Berita

Eksekusi Lahan di Dolok Pardamean: 1 Makam Dibongkar 3 Orang Diamankan

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID– Diduga menghalang-halangi proses eksekusi pengosongan lahan, personel Polres Simalungun mengamankan tiga warga dan membongkar makam yang berdiri di atas lahan tersebut.

Eksekusi pengosongan tersebut sekaligus penyerahan kepada penggugat Sauli Saragih oleh Pengadilan Negeri Simalungun atas objek tanah seluas 20 hektare (Ha) di Dusun Manik Silo, Nagori Buntu Bayu Pane Raja, Kecamatan Dolok Pardamean, Kamis (27/2) sekira pukul 10.00 WIB.

Proses eksekusi yang dikawal ketat oleh 127 personel Polres Simalungun dan dipimpin Kabag Ops Polres Simalungun Kompol S Widodo itu merupakan pelaksanaan dari Keputusan Majelis Hakim atas Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.PMS atas objek lahan seluas 20 Ha bagian dari lahan seluas 40 Ha yang merupakan harta peninggalan almarhum Tuan Kalam Saragih, Sauli Saragih selaku penggugat melawan Manap Purba (Tergugat I), Jamalson Purba (Tergugat II) dan Barantam Purba (Tergugat III).

Sebelum dilaksanakan eksekusi, Juru Sita Pengadilan Simalungun P Siringo-ringo didampingi Robin Nainggolan SH terlebih dahulu membacakan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, nomor : 8/Eks/2018/20/Pdt.G/2009/PN PMS, di hadapan para ahli waris Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, disaksikan Pangulu Buntu Bayu Lekson Purba dan warga.

Setelah pembacaan surat Penetapan Ketua PN Pematangsiantar, Tim eksekutor melakukan penumbangan segala tanaman yang ada di atas  lahan objek perkara dengan menggunakan dua alat berat jenis Buldozer serta lima unit gerjaji mesin.

Selain itu, juga dalam pelaksanaan penyempurnaan eksekusi, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun melibatkan Tim Instalasi Kedokteran Forensik dan Medicolegal dari RS Djasamen Saragih Pematangsiantar, guna meneliti dan mengangkat tulang belulang  jenazah yang dikubur di atas lahan objek sengketa yang akan dieksekusi.

Namun, sebelum dilakukannya pembongkaran terhadap satu makam yang ada di atas objek yang akan dieksekusi tersebut, pihak Penggugat melakukan negoisasi dengan pihak Tergugat terkait adanya permohonan untuk memberikan ganti rugi/ pembayaran atas lahan sekitar setengah hektare di sekitar makam agar makam tersebut tidak ikut dieksekusi.

Akan tetapi upaya negoisasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Sehingga Panitera Pengadilan Negeri Simalungun harus melakukan eksekusi sesuai dengan aturan hukum dengan melakukan perobohan terhadap satu bangunan makam permanen yang ada di atas objek yang akan dieksekusi tersebut.

Saat dilakukan eksekusi makam inilah, beberapa orang yang diduga dari pihak Tergugat melakukan perlawanan.

Akibatnya, polisi yang sudah berjaga di lokasi  mengambil tindakan dengan mengamankan tiga orang, Wagimin (50) warga Jalan Binjai Km 10,8 Gang Sama, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sulaiman Saragih (41) warga Perumahan Grand City, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dan Ariandi (35) warga Jalan Binjai Km 10,8, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang.

Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa 6 batang bambu yang berisikan minyak dan empat batang Besi Cor.

Usai situasi di lokasi kondusif, masih dengan pengawalan ketat dari 127 personel Mapolres Simalungun, Tim Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun kembali melakukan proses eksekusi, kembali dilanjutkan dengan melakukan pembongkaran makam dan pengangkatan tulang belulang yang dipimpin Dr Reinhard JDH SpF, kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan kembali.

Informasi dihimpun, rangkaian pelaksanaan penyempurnaan eksekusi pengosongan dan penyerahan terhadap objek lahan seluas 20 hektar tersebut telah  dilaksanakan. Pelaksanaannya dituangkan ke dalam Berita Acara Penyempurnaan Eksekusi nomor : 20/ Pdt.G/2009/PN Sim, tanggal 27 Februari 2020.

Objek lahan seluas 20 Ha yang di eksekusi tersebut adalah milik Ahli Waris Almarhum Alim Saragih yaitu Sauli Saragih (Penggugat) yang telah berkekuatan Hukum Tetap (Incraht).

Hal tersebut berdasarkan atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 57/Pdt / 2010/PT MDN tanggal 25 Februari 2010, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 767 K /PDT/2011 tanggal 21 Februari 2012, dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor : 278 PK/PDT/2013, tanggal 23 September 2013. (rel/adi)

Universitas Simalungun  

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close