk apa gunanya itu semua,” ujarnya, seraya mengatakan sudah melapor ke Koordinator Wilayah (Korwil) Guru Honorer.

Kepsek juga mengingatkan guru honorer untuk bekerja sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Sehingga, guru honorer harus melakukan perpanjangan SK.

“Kepsek kami mengatakan sesuai dengan SK saja bekerja. Kalau bapak tidak bikin SK kami ya, kami gak kerjalah. Bapak itu diam aja. Lalu, bagaimana kami besok. Makanya kami gak bekerja,”ujarnya.

Orangtua Sepakat Bayar Rp20.000 per Murid

Orang tua murid Arya Sitio mengaku prihatin dengan kondisi sekolah. Arya yang bekerja sebagai nelayan di Danau Toba ini mengharapkan Pemkab Simalungun peduli terhadap pendidikan anak-anak SD. Apalagi, murid yang diajar merupakan masa depan keluarga.

“Saya lihat anak-anak itu tidak ada belajar. Hanya belajar gitu-gitu saja tanpa asa guru. Jadi kami semua orang tua murid sepakat mendatangi sekolah kemarin,”ujarnya.

Arya mengatakan kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Simalungun membuat telantar anak murid. Kata Arya, orang tua sudah sepakat menyumbangkan Rp 20 ribu per siswa untuk menggaji honorer.

Sementara, Kepala Sekolah SD Negeri Parbalohan Jon Tiar Sinaga mengatakan sudah memberikan solusi kepada honorer untuk tetap mengajar. Para orang tua murid sudah sepakat untuk menyumbangkan uang untuk menggaji guru honorer.

“Solusinya dipekerjakan lagi guru honorer. Gaji bantuan dari komite, bantuan kepala desa itulah rapat kami kemarin. Setiap guru nanti bisa dapat Rp 400 ribu per bulan,”ujarnya.

Saat ditanya sampai kapan kebijakan seperti itu berlaku, Jon Tiar mengatakan akan melihat perkembangan. Ia mengatakan paling lama bulan Januari ini.

Tidak Memaksa Perpanjangan SK, Jika Membayar

Jon Tiar mengaku tak memaksa setiap guru honorer untuk memperpanjang SK karena terdengar kabar membayar hingga Rp 14 juta. Namun dirinya tidak dapat menggunakan Dana BOS untuk gaji guru honorer.

“Kalau itu memang PTT dari dinas SKnya. Kalau SK honorer ada dari komite dan saya. Jadi, ini karena belum keluar SK mereka. Mungkin gak dari pemda lagi karena gak diperpanjang. Kalau membayar gak usah. Kalah kau anggap murid anakmu ajarlah. Kita lihat sampai Januari inilah. Kita habiskanlah dulu Januari ini,”katanya.

Sementara, Ketua Forum Guru Honorer Simalungun Ganda Armando Silalahi mengatakan sudah menyampaikan aspirasi guru ke DPRD. Ia mengatakan tidak ada biaya untuk memperpanjang SK di tahun 2020. Dia berharap Dinas Pendidikan segera mengeluarkan SK tanpa ada embel-embel persyaratan yang sulit.

“Dan dengan secepatnyalah Dinas Pendidikan mengeluar SK Guru PTT untuk tahun 2020. Semalam sudah di sampaikan Sekdis Pendidikan agar isu itu dihiraukan,  karena tidak ada perintah seperti itu ke Korwil dan Kepsek,  dan dalam waktu dekat DPRD akan memanggil Sekda,  Disdik,  Keuangan,  Korwil,  Kepsek untuk duduk bersama meluruskam isu itu,”katanya. (mag 04/fe)

Tags

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close