Berita

Fraksi DPRD Terima PJP Walikota Sibolga

FaseBerita.ID – Fraksi-fraksi DPRD, secara bulat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban (PJP) Walikota Sibolga tahun 2020 dalam rapat paripurna yang digelar, Rabu (29/7) lalu di lantai II kantor DPRD Sibolga.

Rapat paripurna pandangan akhir fraksi-fraksi atas pengajuan Ranperda PJP Walikota Sibolga tahun 2019, serta 6 ranperda lainnya, dipimpin ketua DPRD sibolga Akhmad Syukri Penarik didampingi Wakil Ketua Jamil zeb Tumori dengan dihadiri 18 anggota dari 20 orang anggota DPRD Sibolga.

Dari 4 fraksi yang ada di DPRD Sibolga, diawali dengan penyampaian pandangan akhir dari Fraksi Golkar yang dibacakan Ketua Fraksi Golkar Hj Syuryanti Sidabutar yang menerima pengajuan Ranperda PJP Walikota serta menerima pengajuan 6 Ranperda lainnya untuk ditetapkan menjadi Perda, dengan berbagai catatan yang diberikan oleh Fraksi Golkar.

Dilanjutkan dengan pandangan akhir Fraksi NasDem yang dibacakan oleh Obbie yang juga menerima pengajuan Ranperda PJP Walikota dan 6 ranperda lainnya untuk ditetapkan menjadi Perda.

Fraksi Perindo yang dibacakan Sekretaris Fraksi Herman Sinambela, juga menerima pengajuan Ranperda PJP Walikota. Serta yang terakhir Fraksi Garuda Bintang Keadilan yang dibacakan Herman Soni Saragih juga menerima pengajuan Ranperda PJP Walikota dan 6 Ranperda lainnya untuk ditetapkan menjadi Perda, sehingga secara bulat keempat fraksi yang ada di DPRD menerima secara bulat pengajuan Ranperda PJP Walikota.

Walikota Syarfi Hutauruk pada kesempatan itu menyampaikan, transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama kredibilitas pengelolaan keuangan daerah yang telah dibangun selama ini. “Atas kredibilitas tersebut BPK RI telah memberikan pengakuan melalui opini dengan predikat WTP,” ujar walikota.

Dia menambahkan, berdasarkan pendapat akhir seluruh fraksi, tercermin kebersamaan serta kearifan yang dilandasi totalitas rasa pengabdian yang tinggi, sebagai wujud semangat yang dimiliki untuk mengutamakan kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat Kota Sibolga. Hal inilah yang menjadi rujukan, sehingga dapat dicapai kata mufakat dalam menetapkan hasil akhir penetapan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 dan 6 (enam) Ranperda lainnya. (mis)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button