Berita

DPRD Siantar Pertanyakan Proyek Pemko ‘Kejar Tayang’

Dinas PUPR Ngaku Salah, Awal Februari harus Selesai

SIANTAR, FaseBerita.ID – Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Siantar akhirnya mengakui proyek kejar tayang yang meresahkan dan menyebabkan kerugian masyarakat di akhir tahun 2019, adalah kesalahan mereka.

Pengakuan itu disampaikan Kepala Dinas PUPR Siantar Renward Simanjuntak kepada Komisi III DPRD Siantar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Denny Torang Siahaan, Senin (20/1).

Pada kesempatan itu, Renward Simanjuntak menyampaikan ada tiga proyek tahun 2019 yang belum selesai bahkan tidak sesuai harapan, yaitu pembangunan drainase, jalan dan ring road.

“Ada tiga kesalahan Dinas PUPR yakni pemilihan bahan, desain dan tahapan pelaksanaan. Ke depan, kami akan memperbaikinya. Sekarang rata-rata tutup parit itu berada di atas jalan. Tidak mungkin lagi saya rubah. Saya juga sudah rapat dengan mereka agar ke depannya jangan ada lagi seperti itu. Saya juga sudah meminta kepada tim agar pembangunan parit rata dengan jalan. Tidak seperti sekarang, paret lebih tinggi daripada jalan,” ungkapnya.

Pihaknya juga berjanji, ke depannya, kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Ini adalah kesalahan kami. Untuk itu, kami mohon masukan kepada anggota Dewan,” sebutnya.

Renward juga membantah adanya kutipan yang dilakukan pekerja terhadap warga saat membuat jembatan ke rumah warga masing-masing.

“Soal kutipan, itu tidak diperbolehkan. Kami tidak ada melakukan kutipan apapun kepada warga untuk membangun jembatan ke rumah mereka. Itu tidak boleh. Masalah ini akan kita cek langsung. Yang jelas itu sudah melanggar aturan. Kami dari PUPR tidak pernah menyarankan itu apalagi melakukannya,” kata Renward menjawab pertanyaan Nurlela Sikumbang, Anggota Komisi III DPRD.

Sekretaris Komisi III DPRD Daud Simanjuntak juga angkat bicara pada kesempatan itu. Ia menegaskan, pekerjaan proyek pemko yang dikeluhkan masyarakat sangat merugikan masyarakat. Padahal, katanya, yang namanya pembangunan harus mensejahterakan rakyat.

“Filosofi pembangunan itu yang saya tahu untuk kesejahteraan masyarakat. Yang saya lihat terkesan buruk, malah menimbulkan ketidak sejahtera bagi masyarakat. Saya yakin, tingkat stres di kota ini sangat tinggi. Kalau memang penggalian gorong-gorong itu berapa lama. Saya lihat setelah dikorek tidak ada lagi pengaspalan. Malah terkesan membiarkan kerikil sisa pengorekan. Itu bisa berakibat fatal dan sangat membahayakan pengguna jalan,” tegasnya.

“Saya harap, managemen kerjanya diperbaiki. Jangan seperti itu. Kerjakanlah dengan baik. Semua pekerjaan juga harus dilakukan transparansi. Saya juga minta data proyek 2019, berapa yang belum selesai dan berapa dendanya. Mari kita berkaca dari OTT di Medan. Jangan sampai rumor itu masuk ke kota ini. Apalagi ini adalah tahun politik. Jangan sampai ini jadi modal buat keperluan politik. Terutama Dinas PUPR, jangan gunakan sumber dana untuk petahana. Dalam pertemuan ini saya minta tuntaskan dulu proyek 2019 yang semrawut, baru masuk proyek ke 2020,” kata Daud Simanjuntak.

Daud Simanjuntak juga mempertanyakan anggaran pembangunan Stadion Sangnaualuh.

“Tolonglah masalah ini dipikirkan. Agar lapangan itu bisa secepatnya dimanfaatkan. Skala mana duluan yang harus diprioritaskan. Perencanaan yang amburadul akan mengakibatkan pemborosan uang rakyat. Saya minta jangan ada lagi hal seperti ini terjadi. Tentukan dulu skala prioritas mana yang lebih dulu dibangun agar Stadion Sangnaualuh bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya sembari mengingat skala prioritas pembangunan itu harus ada.

Menanggapi hal itu, Renward berjanji akan menyelesaikan pembangunan lapangan.

“Masalah ini sudah saya komunikasikan dengan Kemenpora. Rencananya memperbaiki lapangan dulu, biar bisa dimanfaatkan,” ujarnya, yang lagi-lagi mengakui kesalahan Dinas PUPR.

Pantauan wartawan, Denny Simanjuntak selaku Ketua Komisi III DPRD Pematangsiantar membacakan kesimpulan RDP dengan Dinas PUPR kalau pengerjaan proyek 2019 harus selesai dan sudah tuntas di bulan Februari 2020.

“Kesimpulan, per triwulan kita akan mengadakan rapat. Semua kegiatan yang 2019 di awal Februari. Maret sudah pengumuman spesifikasi dengan volume dan denda proyek harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Denda-denda yang proyek kejar tayang tersebut kita harus ketahui,” ujarnya. (Mag 04)

Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close