Berita

Dipecat DKPP dari KPU, Evi Novida Kirim Surat ke Presiden Jokowi

FaseBerita.ID – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Evi mengatakan surat tersebut dikirimkan pada Senin 23 Maret 2020. Surat itu dimaksudkan untuk memohon perlindungan hukum dan menunda penerbitan Keppres Tindak Lanjut dari Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020.

Hal itu karena dirinya sedang dalam upaya mengajukan gugatan putusan DKPP tersebut ke Pengadilan Tata Usayh Negara (PTUN).

“Pengajuan itu upaya administratif keberatan, dan sebagai langkah awal untuk menempuh upaya hukum gugatan tata uaha negara yang akan kami tempuh,” ujar Evi kepada wartawan, Selasa (24/3).

Selain upaya administratif keberatan, Evi juga menginformasikan kepada Presiden, Saya sudah melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adanya tindakan maladministrasi dalam putusan DKPP.

“Saya meminta agar ORI menerbitkan rekomendasi kepada Presiden untuk tidak melaksanakan Putusan DKPP,” katanya.

Permintaan menunda pelaksanaan putusan karena adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam putusan DKPP, yaitu pengadu planggaran kode etik sudah mencabut pengaduan yang disampaikan pada persidangan pendahuluan tanggal 13 November 2019, oleh karena itu pengaduan Pengadu dinyatakan gugur dan batal demi hukum.

“Akibat dari pencabutan pengaduan dan tidak hadirnya pengadu dalam sidang pemeriksaan, maka diartikan tidak ada lagi pihak yang dapat membuktikan sehingga proses pembuktian pada sidang pemeriksaan (sidang kedua) menjadi tidak sempurna dan cacat hukum,” ungkapnya.

Evi menyebut, DKPP dalam putusannya telah melampaui kewenangan karena mengadili perbedaan penafsiran pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya selaku teradu VII dan anggota KPU RI lainnya tidak berwenang menafsirkan putusan MK dan hanya berkewajiban melaksanakan amar putusan MK apa adanya,” tuturnya.

Adapun DKPP memberikan Sanksi pemberhentian kepada Evi Novida Ginti Manik sebagai Anggota KPU. Selain Evi, DKPP juga memberikan sanksi berupa peringatan keras kepada lima komisoner KPU lainnya. Seperti Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra, Viryan Azis, dan Hasyim Asy’ari.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DKPP, Muhammad dalam putusannya mengatakan pemecatan Evi terkait kasus penetapan caleg DPRD terpilih Partai Gerindra dari Dapil Kalimantan Barat, Hendri Makaluasc.

Intervensi yang dilakukan Komisiner KPU ialah, membatalkan penetapan hasil perolehan suara dan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Hendri Makaluasc, dan tetap menetapkan Cok Hendri Ramapon sebagai Caleg DRPD Gerindra Dapil Kalbar 6.

Perselisihan perolehan suara antara Hendri Makaluasc dengan Cok Hendri Ramapon terjadi di 19 Desa di Kecamatan Meliau, Sanggau, Kalimantan Barat.

Perselisihan itu sudah diputuskan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan, perolehan suara Hendri Makaluasc menang dalam hal perolehan suara.

Sehingga total perolehan suara Hendri Makaluasc adalah 5.384. Itu didapat dari  dua kabupaten Dapil Kalbar 6, Kabupaten Sanggau (2.551 suara) ditambah Kabupaten Sekadau (2.833 suara).

Sementara perolehan suara Hendri Ramapon di dua kabupaten dapil Kalbar 6, Kabupaten Sanggau (3.964 suara) ditambah Kabupaten Sekadau (221 suara). Sehingga totalnya adalah 4.185 suara. (jp)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button