Berita

Ganti Rugi Pelepasan Jalan Tol Dinilai Tidak Adil, Warga Bandar Masilam Gugat BPN Sumut dan KJJP

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Sebanyak lebih kurang 91 orang masyarakat Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun yang terdampak atas pembangunan jalan tol Kisaran-Tebing Tinggi Tahap I Ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi di Desa Bandar Tinggi, Bandar Rejo dan Desa Partimbalan mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Simalungun.

Warga yang menolak diwakili pengacara diantaranya Gumilar Aditya, Yudhi Syahputra Sibarani, Fernando Napitupulu dan Josua Rumahorbo yang tergabung di Ranto Sibarani, SH & Rekan.

Perkara keberatan atas ganti kerugian tersebut telah mulai diperiksa di Pengadilan Negeri Simalungun dengan nomor perkara 86/Pdt.G/2019/PN Sim.

Adapun para Termohon dalam gugatan tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut, kemudian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnain & Rekan, selaku penilai yang menilai harga ganti kerugian tersebut.

Melalui Kuasa Hukum, warga yang menggugat menilai bahwa penilaian ganti kerugian tersebut dilakukan dengan ceroboh dan terkesan tidak profesional, sehingga tidak memenuhi syarat Undang-Undang yang mengharuskan ganti kerugian memenuhi unsur kelayakan dan keadilan, hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 1 ayat (2). Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan ditolak karena beberapa alas an.

Bahwa telah terjadi kesalahan atau dugaan penipuan dalam penilaian yang disusun oleh turut termohon atau KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan terhadap penawaran yang diberikan kepada pemohon bernama Pardoyo pada bidang nomor 00725 berlokasi di Bandar Tinggi. Dalam lembar hasil Penilaian Penggantian Wajar bidang per bidang tanah oleh KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan, jelas-jelas tidak memasukkan atau tidak menilai tanaman sebagai objek ganti kerugian, padahal faktanya di atas tanah tersebut terdapat tanaman.

Lagi pula dalam lembar Nilai Pengganti Wajar jelas-jelas ada foto tanaman dan faktanya bahwa tanaman tersebut memang nyata adanya, namun tanaman tersebut tidak dinilai oleh KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan. Hal tersebut membuktikan bahwa proses penilaian dilakukan secara asal-asalan, tidak melalui survey ke lokasi dan tentu saja berdampak kerugian kepada para pemohon.

Bahwa terjadi kesalahan dalam mencatat lokasi bidang tanah yang disusun oleh turut termohon yang dicantumkan dalam Lembar Nilai Penggantian Wajar bidang per bidang tanah dengan nomor bidang. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa turut termohon tidak melakukan survey ke lokasi tanah milik para pemohon sehingga dinilai tidak profesional dalam menyusun penilaian atas tanah milik para pemohon.

Dijelaskan juga dalam gugatan, pada bidang tanah dengan nomor bidang 00723 atas nama Sjarifudin Zahary, tertulis dalam Lembar Nilai Penggantian Wajar berlokasi di 0, padahal sebenarnya tanah dengan nomor bidang 00723 milik Sjarifudin Zahary berlokasi di Bandar Tinggi.

Pada bidang tanah dengan nomor bidang 00260 atas nama Nalim tertulis dalam Lembar Nilai Penggantian Wajar berlokasi di Abdullah, padahal sebenarnya tanah dengan nomor bidang 00260 atas nama Nalim berlokasi di Bandar Rejo. Sementara pada bidang tanah dengan nomor bidang 00261 atas nama Misno, tertulis dalam Lembar Nilai Penggantian Wajar berlokasi di Abdullah, padahal sebenarnya tanah dengan nomor bidang 00261 atas nama MISNO berlokasi di Bandar Rejo.

Bahkan, para Termohon tidak memasukkan tanah yang telah tercantum dalam Pengumuman Desa sebagai tanah yang turut terdampak dalam pembangunan jalan Tol dan juga telah diterangkan oleh Kepala Desa atau Pangulu melalui Surat Keterangan Nomor 973/425/BR/X/2019 bahwa sebahagian tanah tersebut terkena jalan tol, namun termohon dan turut termohon tidak menawarkan ganti kerugian kepada pemohon atas nama Asari atau ibunya yang bernama Arbaiyah atau dengan kata lain Termohon tidak memasukkan seluas 40m2 yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol yang merupakan bagian tanah milik orangtua Pemohon seluas 552,5m².

Bahwa KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan dinilai melakukan penilaian yang terkesan tidak profesional dan tidak benar, karena telah terjadi perbedaan signifikan atau ketimpangan nilai penggantian wajar per meter tanah antara bidang tanah nomor 00261 atas nama Misno dengan bidang tanah nomor 00262 atas nama Muhammad Ilham berlokasi di Bandar Rejo yang posisinya terletak berdekatan atau berdampingan/bersebelahan. Namun hasil penilaiannya berbeda sangat jauh.

Hal ini menunjukan bahwa penawaran yang diajukan oleh termohon berdasarkan penilaian yang disusun oleh turut termohon dibuat secara tidak profesional dan tidak melalui proses yang wajar. Adapun harga tanah per meter untuk bidang 00261 adalah Rp 91.988/m², sementara itu untuk bidang 00262 adalah sebesar Rp 229.969/m², suatu harga yang sangat timpang untuk tanah yang lokasinya sangat berdekatan.

Hal yang hampir sama juga terjadi pada tanah milik atas nama Girun yang dipublikasikan secara massif lewat media dinilai dengan harga yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp 512.479/m², harga tersebut diketahui dari Lembar Nilai Pengganti Wajar tertulis nama pemilik tanah GIRUN dengan nomor bidang 00837 berlokasi di Bandar Tinggi. Namun penilaian tanah milik GIRUN tersebut berbanding terbalik dengan harga tanah yang ditawarkan termohon kepada para pemohon, yang kebanyakan hanya dinilai di bawah Rp 100.000/m²;

Faktanya bahwa penilaian yang ditawarkan Termohon kepada para pemohon tidak layak dan tidak adil, dan diduga dilakukan tidak sesuai dengan standar penilaian yang seharusnya, hal tersebut terlihat dari tanah yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari tanah milik Girun, yaitu tanah milik Eko Bayu Saputra dengan bidang tanah nomor 00748 berlokasi di Bandar Tinggi yang hanya dihargai sebesar Rp 92.475/m², padahal lokasi tanah tersebut sama-sama terletak di pinggir jalan Kabupaten, sebagaimana tanah milik Girun, namun penilaian yang disusun KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan terhadap tanah tersebut sangat timpang.

Bahwa proses penilaian yang disusun diduga tidak tepat, tidak melalui proses survey, tidak layak dan tidak adil. Hal tersebut terbukti bahwa terjadi perbedaan ukuran luas yang diumumkan di Desa dengan ukuran luas yang tercantum dalam hasil Penilaian Penggantian Wajar bidang per bidang tanah oleh KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan.

Dimana dalam Pengumuman di Desa, luas tanah atas nama Amrullah dengan nomor bidang 00762 tercatat seluas 4660m² tapi dalam lembar hasil Penilaian Penggantian Wajar bidang per bidang tanah yang disusun termohon hanya tercatat seluas 4455m² sehingga terjadi selisih 205m². Hal tersebut tentu sangat merugikan pemohon.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Simalungun, Senin (25/11/2019) dengan agenda mendengarkan keterangan termohon, termohon melalui kuasa hukumnya membantah gugatan.

Ketua Majelis hakim Hendrawan Nainggolan SH didampingi dua hakim anggota Nasfi dan Mince menunda sidang hingga Rabu. (ros)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close