Berita

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pengangkatan Kasek, Jaksa: Tidak Ditemukan Pelanggaran

SIANTAR, FaseBerita.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar tidak ada menemukan pelanggaran dalam pengangkatan kepala SD dan SMP beberapa waktu lalu.  Hal itu ditegaskan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar BAS Faomasi Jaya Laia, Senin (28/10/2019).

“Kita sudah memanggil Kepala Dinas Pendidikan Pematangsiantar Edy Noah Saragih, Selasa (23/10/2019) lalu. Pak Edy Noah Saragih sudah datang dan sudah kita periksa, dan tidak ada ditemukan pelanggaran,” jelasnya.

BAS menambahkan, untuk tahun ini ada 60 orang diberangkatkan mengikuti pendidikan dan latihan (diklat).  Terdiri atas, 20 untuk calon kepala sekolah dan 40 untuk penguatan kepala sekolah.

“Kalau yang 20 orang itu untuk diklat guru yang hendak diangkat sebagai kepala sekolah. Sedangkan yang 40 lagi diklat penguatan kepala sekolah. Itu bagi yang sudah kepala sekolah. Jadi tidak ditemukan pelanggaran,” terangnya.

Diterangkannya, tahun 2018 lalu yang berangkat mengikuti diklat hanya 10 orang. Karena anggaran hanya Rp100 juta, sedangkan yang lulus untuk mengikuti diklat 23 orang.

“Dengan anggaran Rp100 juta, hanya 10 orang yang bisa diberangkatkan. Itupun dipilih dari masa jabatan dan masa kerjanya, dan berdasarkan jenis kelaminnya harus seimbang, begitu juga agamanya,” tukasnya.

Selain itu, lanjutnya, ada beberapa poin yang telah ditentukan Dinas Pendidikan, yakni dari yang 10 orang itu, 2 dari TK, 7 dari SD, dan dari SMP 1 orang ,” katanya.

Sedangkan di tahun 2019, ada 13 orang yang diberangkatkan diklat penguatan kepala sekolah.

“Jadi beda antara diklat pelatihan penguatan kepala sekolah dengan diklat untuk calon kepala sekolah. Yang 10 dan yang 13 itu termasuk dari yang 60 orang yang berangkat diklat,” tegasnya.

Masih kata BAS, 2 Mei 2019 Kepala Dinas Pendidikan melantik 13 kepala sekolah, yakni 4 kepala SD dan 9 kepala SMP.  Dari data, memang ada yang lulus, ada yang tidak lulus tes, dan ada yang tidak layak.

“Tapi perlu kita ketahui, pengangkatan kepala sekolah sudah sesuai peraturan. Di Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 21 huruf E tahun 2018 tentang penugasan guru menjadi kepala sekolah, menyatakan kepala sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud, yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 7, wajib lulus pelatihan dan penguatan kepala sekolah. Jadi setiap kepala sekolah itu tidak perlu mengikuti diklat yang biasa, cukup mengikuti diklat penguatan kepala sekolah. Jadi di tanggal 2 Mei itu, ada beberapa kepala sekolah yang seharusnya mereka tidak perlu mendaftar diklat calon kepala sekolah. Mereka hanya menunggu diklat penguatan kepala sekolah,” paparnya.

Sebelumnya, Lembaga Tranformasi Publik melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Pematangsiantar ke Kejari Pematangsiantar terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam mengangkat kepala SD dan SMP Negeri. (mag-04)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker