Berita

DPRD Siantar Serahkan Hasil Paripurna ke MA dan KPK

Mangapul Purba: Ini Menjadi Catatan Buat Partai

FaseBerita.ID – Ketidakpercayaan anggota DPRD Siantar kepada Walikota Pematangsiantar Hefriansyah yang berujung pada penggunaan hak angket menjadi pertimbangan khusus bagi PDIP untuk mengusungnya di Pilkada 2020 walaupun sebagai petahana.

Hal itu disampaikan Ketua Bappilu DPD Provinsi PDI Perjuangan Mangapul Purba menyikapi pengajuan pemakzulan (pemberhentian, red) Walikota Hefriansyah. Kader PDIP itu sendiri yang ada di DPRD ikut menandatangani dan turut sebagai panitia hak angket.

“Dia kan mendaftar ke PDIP sebagai calon walikota. Secara otomatis setiap langkah-langkah politik dan dinamika politik di Siantar itukan kita amati. Terkait masalah paripurna DPRD tentang pemakzulan otomatis menjadi objek penilaian kepada dia (Hefriansyah). Masa kita cuek saja dengan kondisi yang terjadi di sana. Yang pada intinya partai akan memberikan keputusan yang menguntungkan partai terhadap keinginan rakyat banyak. Dan keinginan politik yang baik untuk kota Pematangsiantar,” ujarnya.

Saat disinggung terkait keputusan DPRD yang merekomendasikan memakzulkan Walikota apa sudah pernah dibicarakan di partai, Mangapul membenarkan.

Anggota DPRD Siantar saat mengantar berkas ke kantor Mahkamah Agung RI.

“Itu sudah pasti. Karena apapun yang terjadi, pasti akan disampaikan ke partai. Yang pasti kita sudah sampaikan perkembangan ke partai progres-progresnya. Dan perkembangan apa yang terjadi dengan calon itu tetap akan kita sampaikan,” ujarnya.

DPRD Serahkan Berkas ke MA dan KPK

Sebelumnya, DPRD Siantar telah menyampaikan berkas hasil Paripurna Hak Angket ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta memberikan tembusan ke Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Kamis (5/3) lalu.

Hj Rini Silalahi selaku eks Ketua Panitia Hak Angket saat dikonfirmasi media ini sehari sebelum menyampaikan bahwa seluruh berkas sudah ditandatangani oleh Timbul Lingga Ketua DPRD Pematangsiantar.

“Ada delapan plus dua poin tambahan yang diparipurnakan dan tembusannya tetap ada ke Gubernur Sumatera Utara dan Kemendagri,” ujar Rini.

Terkait proses penyampaian berkas hasil paripurna tentang Hak Angket, saat dikonfirmasi media ini lewat pesan telepon, Daud Simanjuntak yang juga salah satu panitia Hak Angket turut serta mengkawal dan mengantarkan berkas tersebut.

DPRD dari fraksi Golkar ini mengungkapkan bahwa agenda DPRD Pematangsiantar ke Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan proses dari hasil paripurna tentang Hak Angket yang berakhir pemakzulan terhadap Walikota Pematangsiantar Hefriansyah.

“Dalam penyerahan berkas hasil paripurna tentang Hak Angket sudah sesuai tahapan. Berkas tersebut tidak langsung diterima begitu saja, melainkan lembaga MA dan KPK melakukan penelitian berkas terlebih dahulu. Selain penyerahan berkas ke MA dan KPK, kami juga memberikan tembusan ke Gubernur Sumatera Utara dan Kemendagri,” ungkapnya.

“Kalau menurut undang-undang kan paling lama 30 hari MA akan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Jadi kita serahkanlah kepada MA dan KPK Republik Indonesia,” ujar anggota DPRD dari fraksi Golkar tersebut.

Ada 7 anggota DPRD ditambah 1 unsur pimpinan yang turut menyampaikan berkas hasil paripurna atas Hak Angket tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Pematangsiantar Mangatas Silalahi mengatakan sesuai Undang-Undang, setelah berkas diterima dan diproses oleh MA maupun KPK, maka dalam tempo 14 hari Walikota akan dipanggil. (Mag 04/fi)

Unefa

Pascasarjana

Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close