Berita

FGHS Minta Disdik Transparan Soal Gaji Honorer

Kami Tak akan Tinggal Diam

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Berbagai kalangan merasa geram dan beberapa guru juga mulai resah bahwasannya tahun 2020, hampir separuh jumlah guru Honorer akan dirumahkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun.

Bahkan, Pemerhati Pemkab Simalungun menilai bahwa guru honorer, Pahlawan tanpa tanda jasa itu terus-menerus dijadikan sebagai korban.

Hal tersebut diutarakan Rikanson Jutamardi Purba, Pendiri KoRaSSS (Koalisi Rakyat untuk Siantar-Simalungun Sejahtera) saat dikonfirmasi di Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun, Rabu (11/12) sekira pukul 13.00 WIB.

Rikanson Jutamardi Purba menyatakan, Pemkab Simalungun perlu lebih hati-hati atas rencana merumahkan sebagian guru honorer di tahun 2020.

“Pemerintah pusat justru berniat mengangkat honorer menjadi ASN atau paling tidak PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Kok Pemkab Simalungun malah sebaliknya mau merumahkan guru-guru honorer itu,” herannya.

Menurut Rikanson, selama ini, alasan yang sering digunakan Pemkab adalah keterbatasan anggaran karena kecilnya pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tetapi, menurut dia, Pemkab dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah yang tidak memaksimalkan kinerjanya.

“Tiga tahun anggaran yakni 2016, 2017, dan 2018, PAD cenderung menurun. Sudah itu, upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara ogah-ogahan. Tidak dibangun sistem yang baik dan efektif,” jelasnya.

Ketika PAD cenderung menurun, sambungnya, rasionalisasi anggaran Belanja justru belum dilakukan maksimal.

“Saya sudah menghitung sendiri secara sepintas untuk tahun anggaran 2019. Ada paling tidak Rp19,5 miliar yang bisa dihemat dari Belanja Pemkab Simalungun akibat program atau kegiatan yang tumpang tindih, tak jelas dampak (Outcome)-nya dan terkesan asal bikin sekadar alasan untuk mengeluarkan duit saja,” tegas penggiat medsos itu.

Ia kemudian menyarankan agar Pemkab bekerja dengan “dua gardan”. Satu gardan menaikkan PAD dan satu gardan lagi, melakukan rasionalisasi Belanja untuk program/kegiatan yang tak berdampak jelas.

“Gunakan dong teknologi informasi dan komputer (TIK) dalam peningkatan PAD itu. Jangan honorer lagi, honorer lagi yang dijadikan korban seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Sementara Ketua Forum Guru Honor Simalungun (FGHS) Ganda Armando Silalahi menyatakan, pihaknya tidak akan diam dan berencana akan melakukan aksi unjuk rasa terkait adanya kebijakan tersebut.

“Terkait ingin merumahkan sebagian Guru Honda di Simalungun, kami dari Forum Guru Honor menyatakan kalau kebijakan Dinas Pendidikan tidak baik.  Guru itu harusnya disejahterakan bukan malah dirumahkan,” sebutnya. Mengenai apakah Guru akan ada gaji dari APBN, ia berharap alangkah baiknya Dinas Pendidikan terbuka atau transparan.

“Kami berharap Dinas Pendidikan terbuka dan transparan soal penggajian guru honorer. Kami dari FGHS tidak akan tinggal diam dalam hal ini,” imbuhnya.

Menyikapi masalah ini, Ketua Komisi 4 DPR Simalungun Binton Tindaon mengatakan, Senin mendatang, pihaknya akan mengadakan rapat dengan Dinas Pendidikan untuk membahas persoalan guru Honorer Daerah ini.

“Hari Senin Komisi 4 Rapat bersama Dinas Pendidikan membahas itu,” ujar Binton Tindaon singkat.

Sebelumnya, Kadis Pendidikan Simalungun Elfiani Sitepu melalui Sekretaris Parsaulian Sinaga saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (10/12) sekira pukul 15.00 WIB, mengatakan untuk tahun 2020, guru Honda di Kabupaten Simalungun akan dikurangi, karena gaji Honda yang ditampung di APBD 2020 hanya Rp15 miliar.

“Sesuai rapat dengan DPRD Simalungun, gaji guru honorer ditampung di APBD 2020 sebesar Rp15 miliar dengan gaji Rp1 juta per orang. Jadi guru Honda akan berkurang tahun depan,” terangnya.

“Jumlah guru honorer di Simalungun ini berkisar 4.200 orang. Di antaranya guru Honda 1.800 dan jumlah guru komite khusus di Sekolah Negeri sekitar 2.400 orang,” ujarnya.

Soal penggajian, katanya, masih melihat petunjuk akhir, apakah disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK) atau sesuai APBD yang Rp15 miliar untuk guru honorer.

“Soal penggajian guru Honorer ini, apakah sesuai UMK atau sesuai APBD, karena Kementerian Pendidikan akan menampung honornya,” terangnya.

Sebenarnya, sambung Parsaulian, Pemkab Simalungun sangat kekurangan guru berkisar 2.500 orang untuk mengajar di sekolah SD dan SMP se-Simalungun.

Apalagi tiap tahunnya, Guru PNS yang pensiun di Simalungun rata-rata 100 orang. Apalagi tahun lalu sampai 5 tahun berturut-turut tidak menerima CPNS, maka 500 orang lah guru PNS yang sudah pensiun. (Mag-05)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button