Berita

Fraksi di DPRD Simalungun Sepakat Menolak SK Pemberhentian 992 Guru

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Kepala Dinas Pendidikan, (Kadisdik) Kabupaten Simalungun, Elfiani Sitepu diserang pertanyaan oleh anggota DPRD Simalungun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi IV DPRD, Pematang Raya, Kamis (11/7/2019) sekira pukul 12.09 WIB.

Setelah tiga kali dipanggil oleh DPRD, baru inilah Kadisdik menghadiri rapat didampingi Sekretaris Disdik Parsaulian Sinaga, langsung mendapat serangan pertanyaan bertubi-tubi.

Bernhard Damanik menilai tidak tertibnya proses administrasi di Kabupaten Simalungun dan menilai tidak adanya kajian hukum terbitnya SK Bupati Simalungun tentang pemberhentian 992 guru PNS dari fungsional jabatan.

Bernhard Damanik melihat bahwa sangat luar biasa proses administrasi di Kabupaten Simalungun ini dimana usulan dari Dinas Pendidikan 26 Juni 2019, hari itu juga terbit SK Bupati.

“Sangat luar biasa, mudah-mudahan pelayanan administrasi di Kabupaten Simalungun seperti itu cepatnya kita harapkan, dalam satu hari penyusulan dari Disdik apakah langsung tuntas SK Bupati bahwa ada eksaminasi ada kajian dari Kepala Bagian Hukum, lalu masuk ke BKD, lalu terbit surat Keputusan apakah sudah memenuhi unsur ini?,” tanyanya.

Selanjutnya mohon dijelaskan kepada kita tentang maksud surat edaran Dirjen tentang batas waktu pemenuhan kualifikasi akademik.

Masih Bernhard Damanik, akibat SK Bupati Simalungun yang terbit 26 Juni lalu, saat ini terjadi kegaduhan dan terjadi perbincangan publik di Kabupaten Simalungun bahwa guru-guru saat ini tidak akan mendapatkan tunjangan profesi.

Selain itu Bernhard juga bertanya apakah tunjangan fungsional dan tunjangan profesi berbeda. Ia meminta penjelasan kepada Kadisdik karena sesuai tunjangan profesi atau guru harus memenuhi kualifikasi, apabila tidak memenuhi maka tidak mendapat subsidi tunjangan fungsional atau tunjangan profesi.

“Tetapi ada pengecualian guru yang sudah berusia 50 tahun, pengalaman 20 tahun memiliki angka kumulatif golongan IVa.Ini juga kan menjadi polemik saat ini,”sebutnya.

Lanjut Bernhard merasa heran atas SK Bupati yang dinilai tidak konsisten, dan ada perbaikan. “Kami sangat heran kenapa harus surat keputusan kalau toh juga bisa perbaikan, kenapa sekarang bisa mencantumkan gelar,”herannya.

Menurutnya kalau surat himbauan saja dari Disdik untuk memenuhi unsur Undang undang no 14 tahun 2015, dan PP No 74, tidak harus membuat surat keputusan.

Baca juga: Guru Simalungun Galau, Sertifikasi Tak Cair Malah Diberhentikan

“ini kan membuat guru-guru kita itu banyak yang menangis ada juga pingsan hanya gara-gara SK Bupati tadi yang seharusnya boleh ditindaklanjuti dengan imbaun saja atau boleh kita lakukan deadline, misalnya sekian bulan harus diselesaikan,”imbuhnya

Surat Pemberhentian Guru Dikecam Semua Fraksi

Menurut Bernhard, surat pemberhentian 992 guru mendatangkan efek negatif kepada guru. Saat guru dipanggil Korwil untuk menerima surat keputusan, ada yang langsung pingsan.

“Dalam 992 guru PNS kita menemukan beberapa kelahiran 1960, apakah ini juga harus diberlakukan seperti itu, tinggal sekian bulan lalu pensiun tapi dia harus memenuhi unsur itu, karena itu kita minta penjelasan terhadap surat edaran dirjen, apakah harus kita berlakukan karena memang ada pengecualian disitu, jadi mohon dijelaskan surat edaran Kemendikbud,” pintanya.

Bernhard berharap dalam pertemuan hari ini mengambil kesimpulan agar surat keputusan Bupati Simalungun untuk ditunda atau dibatalkan dan pihanya meminta penjelasan dari bagian hukum apakah SK ini sudah memenuhi prosedur.

“Sepanjang ini tidak memenuhi prosedur dari eksaminasi bagian hukum terhadap penertiban SK ini, kami dengan tegas dari Fraksi Nasdem menolak SK ini dan meminta untuk mencabut dan dilakukan dengan perbaikan administrasi akademik sebagai kualifikasi guru,” tegasnya

Fraksi Golkar Juga Meminta SK Dicabut

Timbul Jaya Sibarani dari Partai Golkar menanggapi bahwa surat Keputusan dengan imbauan berbeda, kalau surat himbauan ada perubahan tapi surat keputusan sudah berlaku kepada 992 guru, ketika ada perubahan, berarti surat keputusan itu harus dicabut, jika ada berkurang 200 guru, sudah ada perubahan.

