Berita

Demo ‘Save Babi’ di Sumut, Tolak Pemusnahan: Ini Mata Pencaharian Kami…

#SaveBabi

FaseBerita.ID – Lagu berjudul O Tano Batak menggema dari atas truk pengeras suara. Diikuti nyanyian serentak dari ribuan massa sambil mengangkat spanduk berisi protes.

Mereka menggeruduk kantor DPRD Sumut, Senin (10/2). Meminta para wakil rakyat angkat bicara tentang kejelasan nasib ternak babi mereka. Menyusul mewabahnya African Swine Fever (ASF) atau Demam Babi Afrika dan Hog Cholera (Kolera Babi).

Save Babi, Save Babi, Save Babi,” teriak ribuan massa sambil mengangkat kain ulos yang mereka bawa.

Massa yang datang adalah para peternak babi, pengusaha kuliner babi, dan pencari makan ternak babi dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Mereka menggaungkan wacana penolakan pemusnahan babi. Menyusul upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus African Swine Fever (ASF) dan Hog Cholera.

“Kami menolak keras, pemusnahan babi. Babi punya kedaulatan sendiri di dalam Adat Batak. Babi tidak boleh dimusnahkan,” ujar seorang orator perempuan dari atas mobil komando.

Massa pun terus meneriakkan yel-yel #SaveBabi. Spanduk-spanduk terus dibentangkan.

Ketua komunitas #SaveBabi, Boasa Simanjuntak dalam orasinya mengatakan jika aksi hari itu sekaligus mendeklarasikan Hari Kedaulatan Babi.

“Ini adalah gerakan spontanitas #SaveBabi. Saya kasih nama Gerakan 102. Ini sebagai hari kedaulatan Babi. Gerakan 102 tidak pernah membuat acara reuni. Tapi akan kita peringati setiap tahunnya,” ujar Boasa disambut teriakan massa.

Massa terus menyuarakan aspirasi menolak pemusnahan babi. Bagi mereka, wacana itu menjadi intimidasi. Dalam lima bulan terakhir, peternak terus merugi. Babi mereka tidak laku.

Selain kerugian materil, pemusnahan babi akan mengganggu adat Batak. Karena, kata mereka, babi sudah menjadi bagian kebudayaan Batak.

“Kita menuntut presiden untuk menyelesaikan kasus virus babi,” ungkapnya.

Boasa juga menduga, ada konspirasi dibalik wabah ASF dan Hog Cholera. Dia mendesak agar kepolisian melakukan penyelidikan masuknya virus yang menyerang babi di Sumut.

Babi, kata Boasa, menjadi salah satu mata pencaharian warga. Jika itu dimusnahkan, maka akan mengancam kesejahteraan warga.

“Dari babi banyak yang menjadi jenderal. Dari babi banyak yang menjadi professor. Dari babi mendanai, kampanye para caleg,” teriak Boasa.

DPRD Sumut Pastikan Tidak Ada Pemusnahan Babi di Sumut

Setelah lama berorasi, sejumlah Anggota DPRD Sumut langsung menemui massa. Mereka langsung naik ke mobil komando. Mendengarkan satu per satu tuntutan.

“Terkait tuntutan, saya jamin tidak ada pemusnahan. Dan tidak bisa, itu tidak bisa dimusnahkan. Di samping Babi memberikan PAD ke Sumut. Tidak ada pemusnahan babi di Sumut,” ungkap Viktor Silaen, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar.

Dia  juga mengimbau masyarakat untuk tidak takut memakan babi. Karena wabah yang terjadi tidak menular ke manusia.

Pihaknya juga sudah memanggil dinas terkait dan para kepala daerah yang terkena wabah.

“Dalam penanggulangannya Pemprov akan bekerja sama dengan kementerian, untuk segera melakukan pendataan ternak babi yang telah mati. Dan dinas pemprov Sumut sudah mengajukan dana ke pusat untuk ini segera kita tanggulangi,” ungkapnya.

Massa juga mempertanyakan soal program surat kesehatan babi. Karena mereka khawatir itu akan dikenakan biaya. Hal itu dibantahkan Viktor.

“Kami sudah meminta dinas terkait supaya tidak dipungut biaya,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam keterangan resmi, Jumat (17/1) lalu, Pemprov Sumut menegaskan tidak pernah berencana melakukan pemusnahan massal ternak babi di Sumut.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap juga mengatakan jika Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak pernah menyatakan hal serupa.

“Tidak ada pernyataan Gubernur Sumut berencana melakukan pemusnahan babi atau stamping out. Itu hanya omongan orang tidak bertanggung jawab dan membuat masyarakat Sumut resah. Di Indonesia stamping out sendiri bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 95 Tahun 2012, kecuali hewan yang terjangkit penyakit zoonosis (berbahaya bagi manusia), itu harus segera diputus penyebaran virusnya,” kata Azhar.

Pemprov Sumut, kata Azhar, juga bekerja keras menekan laju penyebaran virus ASF dengan menerapkan berbagai tindakan seperti menghentikan lalu-lintas distribusi babi, baik yang masuk maupun yang keluar, menghentikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), membuat posko reaksi cepat di setiap daerah, disinfektan dan pendataan babi. Tindakan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo Nomor 13758 SE/PK.300/F/12/2019.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertanian, Pemprov Sumut juga melakukan tindakan pencegahan seperti biosecurity, mendampingi dan membina peternak babi, sosialisasi terkait ASF kepada peternak secara intensif dan merespon cepat semua kasus kematian babi.

Selain Cina yang menjadi sumber ASF di Asia, Indonesia negara ke-11 yang terkena wabah ini setelah Vietnam, Filipina, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Laos, Kamboja, Myanmar dan Timor-Leste.

“Kita juga akan menerbitkan SKKH untuk babi-babi yang dipastikan tidak terinfeksi ASF. Pak Gubernur merasa iba kepada masyarakat yang banyak menggantungkan hidupnya dari ternak babi dan nyatanya masih sangat banyak babi yang tidak terjangkit virus ASF di sini,” pungkasnya. (idn/tms/ant/fi)

Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close