Berita

DPRD Siantar Jenuh Terhadap Kebijakan Walikota

FaseBerita.ID – DPRD Siantar mulai jenuh dengan kebijakan-kebijakan yang semena-mena dan suka-suka yang dilakukan Walikota Siantar. DPRD sepakat untuk menggunakan hak interpelasi.

Wakil Ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi saat diwawancarai media terkait interplasi, Rabu (8/1) mengatakan puncaknya saat dia Walikota Siantar (Hefriansyah) melantik 176 pejabat.

Dalam pelantikan tersebut ada beberapa ASN yang lulus tes asesmen tidak dipromosikan. Sedangkan yang tidak lulus dipromosikan dan ini sudah berulang-ulang dilakukan.

“Ini sudah berulang-ulang. Dulu lurah yang tamat SMA, setelah dilantik dianulir lagi. Selanjutnya Sekda yang sudah keluar surat KASN. Mau surat apalagi yang dibutuhkan walikota untuk mematuhi undang-undang,” ujarnya.

“Ada lagi yang lebih luar biasa dilakukan Walikota, yakni P-APBD 2018 tidak dibalas digesernya anggaran Rp46 miliar dan itu yang menjadi temuan BPK. Pada saat itu hanya Fraksi Golkar yang menolak. Yang bisa digeser menurut undang-undang hanya belanja pegawai. Jadi yang Rp46 miliar itu sudah menjadi temuan BPK,” tambahnya.

Terkait interplasi, Ketua Partai Golkar tersebut mengatakan saat ini masih dalam tahap pengajuan. Soal diterima atau tidaknya akan di Paripurnakan.

“Hak interplasi itu kan hak kita menurut undang-undang. Kita punya hak angket interplasi. Jadi syaratnya minimal lima orang, terdiri dari tiga fraksi. Yang telah menandatangani itu sudah terdiri dari 17 anggota dewan dari semua fraksi, 2 pimpinan Dewan dan mudah-mudahan pada saat pengajuan di Paripurna yang menandatangani bisa mencapai 20 anggota DPRD,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Siantar tersebut juga mengatakan tujuan interplasi itu demi kemajuan Siantar. Apalagi akan menjelang Pilkada tahun 2020.

Harapannya kepada kepala daerah yang terpilih nantinya menjadi pelajaran agar tidak semena-mena membuat keputusan dan mengambil keputusan.

“Soal keputusan di Paripurna kita lihatlah nanti hasilnya. Kalau usulan ini diterima nanti, kita akan bentuk pansus. Jadi di pansus inilah nanti bekerja berapa lama waktu yang diberikan usai paripurna,” sebutnya.

Mangatas mengatakan, pada saat rapat kemarin, Rabu (8/1) ada enam poin keberatan yang mereka ajukan. Akan tetapi poin-poin tersebut kemungkinan akan bertambah lagi.

“DPRD sudah mulai jenuh dengan kebijakan-kebijakan walikota yang semena-mena. Dia sering kali menyusun kabinet. Begitu selesai disusunya kabinet yang telah ditetapkan, kemudian diganti begitu berulang-ulang. Jadi walikota seperti ini harus dididik agar tidak semena-mena dan suka-suka membuat keputusan,” ujarnya.

Mangatas juga berharap kepada ASN jangan mau di bodoh-bodohi dipakai jadi alat untuk politik.

“Karena di beberapa kesempatan saya menginginkan ASN jangan mau jadi alat politik,” harapnya. (Mag 04)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close