Berita

DPRD Sidimpuan Sepakati Penolakan Omnibus Law

FaseBerita.ID – Seribuan massa Aliansi Mahasiswa Salak Berduri (AMISABI) Tapanuli Bagian Selatan yang menggelar aksi unjukrasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, Jumat (16/10) kemarin, telah bertemu dengan pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan. Duduk bersama di jalanan menyepakati penolakan, namun mahasiswa masih diskonten dengan hasilnya.

Aliansi yang merupakan gabungan mahasiswa dari BEM perguruan tinggi di Kota Padangsidimpuan dan organisasi mahasiswa Cipayung Plus itu pada pekan sebelumnya juga telah melaksanakan aksi unjuk rasa serupa, namun berakhir ricuh tanpa ada hasil.

Unjuk rasa kembali dilakukan, mahasiswa berduyun-duyun ke Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan di Jalan Merdeka. Meski pun kali ini penjagaan petugas dari personil Polri dan TNI lebih ketat dengan kawat berduri serta personil yang mencapai 350 orang.

Mereka secara bergantian berorasi di jalan yang telah lebih dahulu ditutup itu. Tuntutannya tetap pada desakan agar DPRD Kota Padangsidimpuan sebagai penyambung lidah rakyat, untuk turut serta menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Juliani Prahartini pun kemudian memfasilitasi agar pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan turut keluar menemui mahasiswa. Perempuan berpangkat dua melati emas itu pun memangkal untuk duduk bersama di jalan itu, agar tertib. Turut juga di sana Dandim 0212/TS Letkol Inf Rooy Chandra Sihombing.

Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Siwan Siswanto yang duduk berbaris dengan anggota DPRD lainnya, menyatakan menerima tuntutan dan akan menyampaikannya ke DPR-RI. Namun ia tak menegaskan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Begitu pun saat ditagih mahasiswa lainnya.

Begitu juga dengan wakilnya, Rusydi Nasution. Mantan calon wali kota itu juga tak menegaskan sikapnya menolak UU tersebut, sebagaimana yang didesak mahasiswa.

“Tentunya ini adalah bukti kita bersama-sama di Kota Padangsidimpuan. Ini adalah bukti masih perhatian adik-adik mahasiswa dengan persoalan bangsa,” katanya.

Fraksi PAN Tegaskan Menolak

Berbeda dengan pimpinan DPRD Padangsidimpuan tadi, kali ini dari Fraksi PAN yang dipimpin Erfi J Samudra menyampaikan dan menegaskan menolak ditetapkannya UU Omnibus Law ini. Dan katanya, bersamaan dengan surat sikap mereka ke DPR-RI juga akan meminta kepada Pemerintah di Pusat agar mengeluarkan Perppu.

“Kami dari fraksi PAN menerima aspirasi mahasiswa Kota Padangsidimpuan dan menyatakan menolak ditetapkannya UU Omnibusl aw dan akan menyampaikan ke DPR RI. Dan kami juga akan meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan Perppu tentang Omnibus Law ini,” kata Erfi.

Sementara itu dari Fraksi Hanura, H Marataman Siregar menyatakan satu sikap dengan pimpinan DRPD. Sikap mahasiswa akan diteruskan ke DPR-RI. Dari PKPI Gozali Lubis pun menyampaikan penolakan. Gozali yang tergabung dengan fraksi gabungan ini menyatakan ikut sejalan dengan permintaan mahasiswa.

Terakhir, Fraksi Demokrat yang diwakili Abdul Rahman Harahap tetap di jalan yang telah dipilih partainya, menolak UU tersebut.

“Secara pribadi pun dan secara partai pun partai Demokrat menolak. Dan itu sudah dibuktikan di DPR RI,” ungkapnya.

Namun mahasiswa tidak terima ucapan belaka. Mereka terakhir menagih surat penolakan secara resmi dengan kelembagaan DPRD. Dibuktikan dengan rangkap yang disampaikan ke mahasiswa, serta yang akan dikirimkan ke DPR-RI.

“Kami tidak akan bubar sebelum menerima rangkap untuk kami, dan bukti surat yang akan dikirim DPRD ke DPR-RI,” kata Rahmad Taufik Pardede, koordinator aksi.

Namun, hingga malam mulai tiba. Mahasiswa yang menunggu kecewa dan masih diskonten (Ketidakpuasan) dengan DPRD. Sebab menurut mereka, surat yang diterima terkesan abal-abal, tanpa kop dan stempel resmi bertanda lembaga DPRD Kota Padangsidimpuan. (san)





Back to top button