Berita

Dinas Pendidikan Siantar jadi Ajang Pungli: Tak ‘Nyetor’ Jabatan Dicopot

SIANTAR, FaseBerita.ID – Delapan dari sembilan Kepala Sekolah (Kasek) yang melayangkan surat adanya pungli yang diduga dilakukan Dinas Pendidikan membeberkan semua fakta kepada Anggota Komisi II DPRD. Bahkan, seorang Kasek mengaku bila tak memenuhi permintaan oknum tersebut, maka jabatan langsung dicopot.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Jumat (8/11/2019) lalu. Para Kasek membeberkan kronologis kutipan yang dilakukan setiap jadwal Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) cair. Bahkan, kutipan itu berlangsung sudah cukup lama.

Para Kasek mengungkapkan, organisasi Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) bentukan Dinas Pendidikan bertugas untuk mengutip uang tersebut kesekolah-sekolah.

Organisasi K3S ini juga tersebar di seluruh kecamatan atau sebanyak delapan kecamatan di kota Pematangsiantar.

Para Kasek harus menyetor dengan perkalian jumlah siswa, yakni Rp7 ribu per siswa, dengan berbagai alasan untuk biaya SKHU bahkan biaya pemeriksaan inspektorat.

Tiersi Rajagukguk, selaku ketua yang hadir dalam RDP tersebut mengatakan, uang yang mereka berikan itu bukan bersumber dari Dana BOS, melainkan uang pribadi.

“Saya tegaskan kalau uang itu bukan dari dana BOS melainkan uang pribadi kepala sekolah, namun hitungannya Rp7 ribu per siswa,” ujarnya.

Ia mengatakan, uang itu digunakan untuk mencetak SKHU anak kelas VI yang sudah lulus. Ia berharap dengan pengungkapan ini dapat menunjukkan bahwa kepala sekolah banyak yang terzolimi.

“Bukan uang dana bos, ini uang pribadi Kasek. Tergantung jumlah anak murid harus menyetor. Untuk mencetak SKHU. Jangan lagi kami terzolimi. Itu saja,” ujarnya yang mengaku sebentar lagi akan pensiun.

Saat Wakil Ketua Komisi II DPRD Fery Sinamo menanyakan perihal uang tersebut diserahkan kepada siapa, para Kasek kemudian membeberkan nama-nama orang selaku pengutip tiap kecamatan.

“Kecamatan Siantar Sitalasari dikutip oleh Ketua K3S Sariati Sinaga dan Bendahara Lumban Sipahutar. Siantar Barat dikutif oleh Ketua Junita Nainggolan dan Bendahara Marta Perangin-angin. Siantar Timur dikutip oleh Ketua Hotlen Manik dan Bendahara Yusni Debora Silalahi. Siantar Marimbun dikutip oleh Ketua Laperi Simangunsong,” beber mereka.

Berbeda dari yang lain, sejumlah Plt Kasek di Siantar Barat menyebutkan, pihak K3S Siantar Barat tidak ada membebankan pungutan terkait dana BOS.

Sedangkan biaya SKHU yang Rp5 ribu di Siantar Barat, disebut diberikan secara ikhlas kepada K3S Siantar Barat, dengan Ketua Junita Nainggolan dan Bendahara Nata Perangin-angin.

Terpisah, Kabid Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Jonsen Girsang yang juga hadir dalam RDP membantah adanya intruksi untuk melakukan pengutipan tersebut.

Namun, ia membenarkan kalau organisasi K3S memang bentukan Dinas Pendidikan.

“Itu tidak benar. Kami tidak pernah menganjurkan hal seperti itu. Dibentuk Disdik memang. Tapi mereka memilih sendiri bukan kami yang memilih. Kita lihat nanti kebenarannya seperti apa,” katanya.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Fery Sinamo mengatakan akan mengusut tuntas pungli di sekolah-sekolah. Dia heran di era sekarang masih ada yang berani melakukan pungli.

“Kita heran sampai sekarang masih ada. Makanya kita usut itu. Jadi kita imbau hal-hal seperti itu jangan terjadi lagi,” katanya.

Fery Sinamo menambahkan, RDP ini belum selesai dan akan melakukan rapat lagi dengan K3S, Dinas Pendidikan, dan Kepala sekolah.

