Berita

DLH Asahan Akui Tambang Tanah Urug Desa Buntu Pane Langgar Aturan

FaseBerita.ID – Terkait dugaan maraknya tambang Ilegal di sejumlah tempat di Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Kepala Seksi Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, akan menindak dan melaporkan sejumlah pengusaha tambang yang menyalahi prosedur izin ke Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Utara.

“Termasuk izin tambang yang beroperasi di Belakang Kantor Desa Buntu Pane, sesuai dari aduan sejumlah masyarakat dan aktivis Lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Lembaga WAHLI) Kabupaten Asahan. Tambang tanah urug itu sudah beroperasi tanpa melengkapi rekomendasi Izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan. Tentunya hal itu tidak dibenarkan dan menyalahi prosedur izin. Beri kami waktu tiga hari untuk melakukan tindakan kepada pengusaha tambang,” kata Pioniran, selaku Kepala Bidang Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan saat menjawab awak media dan LSM di rungan kerjanya di Kisaran, Rabu (14/8/2019).

Senada juga dikatakan J Pardamean, selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan.

“Jika penambang tak melengkapi proses izin lingkungan hidup, hal itu bisa dipastikan menyalahi prosedur izin. Merugikan Pemkab Asahan. Tidak membayar restribusi yang jadi Pendapatan Asli Daerah, terkait pengurusan izin dan menimbulkan kecemburuan masyarakat yang memiliki izin tambang yang resmi dan mengikuti prosedur izin. Pengusaha harus sertakan izin Lingkungan Hidup untuk mendapatkan Izin Operasi Produksi, baru mereka (penambang -red) bisa memasok material tambangnya ke penanggung jawab proyek tanggul dikawasan itu,” tambah J Pardamean.

Sementara itu Camat Buntu Pane Ruslan Sitorus saat menjawab media mengaku tambang tanah urug di Desa Buntu Pane tidak pernah memohonkan rekomendasi izin ke Kantor Camat, baik izin ekplorasi dan izin operasi produksi.

Sementara itu Darwin Hasibuan selaku pengusaha tambang yang memiliki izin tambang resmi yang tak jauh dari lokasi tanggul mengatakan, “warga sekitar tambang mengaku keberatan jika perusahan tambang tidak melengkapi izin sesuai prosedur maka kegiatan tambang tidak boleh beroperasi. Sepengetahuan kami kegiatan tambang di belakang Kantor Desa Buntu Pane sudah bebas beroperasi tanpa mengantongi rekomendari izin dari Camat dan Izin Operasi Produksi (IOP) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan,” ungkap Darwin.

Darwin juga akan menggandeng Lembaga WAHLI Asahan untuk menyurati Menteri Pertambangan dan Energi ke Jakarta, jika perusahaan tetap nekad melakukan hual beli tambang di Desa Buntu Pane.

Senada juga dikatakan Ketua WAHLI Asahan Fadli Manurung.

“Kita terus meminimalkan tingkat kerusahan lingkungan dan alam, ekploitasi alam melalui kegiatan tambang yang bernilai ekonomis harus sesuia prosedur izin yang berlaku, sebab UU mengatur tetang itu. Jika benar terbukti secara sah dan meyakinkan aduan masyarakat terkait tambang yang menyalahi prosedur di Desa Buntu Pane itu saya akan membuat aduan resmi ke Mentri dan penegak hukum sebab unsur pidana bisa timbul mengangkangi izin dari Dinas Lingkungan Hidup”, kata Fadli. (cr-1)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close