Berita

DPRD Taput Protes BPN soal Pengukuran Sepihak Lahan RSUD Tarutung

TAPUT, FaseBerita.ID – Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Poltak Pakpahan menyampaikan sikap lembaga dengan protes kerasnya menyikapi upaya pengukuran lahan RSUD Tarutung atas permintaan sepihak dari HKBP yang ingin menyertifikatkan lahan tersebut di tengah sengketa kepemilikan dengan Pemkab Taput.

“Dengan ini (upaya pengukuran sepihak), DPRD akan menyampaikan protes keras kepada BPN,” ujar Poltak di ruang kerjanya di gedung DPRD setempat, Senin (23/9/2019) lalu.

Dikatakan, meski persoalan saling klaim lahan tersebut tidak diharapkan berlanjut ke pengadilan, namun seharusnya tindakan sepihak yang di tempuh ATR BPN tersebut seharusnya melalui putusan pengadilan.

“Kami sangat menyayangkan sikap BPN yang langsung membuat surat pengukuran sepihak atas permintaan HKBP. Tidak benar itu, karena sedang dipersoalkan kedua belah pihak (Pemkab dan HKBP),” sebutnya.

Menurutnya, tindakan sepihak yang ditempuh ATR BPN Taput tersebut sudah dalam kategori melawan hukum oleh karena tidak adanya putusan pengadilan.

Meski urung dilakukan, pada 19 September 2019 pihak ATR BPN telah menjadwalkan pengukuran lahan RSUD Tarutung atas permintaan HKBP.

“Benar pak, tapi sudah ada surat keberatan dari pihak rumah sakit dan lurah. Kalau memang tidak bisa dilakukan pengukuran, berarti akan kami tunda. Tks,” tulis Kepala ATR BPN Taput, Magdalena Sitorus via pesan elektronik belum lama ini.

Semua Pihak Menahan Diri

Ketua DPRD Tapanuli Utara Poltak Pakpahan juga mengimbau agar seluruh pihak, baik itu ATR BPN, pemerintah daerah, maupun HKBP agar dapat menahan diri dalam menyikapi polemik saling klaim lahan dan bangunan RSUD Tarutung.

“Saya mengimbau semua pihak, baik itu BPN, HKBP, dan pemerintah agar menahan diri. Yang perlu kita sikapi adalah bagaimana agar pelayanan kesehatan di RSUD Tarutung, berjalan dengan baik,” terang Poltak di ruang kerjanya, di gedung DPRD Taput, Senin (23/9/2019).

Menurutnya, bagaimana mewujudkan agar pihak-pihak yang saling klaim bisa duduk bersama, adalah upaya yang harus didukung bersama.

“Pemimpin HKBP seharusnya mencermati bagaimana supaya rumah sakit itu tidak terganggu pelayanannya,” sebutnya.

Dikatakan, seluruh pihak berkepentingan agar rumah sakit tersebut ditingkatkan dengan bantuan pemerintah pusat.

“Bagaimana agar RSUD itu bersertifikat, itu yang paling utama harus diwujudkan bersama. Sebab, HKBP saja tidak bisa, pemerintah daerah saja juga tidak bisa. Harus membutuhkan uluran tangan pemerintah pusat agar bisa mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Disebutkan, selama 74 tahun, pemerintah daerah selalu menggelontorkan dana untuk RSUD Tarutung, dimana sebelum pemerintahan Bupati Nikson, instansi pelayanan medis tersebut selalu defisit, hingga mampu dibangkitkan melalui perubahan status swadana menjadi badan layanan umum dengan perbaikan manajemen, audit keuangan secara independen, dan lainnya, sampai saat ini mampu menghasilkan pemasukan senilai kurang lebih Rp64 miliar.

“Ini sangat kita sayangkan, mengapa saat sudah beruntung, ada klaim dan klaim. Padahal, saat lahan sudah bersertifikat, yang Rp64 miliar itu bisa diinvestasikan untuk pembangunannya ditambah bantuan dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Harapannya, ke depan, semua pihak, baik itu tokoh-tokoh masyarakat batak di Jakarta mampu berperan aktif untuk mendorong agar pemerintah daerah dibantu BPN Pusat mampu menyertifikatkan lahan dimaksud demi pengembangan RSUD Tarutung. (ant/int)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button