Berita

Dipecat Sepihak, Perangkat Desa Gugat Pangulu

FaseBerita.ID – Sebanyak 3 (tiga) orang perangkat desa di Nagori Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun diberhentikan sepihak oleh Pangulu Boluk Erniwaty Sikumbang dari jatabannya.

Masing-masing perangkat desa itu yakni Pika Damayanti Manurung menjabat sebagai Kepala Urusan Perekonomian dan Pembangunan. Nada Nosya yang menjabat sebagal Kepala Urusan Pemerintahan. Dan, Rispariani yang menjabat sebagai Gamot/ Kepala Dusun Huta IV Nagori Boluk.

Ketiganya diberhentikan dengan cara sewenang-wenang oleh Pangulu tanpa mengikuti mekanisme dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemecatan ketiganya pun menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat Nagori Boluk Kecamatan Bosar Maligas,

dikarenakan kediktatoran sang Pangulu dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya.

Pika Damayanti yang saat itu menjabat sebagai Kaur Perekonomian dan Pembangunan mengaku bingung atas kebijakan yang diambil oleh Pangulu. Sebab selama ini dia telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Iya benar pak, kami sangat kaget atas kebijakan Pangulu tersebut. Selama ini kami bekerja sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggungjawab. Dan lagi proses pemberhentian kami juga cacat hukum dan tidak sesuai tata cara yang seharusnya. Oleh karena itu kami keberatan dan merasa dirugikan, makanya kami ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Simalungun atas tindakan Pangulu itu,” ujarnya.

“Selain itu, gaji kami juga tidak diberikan sudah hampir 6 (enam) bulan. Kami sangat menderita sekali sekarang. Apalagi pekerjaan tersebut merupakan mata pencaharian kami satu-satunya. Perkara ini sudah kami serahkan kepada bapak Sepri Ijon Saragih selaku kuasa hukum kami di Pengadilan Negeri Simalungun,” tambahnya.

Advokat Sepri Ijon Maujana Saragih yang Juga Dosen Fakultas Hukum USI Pematangsiantar tersebut membenarkan perihal adanya gugatan oknum perangkat desa tersebut.

“Iya benar, mereka percayakan saya sebagai kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan terhadap Pangulu Boluk. Gugatan akan segera didaftarkan di PN Simalungun,” ujarnya.

Ditanya mengenai masalah yang terjadi, Sepri Ijon Saragih mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Pangulu tersebut

sangat menciderai nilai-nilai keadilan dan cacat yuridis dikarenakan proses pemberhentian Perangkat Desa telah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan seperti pada Permendagri No.83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perda Kabupaten Simalungun No.2 Tahun 2016 tentang Nagori.

“Yang saya lihat, Pangulu itu sesuka hati saja angkat dan berhentikan perangkat Desa tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara ini. Kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkannya karena jelas sudah jika Pangulu Boluk tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Pangulu itu tidak taat aturan dan bertindak semena-mena terhadap para Perangkat Desa yang menjadi bawahannya,” tegas Seprijon.

Hal senada disampaikan Rispariani, salah seorang Perangkat Desa yang menjabat sebagai Gamot Huta IV Nagori Boluk.

Ia mengatakan bahwa ia tidak terima diberhentikan secara sepihak dan tanpa dasar atau alasan yang jelas.

“Saya sangat keberatan pak, sebelumnya memang sudah bolak balik Pangulu itu tawarkan kepada saya agar saya mau mengundurkan diri, namun saya menolaknya. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuannya menyuruh saya mengundurkan diri. Padahal sesuai aturan saya masih memenuhi syarat sebagai Gamot, baik dari sisi usia maupun yang lainnya. Kami sudah bulatkan tekad untuk menggugat Pangulu Boluk ke Pengadilan Negeri Simalungun melalui Kuasa Hukum kami bapak Sepri Ijon Maujana Saragih,” ujarnya.

“Kami juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun agar menindak tegas Pangulu Boluk karena bertindak sewenang-wenang dan tidak patuh terhadap hukum,” pungkasnya. (ros)

Unefa

Pascasarjana


Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker