Berita

Dinas PUPR Kabupaten Simalungun Dilaporkan ke Kejatisu

Diduga Rugikan Negara Rp500 Juta

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Aliansi DPP Lembaga Indpenden Peduli Aset Negara (LIPAN) dengan DPC Tipikor Siantar-Simalungun melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di 2 Dinas Kabupaten Simalungun ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, senin 23 Desember 2019.

Hasan Basri Harahap, selaku perwakilan pelapor saat di hubungi 3 Januari 2020 menyampaikan bahwa laporan terkait dugaan korupsi yang terjadi di Simalungun telah di terima langsung oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

“Hari ini kami dari DPP LIPAN dengan DPC Tipikor Siantar-Simalungun telah menyampaikan laporan kami secara resmi terkait dugaan korupsi yang terjadi di Simalungun kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan tadi surat yang kami sampaikan tersebut telah diterima langsung oleh pihak Kejaksaan,” ujarnya.

Hasan menyampaikan bahwa ada dua dinas yaitu Dinas PUPR dan Dinas PMPN Simalungun yang dilaporkan dengan dugaan korupsi merugikan Negara mencapai lebih kurang Rp 2,3 Miliar.

“Dinas PUPR yaitu terkait proyek realisasi kegiatan Peningkatan jaringan Irigasi di Bah Hilang Kecamatan Tanah Jawa, dengan Nilai HPS sebesar Rp 1.608.620.653. Kami duga merugikan Negara hingga Rp 500 juta lebih. yang kondisi pekerjaan itu saat ini sudah hancur dan masyarakat menyatakan bahwa bangunan irigasi tersebut sudah tak berfungsi,” ujarnya.

“Kedua pada Dinas PMPN yaitu terkait realisasi pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilihan Pangulu sebesar Rp4.943.810.449,00 dan juga kegiatan Peningkatan Kapasitas Pangulu Terpilih sebesar Rp5.034.686.359,00 sehingga total Anggaran menjadi Rp 9.978.496.808,00 yang di dalamnya terdapat sejumlah pengadaan yang kami duga telah terjadi penggelembungan harga sehingga merugikan negara mencapai kurang lebih Rp1,8 Miliar,” jelasnya.

Hasan juga menyatakan bahwa sejatinya pihaknya akan melakukan aksi untuk meminta kejaksaan bertindak profesional dan terbuka dalam menangani dugaan korupsi ini.

“Kami sebenarnya telah merencanakan akan melakukan aksi dengan mengerahkan massa untuk meminta ketegasan dari pihak kejaksaan agar bertindak profesional dan terbuka dalam menangani kasus korupsi di 2 dinas simalungun ini namun dikarenakan adanya perayaan hari besar, hal tersebut kami tunda. Jadi dapat kami sampaikan bahwa rencana aksi tersebut akan tetap kami laksanakan dalam waktu dekat agar Kejaksaan Tinggi Sumatera utara serius menangani dugaan kasus korupsi ini,” tutupnya.(Mag 04/fe)



Unefa

Pascasarjana
Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close