Berita

Guru dan DPRD Menangis di RDP, Minta SK Ditinjau Kembali

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Puluhan Guru PNS yang terdiri dari guru SD dan SMP mewakili 1.695 guru PNS yang diberhentikan menangis menceritakan keluh kesahnya kepada DPRD Simalungun pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan BKD Simalungun di ruang Komisi IV DPRD Simalungun, Pamatang raya, Selasa (23/7/2019) sekira pukul 13.00 WIB.

Seluruh guru yang hadir menangis terisak-isak ketika, Marlian Batubara kordinator guru-guru PNS yang diberhentikan menceritakan bahwa ada teman mereka jatuh sakit terbaring akibat terbitnya tiga SK Bupati Simalungun tentang pemberhentian jabatan fungsional guru.

“Kami telah menyampaikan keluh kesah kami guru-guru, kami satu batin merasakan sedih mulai terbitnya SK Bupati. Kami merasakan gelisah dan galau, mengingat sampai detik ini juga tidak ada kepastian hukum pada kami, kami mau diapakan dan mau dikemanakan. Sementara kami sudah banyak yang dinas di atas 20 tahun. Sedangkan saya sendiri dari SMP Negeri 1 Bosar Maligas yang tinggal delapan bulan lagi pensiun masa dinas saya sudah 38 tahun, dan saya akta D III,” sebutnya.

Oleh karen itu, lanjut Marlian, kebijakan tersebut mereka serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai hakikatnya, namun menunjukkan jati dirinya mereka masih mengganggap dapat dibantu oleh anggota dewan.

“Jadi harapan kami disini, karena sudah darah daging kami adalah profesi kami sebagai guru. Kami ingin dikembalikan menjadi guru. Kemudian kalaulah boleh dengan bantuan DPRD, kiranya SK Bupati ini dicabut karena ini sangat menjadi perhatian yang dapat membuat hati dan pikiran kami sangat resah,” mohonnya.

Suasana rapat semakin riuh dipadati suara isak tangis sehingga beberapa anggota dewan, seperti Saut Fao Sinaga, Bernhard Damanik dan Timbul Jaya Sibarani juga turut menetaskan air mata. Masih Marlian Batubarat menerangkan sangat sedih banyak teman mereka guru yang sudah terbaring jatuh sakit.

“Banyak kawan-kawan kami yang sudah jatuh sakit. Saya sedih melihat kawan-kawan saya sudah terbaring. Jadi air mata kami ini bukan air mata sandiwara namun air mata ini wujud kegelisahan kami,” katanya.

Mendengar itu, semua guru pun menangis sambil mengusap air mata dengan tissu.

Para guru bermohon kepada anggota dewan BKD dan Dinas Pendidikan, mereka dapat dibantu.

“Kami ini adalah anak bapak di SD dan SMP bapak kami adalah dinas jadi kami adalah anaknya. Kepada siapa lagi kami mengadu, tentu kepada bapak kami. Harapan kami kepada anggota dewan yang telah menerima kami sekiranya kami serahkan persoalan kami ini sesuai dengan surat yang kami tuangkan,”pintanya.

Dijelaskan Marlian Batubara, pihaknya tidak memungkinkan lagi untuk kuliah mengambil sarjana strata satu. Pihaknya merasa aneh, karenaa ada beberapa guru yang belum sarjana namun sertifikasinya dicairkan.

“Tidak mungkin dapat dikejar lagi. Usia 59 tahun, hanya sekian bulan lagi pensiun. Tak ada gunanya lagi dan tak mungkin lagi menunggu sampai bulan November,”ucapnya.

Mengenai sertifikasi, kata Marlian, ada keanehan karena ada yang mendapat SK sertifikasi masih D I dan D III dan sudah dicairkan. Saya berani menyebut siapa namanya, jadi kepada kami kenapa tidak demikian. Apabila surat keputusan bupati tertanggal 26, tetapi kami kan sudah melaksanakan tugas mulai Januari sampai bulan Juni, sudah hak kami dong. Kami sudah pemberkasan, tetapi kalau mulai bulan Juli ya itu terserah, mohonlah kadi pertimbangan ini bapak dewan,” tandasnya.

Baca juga: Dampak Pemberhentian Guru PNS Orangtua Siswa Kecewa karena Ikut Dibebani

Namun dalam rapat tersebut Kadis Pendidikan Simalungun, Elfiani Sitepu diwakili Sekretaris Dinas, Parsaulian Sinaga tidak dapat memberikan solusi yang terbaik, malah mempertahankan pendapat bahwa SK Bupati Simalungun yang berkaitan dengan pemberhentian guru dari jabatan fungsional.

“Kami pun ikut prihatin secara pribadi, tapi dengan alasan yang paling mendasar terbitnya SK tersebut adalah pada saat pemeriksaan keuangan oleh BPK RI pada tahun 2018 lalu,”imbuhnya.

Lanjut Parsaulian Sinaga mengakui bahwa pihaknya sudah diingatkan oleh BPK RI agar para guru yang belum sarjana yang menerima sertifikasi selama dua tahun ini, 2017 dan 2018 dianggap merupakan pemborosan karenaa belum memenuhi kualifikasi akademik sesuai UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan PP No 74 tahun 2008 tentang guru, standard minimal kualifikasi guru berpendidikan S1.

“Kepada kami, BPK RI menyebutkan apabila pada tahun 2019 ini masih diberikan tunjangan profesi maka akan dianggap kerugian negara dan akan kita kembalikan tahun 2020. Memang tidak ada secara tertulis hasil audit BPK tersebut tetapi kami sudah ditegur langsung oleh BPK,”katanya.

Parsaulian menerangkan, bahwa dari SK yang diterbitkan Bupati Simalungun, dilakukan verifikasi menerima data dari guru-guru.

“Sampai saat ini, guru yang tidak sarjana dan tidak kuliah, artinya belum sarjana berjumlah 527 orang, dari yang 527 itu yang sudah berusia 58-59 tahun sebanyak 302 orang dan 55-57 tahun sebanyak 225 orang, sedangkan guru yang sarjana tetapi belum mencantumkan gelarnya sebanyak 900 orang dan guru yang sedang kuliah 115 orang, sehingga total sebanyak 1155 guru. Dari 900 ada sedang kuliah sebanyak 446 orang,” terangnya. (mag05)

Unefa

Pascasarjana


Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close