Berita

Di Palas, Pemilu Serentak Diduga Banyak Kejanggalan

PALAS, FaseBerita.ID – Perhelatan Pemilu serentak 17 April lalu kini sudah memasuki tahapan rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Kabupaten Palas. Terlihat kondusif selama pelaksanaan, nyatanya belakangan muncul berbagai dugaan kejanggalan.

Utamanya pada penyelenggaraan pemungutan suara. Mulai C1 salinan yang tak ditempel di tiap TPS. Sampai muncul dugaan daftar pemilih yang bermasalah.

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 391, PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

Dan di dalam Pasal 508 UU Pemilu, setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dihukum dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Selain aturan dimaksud, juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 dalam Pasal 61 ayat (1). Yakni KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) Hari.

Sayangnya, kejanggalan-kejanggalan penempelan C1 ini terkesan berlalu begitu saja. Meski disadari Bawaslu, namun dianggap berlalu begitu saja.

Pada prinsipnya, memang sebelumnya Bawaslu Palas sudah mengingatkan KPU terkait kewajiban penempelan C1 tersebut. Hanya saja masih saja nyaris tidak dilaksanakan.

Bahkan, tidak menjadi satu temuan bagi Bawaslu Kabupaten Palas.

“Susah untuk membuktikkannya. Yang jelas kita koordinasikan ke pengawas lapangan sebagai tindak lanjut. Ada juga sebagian dikoyak,” ungkap ketua Bawaslu Palas Rahmat Efendi Siregar.

Sementara di dalam peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pasal 5 huruf b, ditegaskan, Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap penyampaian hasil penghitungan suara di tingkat daerah kelurahan/desa, dengan cara memastikan PPS mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, yakni menempelkan pada sarana pengumuman di daerah kelurahan/desa atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan begitu, mestinya hal ini menjadi satu tekanan kewajiban untuk penempelan C1 tersebut.

Kejanggalan lainnya terkait daftar pemilih khusus atau tambahan juga banyak ditemukan. Persoalan itu muncul saat proses rekapitulasi tingkat KPU Palas di Hotel Syamsiah Sibuhuan tiga hari terakhir.

Selama proses rekap dari masing-masing kecamatan, seiring penolakan hasil perhitungan suara juga muncul. Pucuk persoalan diduga ketidakcocokan C1 dengan C Pleno, serta adanya dugaan penggelembungan suara. Bahkan ada juga dugaan daftar pemilih yang simpang tindih. Seperti daftar pemilih yang pindah domisili, namun tetap tercantum di DPT.

“Kita menolak, indikasinya adanya dugaan penggelembungan suara,” ujar ketua KNPI Risman Hasibuan kepada wartawan disela penolakan saat rekapitulasi, mewakili tim salah satu caleg dari dapil III, Rabu (1/5) malam.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak KPU yang dapat dimintai tanggapan. Kesibukan proses rekapitulasi yang berlangsung alot, membuat lima komisioner KPU ini belum bisa dihubungi. (tan)

iklan usi



Back to top button