Berita

Digugurkan Pokja Konstruksi DPRD Simalungun, CV Chytia Putri Layangkan Sanggahan

FaseBerita.ID – Direktur CV Chytia Putri Boi Arjuna Saragih melayangkan surat sanggahan kepada Pokja Pemilihan Konstruksi Sekretariat DPRD tahun 2020 atas kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2020.

Sanggahan tersebut menyikapi Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 07/Pokja.Konstruksi/Sekwan-2020 tanggal 19 Maret 2020, atas pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kode lelang 1242494.

Menurut Boi kepada wartawan, Selasa (31/3/2020), Pokja menggugurkan CV Chytia Putri dengan alasan Persyaratan Teknis Tidak Memenuhi yaitu Lampiran Metode Pelaksanaan Perhitungan Penggunaan Bahan disebutkan salah perhitungan terlampir di dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran, tapi lampirannya namun tidak dimuat oleh Pokja.

Gugur dengan alasan salah hitung, namun Pokja tidak melampirkan berita acara perhitungan, melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesisa Nomor: 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ( Lampiran II), Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

Dijelaskan Boi, sesuai Dokumen Pemilihan Nomor : 02/Pokja.Konstruksi/Sekwan-2020 tertanggal 28 Pebruari 2020 untuk pengadaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor disebutkan evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan.

Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Meliputi tahapan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan uta, kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan serta kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.

Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi jobmix/rincian/ campuran/komposisi material dari jenis pekerjaan. Dengan mengevaluasi hitungan penggunaan bahan jelas bahwa pokja sudah mengevaluasi komposisi material dari jenis pekerjan.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturann perundangan undangan yang berlaku dalam proses pengadaan barang/jasa pada Permen PU 07/PRT/M/2019.

Ditambahkan Boi, dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang standar dan Pedoman Pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

Dimana personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan: personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan manager pelaksanaan, Manager Teknik, Manager Keuangan, dan/atau Ahli/Petugas K3.

Dokumen Pemilihan yang dibuat oleh Pokja tidak mensyaratkan personil managerial Petugas K3 atau ahli K3 dalam pekerjan ini , padahal pekerjaan ini memiliki resiko kecelakaan kerja yang sangat besar terutama dalam pekerjaan penggantian rangka atap dan atap serta pengecatan.

Dokumen pemilihan juga tidak melapirkan komponen/item pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.

Panitia juga tidak memuat perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi minimal mencakup penyiapan RKK, sosialisasi dan promosi K3, alat pelindung kerja/diri, asuransi dan perijinan, personel K3, fasilitas prasarana kesehatan, rambu-rambu yang diperlukan, konsultasi dengan ahli keselamatan konstruksi, dan lain-lain terkait pengendalian resiko K3 dan keselamatan konstruksi. (esa/fi)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button