Berita

Direktur LBH Prodeo Siantar: Kasus Anak Tak Boleh Diabaikan

SIANTAR, FaseBerita.ID – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Prodeo Siantar Sepri Ijon Saragih yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Simalungun angkat bicara terkait kasus pemukulan anak di bawah umur.

Seperti diketahui, kasus pemukulan itu sudah dilaporkan ke Polres Pematang Siantar, Jumat (15/11) lalu dengan LP 563/XI/2019/SU/STS.

Sepri berharap, laporan itu harus diproses agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Apalagi korban adalah anak di bawah umur.

Menurutnya, pelaku penganiayaan anak bisa dijerat dengan Pasal 76 C UU 35/2014 UU tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya paling lama 3 tahun 6 bulan penjara.

Dalam KUHAP, syarat penangkapan terhadap Terlapor juga dijelaskan dalam Pasal 17 yang menyatakan, jika seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan.

“Memang tadi sudah dibilang ada bukti Visum si anak sebagai bukti permulaan yang cukup. Tapi karena ancaman pidananya paling lama 3 tahun 6 bulan, pihak kepolisian tidak memiliki kewajiban untuk melakukan penahanan/penangkapan terhadap pelaku. Yang bisa ditahan/ditangkap hanya yang ancaman pidananya 5 thn atau lebih,” terangnya.

Begitu pun, polisi harus wajib tetap menerima, memproses dan menindaklanjuti laporan/pengaduan korban. Untuk memperoleh rasa keadilan dan tercapainya semangat tujuan hukum, sebaiknya Polresta Siantar segera memproses dan menindak lanjuti laporan pengaduan si pelapor sebagaimana mestinya.

Walaupun dalam KUHAP yang dapat ditahan adalah ancaman pidana 5 tahun atau lebih, sebenarnya polisi juga dapat melakukan penahanan terhadap pelaku. Hal itu dilakukan untuk, menjaga seketika.

“Jika pelaku bermaksud melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mencoba mengulangi perbuatannya kembali selama pengaduan itu berlangsung. Dan lagi, kalau polisi tdk lakukan penahanan, apa berani pihak kepolisian menjamin akan tiga hal itu tidak terjadi,” ungkapnya.

Dasar hukum sebagai dasar penahanan yang sah terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana juga sebenarnya, jelas diatur dan dalam pasal 76 C dan pasal 80 UU perlindungan anak serta Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Peristiwa tindak pidana pemukulan anak di bawah umur itu resmi dilaporkan oleh wali korba Wijaya Kusuma (30) di Polres Pematang Siantar. Tepatnya pada hari Jumat (15/11/2019) sekira pukul 11.29 WIB. Dengan LP 563/XI/2019/SU/STS, yang dikeluarkan oleh pihak SPKT Polres Pematang Siantar.

Keluarga korban meminta pihak kepolisian segera menangkap pelaku dan memproses secara hukum. Hal tersebut disampaikan wali korban, Wijaya Kusuma (30) saat diwawancarai wartawan, Minggu (15/12) siang di komplek Megaland.

Pelaku tindak pidana pemukulan anak di bawah umur diduga kebal hukum, walaupun sudah dilapor ke polisi pelaku masih berkeliaran. Korban diketahui bernama BPA (13) warga Siantar Martoba.

Wijaya Kusuma selaku paman korban merasa kecewa atas pelayanan pihak Polres atas laporan itu.

Dimana ia telah melaporkan kejadian tersebut tertanggal 15 November lalu. Namun hingga saat ini tak ada kejelasan hukum.

Terpisah, Kanit Unit PPA Polres Siantar Iptu Malon Siagian saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon selulernya membenarkan laporan tersebut. Namun belum P21. “Gimana mau di P-21 kan, sibuk kali,” ketusnya lalu memutus sambungan telepon selulernya. (Mag-03)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button