Berita

Fraksi Nasdem Kecewa dengan Bupati Humbahas

Soal Izin Pertambangan KSU Pangalengge Siopat Ama

FaseBerita.ID – Fraksi Nasdem mengklaim mengungkap kebohongan Pemkab Humbahas dalam mempermudah segala bentuk perizinan. Padahal kemudahan pada perizinan dimaksud, ditujukan untuk mendongkrak PAD yang kerap terpuruk. Termasuk di dalamnya pemberdayaan koperasi maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah ada untuk diaktifkan kembali.

Hal itu diungkap oleh Ketua Fraksi Nasdem, Marsono Simamora dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Selasa (13/10) usai paripurna nota jawaban Bupati Humbahas atas pemandangan umum fraksi DPRD tentang APBD TA 2021.

“Contohnya saja, izin pertambangan Koperasi Serba Usaha (KSU) Pangalengge Siopat Ama sampai hari ini masih ditutup, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi anggota koperasi dan masyarakat. Akibatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merupakan tujuan pemerintah tidak terwujud. Inikan bahagian dari kebohongan pemerintah yang harus diungkap,” ujar Marsono dengan nada kesal.

Ironinya, kata Marsono, terkait pengaktifan perizinan KSU tadi, Pemkab Humbahas terkesan mengalihkan alasan bahwa penghentian sesungguhnya dilakukan oleh Gubernur Sumut, karena sampai saat ini sedang berlangsung perdamaian antara pihak yang sedang bersengketa yaitu KSU Pangalengge Siopat Ama dengan masyarakat Pea Bolak dan Lumban Sonang.

“Nota jawaban bupati terkesan dibuat-buat. Karena penundaan keputusan Bupati Humbahas No 256 Tahun 2016 tentang izin lingkungan jenis galian batu gunung oleh KSU Pangalengge Siopat Ama di Desa Saitnihuta diterbitkan oleh bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Humbahas, bukan dari Gubernur Sumatera utara,” ketusnya.

Dijelaskannya, pada konteks ini, Bupati Humbahaslah yang menutupnya. Pemkab tidak memikirkan nasib rakyat banyak yang bergerak di bidang usaha pertambangan. “Kami dari Fraksi Nadem sangat kecewa atas tindakan dan tanggungjawab Bupati. Kami sangat kecewa dengan jawaban pemerintah melalui Bupati. Fraksi Nasdem yang berupaya melakukan gerakan perubahan sangat kecewa dengan kejadian ini,” lanjut dia.

Mantan Wakil Ketua DPRD Humbahas periode lalu ini, juga mengisyaratkan penutupkan kegiatan KSU Pangalenge melahirkan tanda tanya yang besar bagi masyarakat luas. “Kegiatan KSU Pangalengge sudah dua tahun lebih ditutup, dengan alasasan adanya perselisihan. Ada apa ini. Ini menimbulkan tanda tanya besar dari fraksi Nasdem,” tukasnya.

Marsono juga membeberkan upaya perdamaian sudah dilakukan melalui kesepakatan damai pada 25 Agustus lalu. Bahkan, berita acara perdamaian itu juga sudah dilaporkan dan teregistrasi di Pemkab Humbahas. “Bahkan dalam acara perdamaian itu, kita juga melakukan hajatan besar dengan mengundang bupati, OPD hingga camat berlokasi di Balai Pertemuan Desa Siopat Ama. Hanya saja, satupun dari mereka tidak ada yang hadir,” kesalnya.

Dia juga menyesalkan kekurangmampuan Pemkab Humbahas untuk menggali PAD dari sektor ril, bahkan mengandalkan pendapatan tranfer pusat semata merupakan bukti bahwa Pemkab Humbahas tidak berupaya menggali potensi yang ada.

“Bagaimana Humbahas akan maju. Nasdem menyakini dengan mempermudah perizinan niscaya PAD akan terdongkrak. Jadi janganlah hanya mengharapkan transfer dari pusat. Banyak yang bisa digali ketika niat mendongkrak PAD menjadi tujuan. Banyak sektor ril yang bisa dibenahi, semisal pajak, retribusi, PLTA, pertambangan, hasil hutan sektor pertanian dan lainnya. Kenapa pemerintah tidak melakukan itu, buktinya saja, izin KSU Pangalengge saja ditutup. Padahal, ini salah satu pendongkrak PAD,” pungkasnya. (sht)



Pascasarjana


Unefa
Back to top button