Berita

Gubsu Edy Rahmayadi Resmikan PBRS 500 Rumah untuk Masyarakat Psp

FaseBerita.ID – Gubernur Sumatera Utara meresmikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kategori Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRS) tahun 2019, di Desa Purbatua, Kecamatan Psp Tenggara, Psp, Minggu (23/2) lalu.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi hadir bersama Ny Nawal Edy Rahmayadi dan rombongan serta didampingi Walikota Irsan Efendi Nasution dan Wakil Walikota Arwin Siregar. Bantuan Kementerian PUPR ini bertujuan untuk mengurangi rumah tidak layak huni.

Diawali dengan pengguntingan pita oleh Ny Nawal Edy Rahmayadi, Gubsu Edy didampingi Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Arwin Siregar meninjau bentuk rumah masyarakat penerima BSPS. Kemudian Gubsu bersama Walikota menandatangi prasasti peresmian BSPS tahun 2019 di Padangsidimpuan.

Gubsu Edy Rahmayadi mengapresiasi kinerja Walikota Padangsidimpuan, telah memikirkan tempat tinggal rakyatnya. Ke depan, ia berharap masyarakat Padangsidimpuan akan mendapat 500 rumah secara bertahap, namun harus tersebar di setiap kecamatan. “Saya bersyukur, rakyatku punya rumah. Walaupun kecil tapi percayalah, bila milik sendiri akan terasa seperti istana,” sebutnya.

Program BSPS ini juga akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti jalan, ruang terbuka hijau, aliran listrik dan air.
Turut hadir Gubsu, Ketua TP PKK Provsu, Kadis Perkim Provsu, Kadis PU Provsu, Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan, Pimpinan OPD, Camat Psp Tenggara, dan Para Kepala Desa.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia, salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah. Dalam kurun 4 tahun (2015-2018), program BSPS telah meningkatkan menjadi rumah layak huni sebanyak 494.169 unit.

Tahun 2019, program BSPS ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit. Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar Rp 4,28 Triliun.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Untuk lebih meningkatkan kualitas program BSPS, telah diterbitkan Keputusan Menteri PUPR No. 158 tahun 2019 yang menaikan besaran nilai BSPS. Kenaikan dana BSPS untuk dua kategori yakni Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRS).

Untuk PKRS dibagi dua kategori yakni di provinsi sebelumnya Rp 15 juta menjadi Rp 17,5 juta terdiri dari komponen bahan bangunan Rp 15 juta dan upah kerja Rp 2,5 juta dan PKRS khusus pulau-pulau kecil dan pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi Rp 35 juta terdiri komponen bahan bangunan Rp 30 juta dan upah kerja Rp 5 juta. Sementara untuk PBRS dari semula Rp 30 juta menjadi Rp 35 juta terdiri dari komponen bahan bangunan Rp 30 juta dan upah kerja Rp 5 juta.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan dalam program ini pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong.

“Nantinya tukang yang mengerjakan juga bisa diberikan upah jika memang diperlukan. Dengan demikian mereka tidak terbebani untuk mengeluarkan biaya untuk upah kerja tukang,” terangnya.

Beberapa kriteria penerima BSPS adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah tidak layak huni, belum pernah memperoleh dana BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya, penghasilan kurang atau sama dengan upah minimal provinsi dan bersedia berswadaya membentuk kelompok dengan penyataan tanggung renteng.

Pemberian BSPS berdasarkan readiness criteria yang diusulan dari Bupati/ Walikota dan Kementerian/Lembaga. Usulan dilengkapi data jumlah rumah dan lokasi RTLH yang ada di desa/kelurahan. Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/ kelurahan dan legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (bsl/int)

Unefa

Pascasarjana


Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close