Baca juga: Terkait Guru PNS Non Sarjana Diberhentikan, Ini Kata Kadisdik…

“Dari 992 Guru PNS sudah ada 220 guru PNS yang sudah mencantumkan gelar, berarti ada perubahan berarti surat keputusan ini harus dicabut supaya kita mengetahui dari aspek yuridisnya,”jelasnya.

Fraksi PDIP Sangat Menolak SK Bupati

Rospita Sitorus dari Partai PDI Perjuangan meminta supaya inspektorat dihadirkan untuk mempertanyakan dasar keputusan SK adanya teguran dari BPK RI.

“Tolong hadirkan Inspektorat, kita mempertanyakan apakah ada surat teguran dari BPK sehingga menjadi dasar terbitnya SK Bupati ini,”pintanya.

Rospita Sitorus juga menanggapi penjelasan Sekretaris Disdik, bahwa bahwa dana sertifikasi sudah sampai dan itu dibayarkan bagi guru S1 dan guru non S1.

“Berarti Pusat sendiri kan tidak mempersalahkan ini tetapi daerah kita yang mempersalahkan, artinya kalau memang secara nasisonal ini sudah berlaku pasti dana sertifikasi yang akan dikirimkan itu hanya berlaku bagi guru-guru yang S1 tapi ternyata yang turun itu sama S1 dan non S1. Fraksi PDI Perjuangan sangat menolak SK Bupati ini dan meminta supaya dicabut,”cetusnya.

Dadang: Asal Bapa Senang

Dadang Pramono dari Fraksi Demokrat, berpendapat, secara prinsip DPRD sangat setuju terhadap penerapan kualifikasi akademik terhadap guru guru di Simalungun yang belum S1.

Tapi secara prosedural itu yang menjadi persoalan, bahwa proses penerbitan SK ini kaku, artinya tidak ada lagi dalam toleransi apa pun terhadap SK itu kalau ini dijalankan, kalau dari prosedur dalam proses penerbitan SK.

Baca juga: DPRD Kecewa, Kadisdik Tidak Hadir di RDP

“Apakah ini memenuhi kaidah hukum, kalau tidak, maka SK batal dengan sendirinya dan seluruh keputusan terhadap guru sebanyak 992 itu tidak berlaku,”katanya.

Disampaikannya bahwa beberapa waktu yang lalu Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretaris Parsaulian dalam rapat Panja mengatakan bahwa guru sertifikasi di Kabupaten Simalungun sebanyak 774 dengan rincian yang sudah sarjana tidak mencantumkan gelar S1 sebanyak 992.

Namun dalam rapat itu ada sesuatu temuan baru, bahwa ada 200 orang yang sudah mencantumkan gelar dari 992 orang.

“Kok bisa hari ini ada 200 guru sudah bisa mencantumkan gelarnya, padahal beberapa waktu 992 guru sudah sarjana tapi tidak mencantumkan gelarnya,”ucapnya.

Diutarakannya, guru SD sarjana PNS yang belum mencantumkan gelar S1 sebanyak 559 orang. SMP 134 orang sehingga ada 170 lagilah yang belum sarjana.

“Tolong berikan informasi yang benar yang akurat kepada kami, tentang angka angka itu,” kesalnya.

Lanjut Dadang, bila mengacu pada UU no 12 tahun 2011 tentang produk hukum dan tentang produk hukum dan Permendagri no 80 tahun 2015 tentang pembuatan produk hukum daerah maka SK yang diterbitkan oleh Bupati Simalungun itu tidak sah.

“Oleh karena itu kita kecewa kepada BKD tidak memberikan informasi yang benar kepada Bupati sehingga Bupati cepat pada sebuah kesalahan yang hanya ‘asal bapa senang’,”ungkapnya.

Atas hal itu, Dadang menilai SK tersebut dapat mempermalukan Kabupaten Simalungun yang membuat keputusan tidak mengikuti kaidah, oleh karena itu tidak boleh hanya gara-gara kepentingan tiba tiba kita melanggar semua aturan, kita tabrak.

“Pendapat kami sama dengan fraksi lain, SK ini harus dibatalkan, apalagi ada 200 guru yang tiba-tiba bisa mencantumkan gelar, itu seharusnya tidak boleh lagi pencantuman gelar karena dalam SK Bupati namanya sudah tertera.Silahkan bagian hukum dipelajari supaya proses penertiban SK memenuhi kaidah hukum,”terangnya.(mag05)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close