Berita

Geser Pejabat Disdukcapil Jelang Pemilu, Hefriansyah Terancam Kena Sanksi Mendagri

FaseBerita.ID – Walikota Siantar Hefriansyah terancam dijatuhi sanksi dari Kementrian Dalam Negeri, karena ‘mengotak-atik’ aparatur sipil Negara (ASN) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjelang Pemilihan Umum.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh mengaku akan mempelajari masalah ini, jika terbukti akan diberikan sanksi.

Walikota Siantar telah mengeluarkan SK pelantikan Nomor 821/09/III/WK-THN 2019. Sebanyak 77 orang pejabat dari eselon II, III dan IV telah dilantik.

Empat diantaranya dari ASN di Dukcapil, yaitu Abisah Barus dari Sekretaris Dukcapil menjadi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Romana Elisabet Silitongan dari Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipindahkan ke Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Kemudian, Kabid Pendaftaran Penduduk, Roma Sijabat dimutasi ke Dinsos P3A dengan jabatan Kabid Perlindungan Hak Anak dan Perempuan dan satu orang staf.

“Silahkan ditulis karena sudah tahu faktanya kan. Undang-undangnya ngomong apa? Itu dilakukan tidak (kalau tidak dilakukan-red) salah atau benar,” katanya dengan menegaskan ketentuan yang ada, Rabu (5/3).

Dijelaskan, dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kepedudukan, bab VIIIA mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural, pasal 83A dijelaskan bahwa pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur. Kemudian, diuraikan juga, penilaian kinerja pejabat struktural dilakukan secara periodik oleh Menteri.

Terkait dengan masalah ini, jika ada pelanggaran maka Dirjen Dukcapil Kemendagri berjanji akan memberikan sanksi kepada Pemko Pematangsiantar dengan terlebih dahulu mengecek langsung hal ini. “Saya cek dulu ke daerah, nanti kita berikan sanksi,” jelas Zudan Arif, melalui whatsApp.

Selain bertentangan dengan perundang-undangan, pelantikan juga melawan surat edaran Kementerian. Karena jauh sebelumnya Kemendagri telah mengeluarkan surat penting nomor 821/2044/DUKCAPIL perihal penundaan pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang menangani Adminduk di daerah. Isinya, berdasarkan pasal 83A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 administrasi kepedudukan.

Secara rinci, surat tersebut dikeluarkan untuk memberikan dukungan yang maksimal terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum 17 April 2019 melalui optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota. Caranya, gubernur, bupati/walikota diminta untuk menunda sementara pengajuan usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kepedudukan mulai tanggal 1 Maret hingga dengan 1 Mei 2019.

Sebagaimana diketahui, Disdukcapil Pemko Pematangsiantar terus mengejar target kerja dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Menurut Kadisdukcapil, Sertanulina Girsang, upaya itu dilakukan dengan menambah jam kerja atau lembur dan melakukan perekaman di Lapas, sekolah dan rumah sakit. Diyakini, warga yang akan menyampaikan hak suaranya dalam pemilihan umum nanti dapat berjalan dengan baik.

Sebelum Pemilihan Umum, Disdukcapil Kota Pematangsiantar mendapatkan tugas sesuai instruksi Mendagri untuk mencetak Print Ready Robert (PRR) sebanyak 2.880. Kemudian surat keterangan yang akan diganti menjadi KTP sekitar 800. Sesuai arahan Dirjen Dukcapil bahwa seluruh perekam PRR wajib selesai tanggal 28 Februari 2019.

Mengejar itu semua, Dukcapil juga melakukan perekaman di Lapas dan dari 633 jiwa Napi, yang sudah terekam sebanyak 450 orang napi. Sedangkan sekitar 183 jiwa tidak terdapat pada data base Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan pihak lapas akan terus mencoba mencari data dengan bekerjasama dengan pihak Disdukcapil.

Selain mengerjakan PRR dan KIA, Disdukcapil juga mengerjakan Kartu Identitas Anak (KIA). Saat ini berkas yang masuk sekitar 10 ribu. Dimana KIA ini diperuntukan bagi warga berusia 0-16 tahun dan saat ini diutamakan SD. Sementara yang telah selesai 700 KIA. Syarat mengerjakan KIA, apabila sudah menyelesaikan Akte anak usia 0-18 tahun. Atas kerja Dukcapil Pemko Pematangsiantar, maka tahun ini pemerintah pusat berencana memberikan dana untuk bantuan pembuatan KIA.

Sementara Pemko Pematangsiantar melalui Kabag Humas Hamam Soleh mengaku belum mengetahui soal adanya surat penundaan pengangkatan dan pemberhentian dari Kemendagri untuk ASN di Disdukcapil. “Aku belum tahu pasti apakah ada surat rekomendasi atau usulan (sesuai aturan) tetapi sampai saat ini, saya tidak mendapatkan suratnya. Kedua, mekanisme pelantikan ini mengaju kepada peraturan yang ada,” ucapnya.

Menurut Soleh, jika ada kelalaian penempatan pejabat tentu masih memungkinkan dilakukan revisi. Artinya, tidak menutup SK yang dikeluarkan dibatalkan.
“Nah, kalau kemudian ternyata ada kelalaian dari BKD, tentu dalam setiap SK (penempatan jabatan) ada pertimbangan untuk melakukan revisinya. Saya memang sudah mendengar tetapi saya belum mengetahui ada tidak surat,” terangnya. (pam/esa)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button