Berita

Erick Thohir Buka Suara Soal Isu Penggulingan Dirinya Lewat Jiwasraya

FaseBerita.ID – Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal kabar penggulingan dirinya dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju lewat kasus Jiwasraya. Bicara penggulingan, Erick menilai jabatan sebagai Menteri memang hanyalah hal yang sementara.

Menurutnya, jabatan ialah sesuatu yang setiap saat bisa diambil. Dia menegaskan bahwa jabatan tidak akan mempengaruhi dirinya sendiri.

“Saya rasa gini lah jabatan itu kan sesuatu yang bisa setiap saat, yang penting kita sebagai manusianya tidak mengubah karakter kita, jati diri kita karena jabatan. Kalau jabatan itu anytime,” katanya usai mengisi acara kuliah umum, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam tulisan panjangnya menyebut bahwa ada target tokoh yang mau digulingkan dalam kasus Jiwasraya. Erick salah satu yang disebutkan.

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Presiden Joko Widodo tak luput masuk pusaran kasus.

Dalam tulisan panjang di akun Facebook resminya, SBY memberi pandangan Jiwasraya. Dalam bagian tulisan ‘Ada yang dibidik dan hendak dijatuhkan’, SBY bercerita soal isu Jiwasraya yang makin ramai dibicarakan di awal Januari 2020, ditambah isu Asabri.

Bisik-bisik, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain konon juga memiliki permasalahan keuangan yang serius.

“Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk Pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk Pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi,” ungkap SBY.

SBY menilai niat membentuk Pansus Jiwasraya ini menarik. Belakangan, kata SBY, koalisi pendukung pemerintah lebih memilih panja, bukan pansus.

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku menelisik lebih dalam alasan orang-orang yang semula menginginkan pansus untuk menyelidiki masalah Jiwasraya. Dia amat kaget mendengar alasan tersebut.

“Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya ‘geleng kepala’. Katanya… untuk menjatuhkan sejumlah tokoh,” papar SBY.

“Ada yang ‘dibidik dan harus jatuh’ dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena.

Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan,” lanjutnya.

Sementara itu, Sri Mulyani enggan memberi tanggapan terkait isu penggulingan ini. Waktu ditanya awak media, dia langsung pergi begitu saja lantaran mesti buru-buru mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden.

“Nanti malam saja, ya,” kata Sri Mulyani saat dihadang wartawan sehabis melakukan rapat di DPR.

Saat ditanya di Kantor Presiden, kembali Sri Mulyani tak memberi tanggapan. Ia hanya melempar senyum.

Nasib Duit Nasabah Jiwasraya, Kapan Balik

Sumber uang yang digunakan untuk membayar hak nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih menunggu persetujuan DPR. Hal itu menyangkut sejumlah skema untuk membayar ke nasabah.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan harus berdiskusi dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI dan Komisi XI DPR untuk mendapatkan persetujuan.”Tapi memang nanti untuk persetujuan penggunaan kasnya dari mana memang kita harus diskusi dengan Komisi VI dan XI dulu lah,” kata Kartika di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Sementara itu, Kementerian BUMN sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya perlu dibahas juga dengan Panja DPR.Namun, mantan Dirut Bank Mandiri itu belum bisa bicara terlalu detail mengenai skema pembayaran uang nasabah karena belum adanya persetujuan.

“Ya belum disetujui ya belum bisa ngomong detailnya lah,” tambahnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengungkit persoalan keuangan yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

“Di sisi lain saya sebagai Menteri Keuangan hanya bisa melakukan suatu tindakan, karena ini miliknya pemerintah,” kata Sri Mulyani dalam Business Gathering Apindo

Meski berkewajiban turun tangan, namun dalam memberikan bantuan terutama suntikan dana ia tak mau sembarangan.

“Apabila saya diyakinkan bahwa law enforcement terjadi, karena kalau nggak, nanti orang akan gampang bilang ‘oh ini miliknya pemerintah, jadi dirusak-rusak saja’. Nantikan kemudian kalian akan bilang ‘kepercayaan pada pemerintah rusak, maka Kemenkeu akan bail-in’,” terang dia.

Ia menegaskan, meski Jiwasraya adalah BUMN, penegakan hukum tetap berlaku dalam kasus korupsi perusahaan.

“Jadi kami sebagai pengelola keuangan yang prudent tetap menjaga yang dari sisi dari law enforcement tadi, dari sisi good corporate governance, dan dari sisi reputasi pemerintah,” tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.Meski dalam penyelesaiannya ia tak berfokus dalam mencari pihak yang bersalah, namun menurutnya pemerintah tak akan melepas pelaku begitu saja.

“Jadi ya memang sesuatu yang terjadi semua orang kan cari siapa-siapa yang salah, ya kita enggak, kita coba move on, tapi tidak berarti kesalahan langsung ditutup supaya orang enggak belajar lagi. Kan enggak, karena kita tahu bahwa ini harus dipelajari,” paparnya.

Dalam penegakan hukum ini, ia menyerahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kejaksaan Agung.

Harapannya, kinerja kementerian/lembaga terkait dapat memberikan jawaban atas kekhawatiran masyarakat. (dtc/int)

Unefa

Pascasarjana

Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close