Berita

Demo di PN Siantar, Pengurus YMHK: GMAHK Tidak Berwenang Mengatasnamakan YMAHK

SIANTAR, FaseBerita.ID – Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh (YMHK) melakukan aksi unjuk rasa ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Jumat (24/1/2020).

Menurut Ketua YMHK Pdt Marulam Pandiangan SH terpaksa melakukan aksi tersebut karena Ketua  Pengadilan Negeri tidak bersedia dijumpai untuk berkoordinasi.

“Kami sampai datang ke sini melakukan aksi karena semua surat bantahan terkait Perkara No.41/Pdt-G/1986/PN-PMS Jo putusan No.3620 K/Pdt-G/1988″, tidak pernah mendapat tanggapan dari Pengadilan”, ujarnya.

Ironisnya, kata Marulam, Pengadilan Negeri Pematangsiantar menerima permohonan eksekusi dari pihak yang tidak ada hubungannya dengan perkara (Pemohon eksekusi bukan Penggugat). Untuk itu, Yayasan melalui orator nya Mangembang Pandiangan SH meminta agar Penetapan PN Siantar No:03/Eks/2012/19/Pdt.G/PN-Pms tanggal 1 Mei 2013 dibatalkan karena terbukti berisi keterangan palsu atau data palsu. Karena dalam penetapan tersebut ditulis subjek Penggugat tidak sesuai dengan subjek Penggugat dalam berkas perkara Perdata No:41/Pdt.-G/1986/PN-Pms.

Menurut Dame Pandiangan SH yang juga mantan hakim Adhock Pengadilan Tipikor ini, sudah ada putusan PN Pematangsiantar No:No.48/PDT-G/2019/PN-PMS yang menyatakan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia daerah Sumut tidak berhak mengatasnamakan Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh. Artinya YMHK bukan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) daerah Sumut.

“Lantas mengapa Pengadilan mengabulkan permohonan eksekusi GMAHK yang bukan pihak dalam perkara tersebut,”katanya.

Untuk itu, Dame meminta agar PN Pematangsiantar tidak menerima permohonan Eksekusi dari GMAHK yang dinilai bertentangan dengan putusan PN Pematangsiantar No.48/PDT-G/2019/PN-PMS, yang menyatakan “GMAHK tidak berwenang bertindak dan atas nama YMAHK dalam urusan apapun’.

Sudah seyogianya PN P Siantar menerima permohonan eksekusi YMAHK yang dipimpin Pdt Marulam Pandiangan SH yakni putusan perkara No.41/Pdt-G/1986/PN-PMS Jo putusan No.3620 K/Pdt-G/1988.

“Kami akan mempertahankan hak kami sampai titik darah penghabisan,” kata Dame Pandiangan.

“Saya mantan hakim saja bisa diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan rakyat di sana yang tidak mengerti hukum”,  tegasnya.

Humas PN Siantar Simon CP Sitorus menanggapi aksi tersebut mengatakan akan menampung semua tuntutan yang telah disampaikan untuk bisa dibicarakan bersama pimpinannya, Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

“Saya akan menerima tuntutan ini dan akan menyampaikannya kepada Ketua PN Siantar, dan terima ksih sudah secara tertib dan damai menyampaikan aspirasinya”, kata Simon.

Puluhan warga atas nama YMAHK yang datang dengan membawa spanduk dan pengeras suara akhirnya meninggalkan kantor Pengadilan itu dengan tertib. (mag 04/fe)

Asner Idul Fitri

Pasca Sarjana USI

Mahasiswa Unefa

Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close