Berita

Dipanggil Kemendagri, Pemko Siantar Mangkir

Bahas Anggaran Pilkada untuk Bawaslu

SIANTAR, FaseBerita.ID – Hingga akhir Oktober ini, belum ada kesepakatan dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar terkait anggaran Pilkada untuk Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Pemko, bertahan dengan kemampuan Rp5 miliar, sementara Bawaslu mengharapkan Rp8,5 miliar.

Pihak Pemko Pematangsiantar sendiri, sudah dipanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas anggaran tersebut. Namun sesuai informasi yang diterima Bawaslu, Pemko Pematangsiantar tidak memenuhi panggilan tersebut.

Ketua Bawaslu Pematangsiantar Syafii Siregar, Senin (28/10/2019) usai Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Pematangsiantar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pematangsiantarmengaku belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Kita tidak menandatangani karena yang disepakati Pemko jauh dari permintaan kita yang sudah beberapa kali kita turunkan. Pertama, kita minta Rp13,6 miliar, lalu turun menjadi Rp10,6 miliar, dan terakhir menjadi Rp8,5 miliar. Tetapi Pemko hanya menyanggupi Rp5 miliar,” ujarnya.

Syafii menambahkan, informasi yang diperolehnya dari Kemendagri, Pemko Pematangsiantar sudah dipanggil ke Jakarta, namun tidak datang.

“Kita dapat informasi pihak Pemko sudah dipanggil ke Kemendagri, tapi Pemko tidak memenuhi panggilan itu,” terangnya.

Saat disinggung apakah dengan anggaran yang belum disepakati, kinerja Bawaslu terkendala, Syafii tidak memungkirinya.

“Pasti ada. Tapi tahapan-tahapan akan tetap kita laksanakan walaupun belum ada kesepakatan anggaran dengan Pemko. Kita juga akan tetap komunikasi dengan Bawaslu Provinsi dan Kemendagri untuk tindak lanjut soal anggaran ini,” terangnya.

Terkait tahapan perekrutan anggota Panwas Kecamatan, Syafii mengatakan berlangsung November-Desember.

Ketika ditanyakan bagaimana merekrit anggota Panwas Kecamatan sedangkan anggaran belum disepakati, Syafii dengan tersenyum mengatakan, “Kita lihatlah perkembangannya ya.”

KPU Prioritas ke Bimtek

Sementara itu, KPU Pematangsiantar mengadakan Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Pematangsiantar Tahun 2019, Senin (28/10). Evaluasi tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Pematangsiantar beserta jajarannya, Kabag Ops Polres Pematangsiantar Biston, dan perwakilan setiap partai politik.

Ketua KPU Pematangsiantar Daniel Dolok Sibarani mengatakan kegiatan ini untuk mengevaluasi pencalonan anggota DPRD Pematangsiantar pada Pemilu 2019 lalu.

“Penting bagi kita menampung segala kritik, masukan, serta rekomendasi dari partai politik, pihak kepolisian, Bawaslu, media, dan masyarakat terkait catatan-catan apa saja yang menjadi perbaikan untuk pilkada,” jelasnya.

Catatan, masukan, dan kritkkan yang masuk ke KPU Pematangsiantar, katanya, selanjutnya akan di sampaikan ke KPU RI.

“Iya, ada beberapa catatan, terutama terkait pencalonan yang kedua terkait rekapitulasi. Nanti catatan ini akan kita sampaikan ke KPU RI agar menjadi bahan pertimbangan evaluasi lengkap dalam Pemilu,” katanya.

Daniel menambahkan, penambahan bimbingan teknis (bimtek) kepada penyelenggara dan penambahan jumlah anggota diharapkan juga ditingkatkan. Termasuk di kelurahan dan kecamatan, agar bimtek juga ditingkatkan.

“Memang kita fokus ke bimtek, tetapi tetap melihat ke anggaran. Namun kita akan usahakan bimtek demi kesuksesan pemilu,” tandasnya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Pematangsiantar Syafii Siregar dalam acara tersebut menjelaskan tugas Bawaslu.

Terpisah, Fernando Sitorus dari Partai NasDem Pematangsiantar menyampaikan harapannya agar KPU lebih baik lagi dalam menyelenggarakan pemilihan di tahun mendatang. Serta agar pelaksanaanya lebih baik lagi dengan mengadakan bimtek di setiap kelurahan dan kecamatan lebih banyak. (mag-04)

Unefa

Pascasarjana


Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close