Berita

Gratis, Disdik Simalungun Didesak Terbitkan SK Guru PPT

FaseBerita.ID – Sekitar 300 Guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Simalungun yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Simalungun (FGHS) audiensi ke DPRD terkait perpanjangan SK akan membayar sebesar Rp7 juta hingga Rp14 juta per orang, Senin (13/1/2020) siang sekira pukul 14.30 WIB.

Guru honorer ini dipimpin Ketua FGHS Ganda Armando Silalahi menghadiri rapat audiensi. Mereka disambut Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, Ketua Komisi IV Binton Tindaon, Sekretaris Dewan Sahat ML Simangunsong dan Sekretaris Dinas Pendidikan Simalungun Parsaulian Sinaga.

Adapun hasil rapat audiensi mengenai gaji guru honorer akan diupayakan ditampung pada perubahan anggaran 2020.

Sementara isu yang berkembang adanya pembayaran untuk perpanjangan SK honorer tahun 2020, dengan tegas dibantah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Katanya isu tersebut tidaklah benar.

Untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak berkembang akan ditindaklanjuti dengan menggelar rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset, para Korwil dan mewakili Kepala Sekolah per Kecamatan.

Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani mengatakan, mengenai masalah ini, pihaknya akan melakukan rapat kembali terkait SK para guru Honor kapan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan.

“Kita akan menggelar rapat lagi bersama Sekda, Kadis Pendidikan dan Korwil. Rencananya Kamis. Di rapat itu akan kita pertanyakan kapan diterbitkan SK para guru honorer itu. Kita berharap semua gratis tanpa kutipan,” sebutnya kepada wartawan di ruang kerjanya.

Sementara Sekretaris Dinas Simalungun Parsaulian Sinaga mengimbau kepada guru agar taat kepada peraturan dan jangan sampai terpengaruh isu negatif.

Sebelumnya, Ketua FGHS Ganda Silalahi saat diwawancarai maksud dan tujuan melakukan audiensi ke DPRD Simalungun mengatakan, kedatangan mereka untuk mempertanyakan nasib 1.800 guru PTT tahun 2020.

“Selain anggaran yang ditampung dalam APBD untuk Guru PTT, kami juga mempertanyakan mengenai isu perpanjangan SK membayar Rp7 juta bagi guru yang tidak punya NUPTK dengan gaji Rp1 juta per bulan dan yang sudah punya NUPTK membayar Rp14 juta dengan gaji Rp2 juta per bulan,” jelasnya.

Sesuai keterangan Sekretaris Dinas Simalungun Ganda Silalahi menyampaikan bahwa anggaran yang ditampung di APBD 2020 untuk guru PTT sebesar Rp15,2 miliar. Jadi anggaran itu tidak sanggup untuk menggaji 1800 guru PTT.

“Tetapi Ketua DPRD menyampaikan tadi kalau boleh ditampung semua, ditambah anggarannya jadi Rp21,6 miliar untuk menampung semuanya guru PTT,” pungkas Ganda Silalahi. (Mag-05)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close