Berita

Dinas Sosial akan Perbaiki Data Penerima Bansos

FaseBerita.ID – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pematangsianar menggelar Musyawarah Kelurahan (Muskel) terkait usulan baru dan perbaikan Data Terpadu Kesejahtaraan Sosial (DTKS) di Kota Siantar mulai hari Senin (16/11).

Kabid Sosial Risbon Sinaga saat diwawancarai mengatakan bahwa tujuan dari Musyawarah Kelurahan tersebut agar data kemiskinan di Kota Siantar lebih valid. Sehingga bantuan sosial dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah tepat sasaran.

“Musyawarah tersebut digelar di kantor kelurahan yang pesertanya dari perangkat kelurahan, utusan dari Dinas Sosial serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan petugas dari Kemensos,” ujar Risbon.

Selanjutnya di rapat tersebut, akan dibahas usulan-usulan baru warga pra sejahtera yang belum pernah sama sekali mendapat bantuan sosial untuk kemudian dimasukkan dalam DTKS. Demikian juga sebaliknya, bagi keluarga yang sudah dianggap mampu dan selama ini mendapat bantuan sosial, maka akan dikeluarkan dari DTKS. Seperti pekerja penerima upah dan yang memiliki anggota keluarga PNS, TNI/Polri.

Kemudian bagi warga miskin dan kurang mampu yang sudah mendapat BPJS Kesehatan tetapi tidak terdaftar dalam DTKS dan warga penerima BPJS Kesehatan yang non aktif agar diusulkan masuk DTKS.

“Semua masyarakat yang kategori miskin dan kurang mampu harus dimasukkan ke dalam DTKS melalui operator SIKS NG Kelurahan. Dengan sudah terdaftarnya masyarakat miskin dan kurang mampu tersebut ke DTKS dan memperoleh ID DTKS, maka mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan program bantuan sosial,”ujar Risbon.

Dalam penyaluran bantuan sosial, pemerintah mengacu pada data yang sudah masuk dalam DTKS dan menjadi dasar bagi kelurahan untuk mengeluarkan surat keterangan tidak mampu untuk permohonan KIS, PIB, KIP dan bidik misi untuk kuliah.

“Kita berharap tidak ada lagi kejadian warga miskin tapi tidak masuk dalam DTKS. Itu makanya kita meminta kepada perangkat kelurahan agar benar-benar memberikan data yang jelas. Sebab yang lebih mengetahui kondisi warganya adalah perangkat kelurahan,” ujar Risbon. (pra)

iklan usi



Back to top button