Berita

Foto DPO Kasus Penipuan CPNS Disebar

TAPTENG, FaseBerita.ID – Selebaran Daftar Pencarian Orang (DPO) berbentuk fotokopi terpidana kasus penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Heppy Rosnani Sinaga, warga Lingkungan IV, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), beredar dikedai-kedai kopi di Wilayah Kecamatan Pinangsori, Tapteng.

Selebaran berkop surat Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut juga melampirkan fotokopi surat permintaan bantuan pencarian dan penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Heppy Rosnani Sinaga kepada Kepala Kepolisian Resos Tapanuli Tengah, yang dikeluarkan pihak Kejaksaan Negeri Sibolga bernomor B-2572/N.2.13/Ep.1/10/2018, tertanggal 11 Oktober 2018.

Tidak diketahui pasti siapa yang menyebarkan selebaran yang berjudulkan “Dicari Buronan Kejaksaan” tersebut. Beberapa warga yang ditemui NEW TAPANULI menyebutkan, selebaran yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga Timbul Pasaribu SH itu, telah ada sebelum mereka datang ke kedai untuk minum kopi.

“Ngak tau bang. Tadi saat kita sampai, selebaran ini telah ada di atas meja,” ujar Suhendra, warga Kecamatan Pinangsori, Selasa (5/3).

Pemilik kedai juga tidak tau persis pihak mana yang menyebarkannya. Mereka hanya mengatakan ada  orang tidak dikenal yang datang sembari meletakkan selebaran yang juga bertuliskan ciri-ciri dan alamat lengkap istri dari salah seorang calon anggota legislatif itu di atas meja.

Disebut-sebut, penyebaran selebaran terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Sibolga itu ada hubungannya dengan kasus yang saat ini sedang menjerat mantan Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang SH MH. Mantan pengacara Anggodo yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus penipuan CPNS Pemkab Tapanuli Tengah Tahun 2014 itu meminta Kejaksaan Negeri Sibolga untuk melakukan eksekusi terhadap Heppy Rosnani Sinaga, sebagai saksi pelapor atas kasus yang menderanya.

“Saya hadir di sini karena laporan dari Heppy Rosnani Sinaga. Sementara pelapor yang sudah inkrah kasusnya belum dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Sibolga. Kan aneh namanya ini. Untuk itu saya minta kepada Kejaksaan Negeri Sibolga untuk menghadirkan pelapor” sebut Bonaran, saat persidangan perdananya, Senin (25/2)

Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, Timbul Pasaribu, saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp terkait beredarnya selebaran DPO terpidana kasus penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Heppy Rosnani Sinaga, belum berhasil dikonfirmasi. Sangat disayangkan, walau pesan WhatsApp terceklis warna biru, Timbul sepertinya enggan untuk menanggapinya.

Sebagaimana diketahui, Happy Rosnani Sinaga merupakan terpidana kasus tindak pidana penipuan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Adhyaksa Monitoring Center Kejaksaan Agung (AMC Kejagung) Republik Indonesia. Pada 6 Juli 2018 lalu, pihak Kejari Sibolga telah menyurati AMC Kejagung untuk minta bantuan DPO terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi terpidana Heppy Rosnaini Sinaga. Sebelumnya, tim Kejari Sibolga sudah mengeluarkan surat perintah eksekusi dan melakukan pengecekan langsung ke alamat dan tempat-tempat yang disinyalir menjadi lokasi keberadaan dari terpidana Heppy.

“Kami juga sudah mengeluarkan surat perintah eksekusi dan melayangkan surat tersebut kepada yang bersangkutan sesuai alamat yang diketahui sebanyak tiga kali. Surat perintah eksekusi ini kami terbitkan pada 8 Juli 2018,” kata Timbul saat itu.

Kejari Sibolga juga telah mengeluarkan surat DPO pada 11 Oktober 2018 lalu. Surat DPO ini telah dikirimkan ke Kepolisian Resort (Polres) Tapanuli Tengah (Tapteng) dengan tembusan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumut dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Medan.

Heppy Rosnani Sinaga diadukan oleh seorang warga, Holmes Ray Simanjuntak, dalam kasus penipuan penerimaan CPNS 2013-2014 dengan kerugian sebesar Rp160 juta. Dalam kasus ini terpidana Heppy diketahui telah dijerat pasal 378 KUH Pidana dan divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Sibolga. Namun terpidana mengajukan banding ditingkat Pengadilan Tinggi (PT) Medan dan divonis 2 tahun penjara. Ia juga mengajukan kasasi ke MA dan ditolak. (ztm/int)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button