Berita

DPRD Siantar Nilai Administrasi Pemko “Aneh”

SIANTAR, FaseBerita.ID – Komisi I DPRD Pematangsiantar menyayangkan kinerja Walikota, Hefriansyah dalam hal penempatan pejabat karena menimbulkan rangkap jabatan dan banyaknya Pelaksana Tugas (Plt).

Dan ini dianggap merupakan administrasi terburuk yang pernah ada di kota ini. Hal ini diungkapkan dewan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang dihadiri oleh Zainal Siahaan selaku Plt di instansi tersebut, Selasa (19/3).

Rapat yang dipimpin, Kamal Manik selaku ketua Komisi banyak mempertanyakan soal pelantikan, salah satunya adanya pelanggaran Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana hal ini berkaitan dengan pergantian pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Zainal Siahaan mengakui ada kesalahan mereka dan atas itulah Walikota, Kabag Hukum dan dirinya telah menghadap Ditjen Dukcapil.

“Sebelumnya Pemko telah mendapat izin untuk melakukan assesment di eselon II terlebih di Dukcapil. Di tahun 2018 juga Ombusman melakukan evaluasi pelayanan Disdukcapil dengan 6 indikator dan nilai yang didapatkan hanya 51 atau nilai kuning. Yang baik adalah 80 ke 100. Itu memperlihatkan pelayanan di sana belum maksimal dan Walikota juga langsung mendapatkan keluhan atas pelayanan Disdukcapil. Karena itulah dilakukan penyegaran” katanya.

“Terus terang, kami baru tahu sesudah rotasi bahwa eselon III dan IV harus mendapat persetujuan dari Kementeri. Pemahaman kita adalah jika sudah mendapatkan persetujuan untuk eselon II maka secara otomatis bisa langsung ke bawahnya. Ada keterbatasan pemahaman kita. Dirjen memahami dan meminta untuk tetap mengikuti ketentuan. Saat ini Walikota telah melakukan pembatalan rotasi,” terangnya.

Lemahnya administrasi ini tidak lepas dari kurang dilibatkannya Baperjakat. “Apakah dari awal tidak dipersiapkan siapa-siapa yang akan menjabat sehingga malah sampai terjadi kekosongan jabatan. Contohnya juga soal Akhir Harahap, kenapa di non jobkan padahal tinggal 4 bulan lagi pensiun,” ucap Efendi Siregar.

Menjawab itu, Zainal Siahaan mengaku bahwa apa yang dilakukan Walikota tidak lepas dari assesment ditingkat eselon II tahun 2018. Hasilnya ada beberapa yang disampaikan Walikota. Intinya, dari 22 pejabat setingkat eselon II, hanya ada 11 orang yang nilainya rendah. Selanjutnya, tentang disiplin ASN, bahwa jabatann yang 5 tahun bisa diganti dan kalau mau tetap dipertahankan menjadi kewenangan Walikota. Akhir Harahap salah satu memiliki nilai rendah” katanya.

Zainal sendiri mengaku jika seseorang dinonjobkan, dalam hal ini diperhadapkan pada dirinya tentu sangat sulit diterima.

“Karena jabatan ini amanah kita harus siap. Saya saja pernah 4 bulan non job, rasanya gelap. Karena kita tidak tahu apakah akan dipakai lagi atau tidak,” katanya dan saat itu tidak mau memberikan nama-nama pejabat yang nilainya rendah.

Samuel Saragih menekankan, sebagai pensiun ASN, menilai mutasi kali ini sangat aneh, karena ada orang yang diberhentikan dari jabatan awal justru sekaligus diangkat Plt.

“Jangan sampai nanti di Pemko ini semua Plt. Saat ini sangat lemah administrasi kita ini. Malu kita. Masa pegawai Kementerian dimutasi. Saya melihat kurang pas. Bapak selaku BKD sampaikan ke Walikota. Soal tidak diterima, ya tidak apa-apa yang penting disampaikan,” jelasnya.

Kemudian, kata Samuel Saragih, ini tahun pemilihan, kenapa ada OPD yang berkaitan dengan Pemilu justru dijabat Plt. Pelantikan terakhir ini kelemahan Walikota. “Selama ini ada eselon III non job, tapi tidak ada pembinaan. Kalau bisa diundang mereka seperti apa prinsip Walikota. Jangan dibiarkan jadi liar” terangnya.

DPRD meminta agar Walikota tidak berlama-lama membuat jabatan sebagai Plt karena hal ini berdampak terhadap penggunaan anggaran dan sekaligus mengganggu pembangunan. (pam/pra)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button