Berita

Dugaan Korupsi Pengadaan Pakaian Dinas Sekwan Humbahas: Terdakwa Kembalikan Rp195 Juta

FaseBerita.ID – Dua dari tiga terdakwa pengadaan pakaian dinas pada OPD sekretariat DPRD Humbahas mengembalikan kerugian negara senilai Rp195 juta. Pengembalian tersebut dilakukan melalui keluarganya, Rabu (8/7), di kantor Kejaksaan Negeri Humbahas.

“Keluarga terdakwa, RJEP selaku penyedia pada pengadaan TA 2014 dengan nilai kontrak Rp 323.445.000, sudah menyerahkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus senilai Rp75 juta. Sementara, total kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil perhitungan auditor BPKP Provsu senilai Rp202.551.500,” kata Kajari Humbahas, Iwan Ginting SH MH, melui Kasi Intelijen Hendra Sinaga SH didampingi Kasi Pidsus Jenda Silaban SH.

Terdakwa lain, PS dengan berkas berbeda yang juga penyedia jasa kegiatan yang sama TA 2015 juga sudah mengembalikan sebagian kerugian negara. “Sedangkan pihak keluarga terdakwa PS juga sudah menyerahkan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp120.000.000, dari total kerugian negara berdasarkan hasil audit tim auditor BPKP Provsu Rp306.704.820, dengan nilai kontrak pengadaan pakaian dinas sebesar Rp 500.823.083,” imbuhnya.

Jenda menjelaskan, uang pengembalian kerugian keuangan Negara tadi akan disetokan ke kas negara.

“Sementara ini, uang tadi masih diamankan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Humbang Hasudutan, dan akan diserahterimakan kepada bendahara penerima Kejaksaan Negeri untuk disetor pada negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNPB),” tukas Jenda.

Ditambahkan, penyidik menemukan fakta berdasarkan alat bukti bahwa spesifikasi barang yang diadakan rekanan TA 2014 dan TA 2015 tidak sesuai dengan dokumen kontrak, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan tim auditor BPKP Provsu.

“Para terdakwa dikenakan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UUNo 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, dengan Subsidair pasal 3, Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UUsia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya.

Hendra juga menegaskan bahwa perkara tadi sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan telah masuk pada agenda pembacaan tuntutan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 Juli 2020. “Kita tetap mengawal proses persidangan perkara sampai dengan putusan dari pengadilan,” terangnya. (sht)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button