Berita

DPRD Siantar: Pemko Bobol dan Lalai

FaseBerita.ID – Anggota DPRD Siantar menilai Pemko Pematangsiantar bobol dan lalai dalam menangani Pendemi Covid-19 di Pematangsiantar.

“10 hari lalu sudah aku sampaikan sama Sekda dan Dinkes agar lima titik masuk Siantar disterilisasikan. Tapi tidak dilakukan. Inilah yang aku takutkan,” kata Wakil Ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi, kemarin (5/4).

Namun saran tersebut ternyata tidak direspon Pemko.

“Masalah ini (Pendemi Covid-19, red) jangan dianggap main-main. Ini masalah serius. Jangan dibiarkan begini. Saya minta pintu masuk disterilisasikan. Jangan nampak kali tak ada Walikota kita,” tegas Mangatas.

Mangatas juga menyarankan agar daerah tersebut diisolasi. Hal ini penting dilakukan untuk menghentikan atau memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Jangan langsung beranggap negatif dengan kata isolasi. Itu dilakukan demi kebaikan bersama,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Anggota DPRD lainnya, Denny T Siahaan. Menurutnya, melihat keterangan Walikota yang menyebutkan bahwa pihaknya sudah mendapatkan informasi sejak tanggal 30 Maret, namun baru mengamankan yang bersangkutan tanggal 3 April, hal itu menjadi pertanyaan besar.

“Tanggal 1 April pasien di Siantar. Loh, kenapa enggak langsung di isolasi pada hari itu juga? Ujung-ujungnya begini kan. Ada empat orang terpapar virus itu. Padahal, mereka bisa kian tidak kena. Apa Pemko tidak sayang terhadap keluarga dan masyarakat Siantar. Doker Ronald itu rumahnya di Jalan Farel Pasaribu loh. Apa enggak sayang sama keluarga. Dibiarkan sampai dua hari begitu,” ujarnya kesal.

Denny meminta agar Pemko segera menutup bus dan travel yang ada di Siantar, dan meminta agar Dishub melakukan penertiban secara langsung terhadap bus dan travel.

“Tolonglah demi kebaikan masyarakat Siantar pintu masuk, bus dan travel yang ada di Siantar segera ditertibkan, jangan mereka jadi pembawa virus itu ke Siantar,” ujarnya.

Denny pun memaklumi jika saat ini Walikota Siantar berstatus ODP (Orang Dalam Pamantuan). Namun, menurutnya, Walikota tetap bisa mengambil kebijakan untuk kebaikan masyarakat.

“Pemko jangan diam saja atas persoalan ini. Memang benar Walikota ODP, tapi kan bukan berarti kebijakan untuk Siantar enggak ada. Diakan bisa melakukan teleconfrens seperti yang kemarin, malah dia bisa live streaming hari ini, kenapa tidak itu dilakukan dari kemarin,” katanya.

Denny pun membanding Walikota Siantar dan Bupati Simalungun. Denny mengharapkan agar Walikota Siantar lebih pro aktif  seperti yang dilakukan Bupati Simalungun.

“Enggak ada yang salah kan kalau kita belajar dari orang lain. Ayolah, saya mengharapkan agar Walikota dan Pemko Siantar lebih pro aktif seperti yang dilakukan Bupati dan Pemkab Simalungun,” harapnya. (Mag 04)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button