Berita

Dinilai Mapan, Penerima Bansos di Stop

SIANTAR, FaseBerita.ID – Pemerintah akan mengevaluasi warga penerima bantuan sosial (bansos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mereka yang kehidupan ekonominya dinilai mapan, maka bansos yang diterimanya dihentikan, dan digantikan oleh yang lebih layak menerima.

Saat ini, Dinas Sosial Pematangsiantar bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) beserta Pendamping PKH dari Kementerian Sosial (Kemensos) masih melakukan penempelan stiker di rumah penerima PKH dan BPNT. Setidaknya, ada 13 ribu rumah tangga penerima bantuan tersebut dan semuanya dipasangi stiker.

Saat pemasangan stiker, diketahui banyak penerima PKH ataupun BPNT yang ternyata ekonominya sudah mapan. Sementara banyak juga keluarga yang masuk kategori tidak mampu justru tidak memeroleh bantuan. Parahnya, ada keluarga pra sejahtera atau masih kategori miskin, malah PKH-nya diputus atau dihentikan tanpa alasan jelas.

Seperti dialami oleh salah seorang guru di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Siantar Simarimbun. Ia mengaku diputus dari penerima PKH oleh pendamping. Padahal, ia sudah menjanda dan ada empat anaknya masih bersekolah.

“Gaji saya hanya sekitar Rp500 ribu per bulan dari guru PAUD. Sementara anak saya masih sekolah. Tapi PKH saya diputus tanpa alasan tidak jelas. Saya sudah janda, makanya saya sangat sedih,” katanya.

Temuan lainnya, sejumlah penerima PKH dan BPNT di Siantar Simarimbun ternyata banyak yang rumahnya sudah permanen dan memiliki usaha. Temuan ini dibenarkan Kepala Bidang (Kabid) Sosial di Dinas Sosial Pematangsiantar, Risbon Sinaga.

“Jadi penempelan stiker ini memang sengaja kita buat agar semuanya transparan. Setelah ditempel stiker, baru ketahuan semuanya,” ujarnya, Selasa (15/10/2019).

Setelah penempelan stiker, Dinas Sosial beserta jajaran pemerintah kelurahan nantinya akan melakukan Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk mengevaluasi seluruh penerima bantuan. Melalui Muskel, maka penerima bantuan yang dianggap mampu akan diusulkan digantikan oleh keluarga yang lebih layak mendapat bantuan. Kemudian, usulan itu disampaikan ke Kemensos.

“Penempelan stiker kan belum selesai dan masih berlangsung. Pastinya akan dievaluasi semua,” tukas Risbon.

Terkait adanya keluarga miskin yang diputus bantuan PKH-nya, Risbon mengatakan, hal itu juga akan dibahas dalam Muskel.

“Kita minta tidak ada kongkalikong antara pendamping PKH dengan penerima bantuan PKH. Pengutipan uang kepada penerimta bantuan PKH juga tidak dibenarkan. Kalau ketahuan, maka kita yang melapor ke polisi,” katanya.

“Baik pendamping PKH maupun Ketua Kelompok, saya minta tidak boleh melakukan pengutipan apapun alasannya. Sebab itu bantuan pemerintah kepada keluarga miskin. Makanya nanti semua dievaluasi,” ujarnya lagi.

Risbon berharap masyarakat yang merasa sudah mampu supaya iklas menolak bansos. Sebab masih banyak warga yang lebih miskin dan layak menerima bantuan.

“Kita sebenarnya menunggu kesadaran warga. Tapi kalau warga itu juga tidak bersedia mundur, maka kita yang akan melakukan evaluasi,” tegasnya.

PKH merupakan bantuan langsung tunai yang diterima setiap tiga bulan. Jumlah yang diterima bervariasi, tergantung jumlah anak tanggungan yang masih bersekolah. Dengan demikian, uang diterima bisa mencapai Rp1 juta lebih, atau sekitar Rp400 ribu per tiga bulan. Uang tersebut dicairkan oleh pemerintah pusat kepada rekening masing-masing penerima PKH. Hanya saja, Pendamping PKH yang merupakan petugas dari Kemensos bisa melakukan pergantian penerima PKH.

Sementara itu, BPNT adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat berupa beras. Penerima PBNT mendapat kartu dari bank yang isinya voucher senilai Rp110 ribu. Voucher tersebut tidak bisa ditukar dengan uang, melainkan hanya dengan beras sejahtera. (pra)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button