Berita

Dugaan Pungli 30 Persen Juga Terjadi di Puskesmas di Siantar

SIANTAR, FaseBerita.ID – Lagi-lagi, dugaan Pungli mencuat ke publik. Setelah Dinas Perijinan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Siantar diduga marak pungli, hal serupa terjadi di sejumlah Puskesmas, yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan, yakni memotong 30 persen perjalanan dinas para pegawai.

Informasi dihimpun, Kamis (23/1) dari salahsatu narasumber tepercaya membenarkan pemotongan sebesar 30 persen tersebut.

“Sekarang masih ada pemanggilan kepada para pegawai Puskesmas oleh Inspektorat. Karena kasus pemotongan 30 persen itu, para pegawai satu per satu dipanggil Inspektorat,” ujarnya.

“Semua dipungut 30 persen. Dengan alasan uang arisanlah, uang perkumpulan lah dalam setiap perjalanan dinas. Yang meminta BOK dan Kepala Puskesmas. Tapi pengadaannya tidak tau ke mana,” ujarnya.

Yang dikutip itu, katanya, semua pegawai Puskesmas. Kejadiannya dari tahun 2016-2019. Perjalanan dinas itu seperti ke posyandu, lapangan, pengadaan penyuluhan-penyuluhan dan perjalanan dinas lainnya.

“Uang itu kan masuk ke rekening. Jadi, mereka mintanya dengan menyebut ‘uang arisan’. Itu kodenya. Biar tidak ada orang mendengar bahwa itu potongan BOK. Pemotongan terakhir Desember 2019 lalu,” bebernya.

Pantauan wartawan, Kamis (23/1) di Dinas Kesehatan ada beberapa pegawai Puskesmas bersama Inspektorat.

Menyikapi masalah itu, Kadis Kesehatan Ronald Saragih dengan tegas membantahnya.

“Tidak ada semua itu dan tidak pernah ada,” ujarnya singkat sembari meninggalkan wartawan.

Terpisah, Pakar tata ruang dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sultan Agung Robert Tua Siregar PhD menyayangkan apabila informasi itu benar.

Apalagi, dugaan pungli tersebut seluruhnya berada di wilayah kerja Pemko Siantar.

“Kita melihatnya ibarat “kentut”, dimana ada baunya tetapi nggak tau siapa yang mengeluarkan. Hal ini tentu menjadi fenomenal di semua instansi pemerintah. Tentunya diperlukan “wistle blower” dengan bukti-bukti agar hal ini bisa menjadi efek jera.

Jika kita telisik secara ekonomi bahwa dengan persentase yang bervarisi yang konon katanya kutipan itu variasi antara 10-30 %, maka bisa kita estimasi.

Jika untuk anggaran Rp200 miliar, maka yang tergerus untuk tidak ada arah manfaat publiknya adalah sekitar Rp20 m hingga Rp60 miliar. Maka hal ini tentu memerlukan komitmen serta keberanian dari semua pihak,” ujarnya. (Mag04)

Unefa

Pascasarjana

Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close