Berita

Gugatan Nasdem, PDIP dan PKPI Pupus: KPU Siantar-Simalungun Segera Tetapkan Caleg Terpilih

SIANTAR, FaseBerita.ID – Gugatan tiga partai politik di Siantar-Simalungun ke Mahkamah Konstitusi (MK), pupus. MK menolak gugatan yang diajukan Partai NasDem Pematangsiantar. Dari Kabupaten Simalungun, yang ditolak gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pematangsiantar Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nurbaya Siregar yang ditemui wartawan, Jumat (9/8) membenarkan penolakan gugatan tersebut oleh MK.

“Tadi kan sudah dibacakan pada sidang. Jadi kita menunggu salinan keputusan yang diunggah di website resmi KPU RI,” terang Nurbaya.

Setelah putusan dipublikasi, lanjutnya, maka KPU akan mempersiapkan pelaksanaan pleno penetapan anggota DPRD Pematangsiantar.

“Sesuai aturan, paling lama lima hari setelah putusan dipublikasikan, KPU rapat pleno penetapan anggota DPRD terpilih,” terangnya.

Sebelumnya, dari Pematangsiantar hanya Partai NasDem yang mengajukan gugatan ke MK pasca Pemilihan Umum April lalu. DPC Partai NasDem Pematangsiantar yang dipimpin Frans Herbet Siahaan melalui DPP Partai NasDem melayangkan gugatan ke MK perihal permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 997/PL8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilu 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Dalil yang diajukan Partai NasDem, terkait perbedaan perolehan suara partai politik untuk anggota DPRD Pematangsiantar. Disebutkan, diduga terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi parpol lain di TPS 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara sebanyak 33 suara.

Segera Tetapkan Caleg Terpilih

Sementara itu, KPUD Simalungun segera menetapkan caleg terpilih setelah MK menolak gugatan PDIP untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kelurahan Hutabayu, Kecamatan Hutabayuraja.

Hal tersebut diutarakan Ketua KPUD Simalungun, Raja Ahab Damanik didampingi anggota KPUD, Salman Abror di rumahnya, Jumat (9/8) sekira pukul 14.00 WIB.

“Informasi yang kita dapat dari pimpinan kita di KPUD Provinsi, gugatan PDIP di MK itu ditolak seluruhnya. Jadi kita tinggal menunggu putusannya nomor berapa, kemudian itulah dasar kita menetapkan calon terpilih untuk DPRD Simalungun,” terangnya.

Saat ditanyai kapan penetapan caleg terpilih, Raja Ahab menjelaskan, seperti biasanya diberikan waktu lima hari setelah terbit surat dari KPU RI.

“Seperti sebelum-sebelumnya, kita diberikan waktu lima hari setelah adanya surat dari KPU RI. Jadi kita tinggal menunggu suratnya,” sebutnya.

Menurut Raja Ahab, di dalam surat itulah nantinya dituliskan jadwal terakhir penetapan caleg terpilih. Sehingga saat ini mereka belum bisa memutuskan.

“Nah, pleno kita terhalang oleh surat itu karena belum ada arahan dari KPU provinsi maupun KPU RI. Jadi kita tidak berani mengambil langkah untuk menentukan jadwal penetapan,” tukasnya.

Masih kata Raja Ahab, sebenarnya pihaknya tinggal melaksanakan penetapan. Sebab sudah disusun nama-nama caleg terpilih.

“Kita tinggal penetapan. Nama-nama yang akan ditetapkan tidak ada perubahan,” ucapnya.

Menurut Raja Ahab, jauh hari sebelumnya pihaknya sudah optimis gugatan PDIP akan ditolak MK. Alasannya, permasalahan  yang digugat tidak dijelaskan alias kabur. Sebab tidak diberikan kejelasan oleh PDIP tentang ke mana dan apa sebenarnya Daftar Pemilihan Khusus (DPK).

“Ke mana suara itu disalurkan, tidak bisa mereka jelaskan.  Sehingga menjadi kabur. Jadi tidak mungkin dengan adanya gugatan yang kabur itu, MK memberikan putusan melakukan pemungutan suara ulang. Kecuali ada selisih suara. Itu pun harus betul-betul bisa dibuktikan ke mana suara mengalir, siapa yang dirugikan, dan siapa yang diuntungkan,” bebernya.

Dijelaskannya, DPK adalah daftar pemilih yang sebenarnya tidak memiliki hak untuk memilih. Namun kemudian, diberikan hak untuk memilih oleh penyelenggara di tingkat TPS dan tidak ada komplain oleh saksi.

“Saksi-saksi parpol sudah ada di tingkat TPS, dan mereka tidak komplain,” cetusnya.

Selanjutnya, saat rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), saksi komplain, namun tidak ada rekomendasi dari Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Alhasil KPU tidak bisa mengambil langkah untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Para Ketua KPU di Sumatara Utara saat di Mahkamah Konstitusi.

Raja Ahab pun mengaku bersyukur atas putusan MK. Sehingga penetapan caleg terpilih bisa segera dilaksanakan.

“Sebelumnya kita sebagai penyelenggara harap-harap cemas. Tapi bukan khawatir untuk melakukan pemungutan suara ulang. Hanya saja kan, waktu kita akan molor, mundur lagi untuk penetapan calon. Tapi syukur, ternyata gugatan di MK ditolak secara keseluruhan,” pungkasnya.

Sementara, Salman Abror meminta kepada caleg terpilih sabar menunggu penetapan.

“Pasca putusan MK ini, kita akan melakukan tahap berikutnya, yaitu penetapan calon terpilih. Tapi kita harus sabar menunggu surat KPU RI terkait tahapan berikutnya. Kita akan sampaikan undangan kepada peserta pemilu untuk sama-sama menyaksikan penetapan. Usai penetapan, kita berharap kepada caleg terpilih melalui parpol segera melengkapi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPU Simalungun,” katanya.

Selain PDIP, gugatan PKPI Simalungun juga ditolak MK. Dalil dalam gugatan yang disampaikan PKPI yakni, di Kecamatan Dolok Panribuan, tepatnya di TPS 2 Nagori Jorlang Hataran, ditemukan sejumlah surat suara calon anggota legislatif ( caleg) daerah pemilihan 4 Kabupaten Simalungun, tertukar dan digunakan oleh pemilih di TPS 002, Kelurahan Dolok Parmonangan, Kecamatan Jorlang Hataran. Terhitung ada 24 surat suara.

Atas temuan ini, PKPI memandang ada dugaan penggelembungan suara dan penggunaan surat suara yang tidak tepat. (pra/mag-05)

iklan usi



Back to top button