Fery mengatakan akan mencari siapa sebenarnya otak pelaku yang menginstruksikan pungli tersebut. Anggota Komisi II juga akan mencari tahu kemana aliran kutipan dimaksud.

“Kita undang juga nanti K3S. Pungli ini hitungannya per siswa. Dan itu uang dari Kasek untuk mencetak SKHU. Kita rundingkan lagi untuk memanggil K3S. Kita belum lihat benang kusut ini, apakah ini benar intruksi Dikjar. Akan kita telusuri,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Siantar Haji Rini Silalahi mengatakan kalau RDP tersebut belum selesai sebelum kebenaran terungkap. Karena dia tidak mau lagi ada yang namanya pungli di Santar khususnya di Dinas Pendidikan.

“Kita sangat menyayangkan jika ada pungli di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ini kan tempat anak-anak generasi bangsa. Kalau di dinas pendidikan saja sudah ada pungli, bagaimana generasi kita ke depannya?” ujarnya.

Pihaknya dari DPRD meminta kepada Dinas Pendidikan agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sementara terhadap ibu-ibu Kasek Rini mengapresiasi keterbukaan mereka terhadap DPRD. Di samping itu, mereka juga diimbau agar melaporkan masalah tersebut kepada Kejari Siantar.

“Kita patut mengapresiasi keberanian ibu-ibu Kasek ini. Kita imbau para Kasek melaporkan persoalan ini kepada Kejari dan kepolisian agar segera menyelidikinya. Komisi II DPRD siap membantu. Kita siap memperbaiki pendidikan yang saat ini semakin bobrok,” tegasnya.

Dicopot

Terpisah, pernyataan salah seorang Plt Kasek Juliana Pasaribu  menyebutkan, dia pernah menjabat sebagai salah satu Kepala SD Negeri defenitif sejak tahun 2009 hingga tahun 2014.

Katanya, praktik pungli itu sudah pernah juga terjadi di tahun sebelumnya. Hanya saja, Juliana lupa tahun berapa.

Menurutnya, setiap pencairan dana BOS (yakni 4 kali dalam satu tahun), Kasek selalu memberikan ke K3S melalui bendahara.

“Kalau besarannya berbeda-beda. Pernah di tahun 2011, setiap sekolah dibebankan biaya sebesar Rp1 juta. Dulu pernah itu. Kalau dana BOS sudah keluar kami selalu ngasih. Satu tahun keluar 4 kali. Kira-kira mulai tahun 2011 dan langsung diserahkan ke bendahara K3S,” ungkapnya.

Juliana mengungkapkan, selain itu, pungli berupa praktik untuk mengamankan jabatan Kepala SD juga pernah terjadi.

Menurutnya, tahun 2013, ia pernah diminta untuk memberikan uang jutaan rupiah, untuk mengamankan jabatan kepala sekolahnya. Jika tidak diberikan, maka jabatan Kaseknya akan dicopot.

“Permintaan itu langsung dari oknum pegawai Disdik Siantar. Tapi tidak saya penuhi. Dan ternyata ancaman pegawai Disdik itu menjadi kenyataan. Tahun 2014, jabatan saya dicopot sebagai Kasek defenitif di SD itu,” bebernya.

“Dulu mereka selalu bilang ‘Kalau tidak dikasih uang, jabatan ibu akan lengser’. Ternyata betul, di tahun 2014 saya lengser dari kepala sekolah,” ujarnya sembari meniru ucapan pegawai Disdik tersebut.

Menurut Juliana, besaran nilai uang yang diminta terhadap kepala sekolah berbeda-beda.

“Jumlahnya beda-beda. Ada kawan saya sudah ngasih Rp10 juta. Saya tidak ngasih, makanya saya  dilengserkan,” ucapnya.

Disdik Membantah

Sementara Kasi Pembinaan Pendidik di Dinas Pendidikan Siantar Jalatua Hasugian mengatakan, pihaknya tidak pernah melakukan pungli terhadap pencairan dana BOS maupun pengambilan SKHU.

“Tidak pernah. Tidak ada perintah dari dinas seperti itu,” ucapnya singkat.

Terkait K3S, Jalatua mengatakan, K3S bukan bagian dari struktur Dinas Pendidikan. Melainkan, K3S merupakan organisasi yang dibentuk para kepala sekolah, sebagai tempat wadah berkumpul para kepala sekolah itu sendiri. (Mag-04/des)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close