Berita

DPRD Segera Rekomendasi Pemko Tutup Ternak Babi di Silomangi: Pengusaha Minta Waktu 6 Bulan

SIANTAR, FaseBerita.ID – Organisasi Sahabat Lingkungan (SaLing), Pemilik Ternak, Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satpol PP, Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (8/11/2019).

Sebelumnya, Organisasi SaLing melayangkan surat ke DPRD atas adanya dugaan pencemaran lingkungan dari ternak yang berada di Silomangi, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar.

Wakil Ketua Komisi II Feri Sinamo memimpin RDP. Dalam RDP, organisasi SaLing menjelaskan bahwa hasil investigasi yang dimiliki, ternak babi yang berada di Silomangi diduga membuang limbah ke daerah aliran sungai Bah Bolon.

Dedi Damanik, selaku Sekretaris Jenderal mengatakan dalam RDP tersebut menyampaikan tuntutan, hasil investigasi dan koordinasi dengan dinas perijinan.

“Hasil koordinasi dengan Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melalui Kepala Bidang Perizinan Mardiana mengatakan tidak pernah mengeluarkan izin usaha ternak tersebut. Maka menurut kami, secara logika hukum dan regulasi dengan tidak adanya izin usaha ternak secara otomatis tidak memiliki dokumen lingkungan, baik Amdal, UKL, UPL atau sejenisnya,” terang Dedi Damanik.

Menurutnya, hal ini adalah kebobrokan Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam hal pengawasan serta terjadinya pembiaran.

“Ini bukan fokus soal ditutup atau tidak ditutup. Ditutup itu sudah pasti karena tidak mengantongi izin usaha. Yang harus disampaikan poin terpenting itu kepada Pemerintah Kota melalui dinas terkait, karena adanya pembiaran hingga puluhan tahun ternak tersebut beroperasi. Ini akan menjadi preseden buruk kedepannya. Kami tidak mau hanya ternak yang berada di Silomangi, melainkan usaha-usaha ternak lainnya dilakukan pengawasan rutin. Ini sudah jelas, ketika izin usaha tidak diterbitkan, maka secara otomatis dokumen lingkungan tidak akan diterbitkan,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mardiana saat ditanyai anggota Komisi II menjelaskan dengan tegas soal izin usaha ternak. Dia mengatakan di Kota Pematangsiantar tidak ada izin usaha untuk ternak tersebut.

“Benar, kami tidak mengeluarkan izin usaha terhadap ternak yang berada di Silomangi. Di Siantar tidak ada izin untuk usaha peternakan,” ujarnya.

Mardiana menambahkan kalau izin yang dimiliki Awi yaitu hanya izin jual babi karena di kota Siantar tidak ada izin ternak.

“Saya tegaskan tidak ada izin ternak. Kalau untuk pengusaha Awi hanya ada izin jual saja,” tegasnya.

Sementara Awi, pemilik ternak membenarkan bahwa pihaknya belum mengurus soal izin usaha ternak. Tetapi dia menunjukkan surat izin yang pernah di urus dan isi surat izin tersebut hanya izin berdagang.

“Ternak ini sudah berdiri sejak tahun 1995, dan jumlah ternak berkisar 450 sampai 500 ekor. Kami tidak membuang limbah secara langsung ke sungai Bah Bolon. Melainkan, kami membuat saluran pipa paralon ke sawah masyarakat, karena masyarakat yang meminta itu. Dulu, daerah Silomangi masih Kabupaten, dan izinnya didapat dari camat pada waktu itu,” ucapnya.

Lebih jauh Awi menjelaskan, mereka sebenarnya sudah ingin tutup apalagi sudah seperti ini. Tetapi dia memohon usai datang teguran dari pihak Satpol PP, berencana akan menutup dan memohon kepada anggota DPRD untuk diberi waktu 6 bulan, agar ia menjual semua ternak miliknya.

“Saya memang sudah mau menutupnya. Tapi saya minta waktu enam bulan untuk menjual dan membersihkan lokasinya. Karena untuk saat ini susah menjual babi karena ada wabah Hog Cholera,” pintanya.

Kasi OPS Satpol PP kota Pematangsiantar yang mewakili Satpol PP dalam RDP tersebut mengatakan, sebelumnya, masyarakat sudah ada yang melapor kepada mereka bahwa peternakan yang di Silomangi tersebut sangat meresahkan warga.

“Di bulan September tahun 2019 sudah ada warga yang melapor. Begitu kita lihat ada, kita langsung memberikan surat teguran sampai tiga kali dan memanggil pengusaha ke kantor Satpol PP. Surat pemanggilan pertama pada tanggal 2 Oktober, yang kedua 7 Oktober dan yang ketiga 1 November 2019. Setelah itu kita melakukan pemanggilan terhadap pengusaha mereka memenuhi pemanggilan dan meminta waktu selama 6 bulan untuk menjual semua ternak babinya,” terangnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar melalui ketua Komisi II Rini Silalahi menyimpulkan hasil Rapat Dengar Pendapat akan segera memberikan hasil kepada Ketua Dewan, Timbul Lingga, untuk menuangkan surat rekomendasi kepada Pemerintah Kota agar menertibkan dan menutup dalam jangka waktu akhir 31 Desember 2019.

“Karena peternakan babi tersebut tidak memiliki izin, pencemaran terhadap lingkungan hidup dan terutama membuat kerisauan kepada masyarakat. Apa lagi dengan sekarang ini dengan tanpa ada nya pengawasan pemerintah apa lagi ada Hok Kolera kita semakin kawatir berdampak buruk pada lingkungan,” ujarnya. (Mag-04/des)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close