Berita

Datangi Direksi Terkait Status dan Hak: Pegawai PD PAUS Rusak Kantor dan Sandera Mobil Direksi

SIANTAR, FaseBerita.ID – Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS ) di Jalan Merdeka Pematangsiantar ramai, Rabu (25/9/2019). Beberapa pegawai mengamuk dan merusak fasilitas kantor seperti meja dan kursi. Tak hanya itu, mereka juga menyandera mobil direksi sehingga tidak bisa keluar dari pelataran kantor.

Keributan berawal dari kedatangan puluhan pegawai ke kantor PD PAUS sekira pukul 10.00 WIB. Kedatangan mereka untuk menghadiri pertemuan dengan jajaran direksi. Namun, di awal pertemuan, sudah terjadi keributan. Penyebabnya, pihak pegawai mengingingkan mereka yang memimpin pertemuan. Permintaan itu ditolak jajaran direksi. Direksi merasa mereka lah yang berhak memimpin rapat.

Para pegawai emosi. Beberapa di antaranya langsung merusak fasilitas kantor, seperti meja dan kursi. Melihat suasana tidak kondusif, jajaran direksi memilih keluar ruangan dan bermaksud meninggalkan kantor. Namun langkah mereka dihalangi para pegawai yang segera membuat pagar betis di pintu gerbang kantor. Alhasil mobil direksi tersandera, sehingga tidak bisa keluar dari pelataran kantor. Suasana semakin memanas hingga sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tiba di kantor PD PAUS.

Di tengah keributan, para pegawai meneriakkan kejelasan status mereka di perusahaan, termasuk gaji yang belum dibayarkan.

Salah seorang pegawai, Arifin Naibaho menyebutkan, sebelumnya mereka sudah pernah menyurati pihak direksi guna menanyakan status para pegawai. Namun tidak ditanggapi. Selanjutnya, surat kedua dilayangkan, hingga kemudian ada pertemuan antara direksi dengan pegawai.

“Karena kami yang mengundang dan meminta audiensi, maka seharusnya kami yang pimpin rapat. Tapi mereka (direksi, red) mengotot. Makanya kawan-kawan emosi hingga merusak meja,” jelasnya.

Arifin menambahkan, di PD PAUS ada sekitar 230 pegawai yang saat ini belum jelas penggajiannya.

“Saya sejak tahun 2014 sudah jadi pegawai, tapi gaji kami tidak ada kejelasan. Termasuk hak-hak yang lain,” tukasnya.

Menurut Arifin, dari 230 pegawai yang ada, saat ini yang dipekerjakan PD PAUS hanya sekitar 16 orang. Selebihnya, tidak pernah diberi penugasan.

Setelah sekitar dua jam mobil direksi tersandera, akhirnya para pagawai dan direksi melakukan pertemuan di aula. Dalam pertemuan tersebut, para pegawai meminta kejelasan status mereka, termasuk hak-hak mereka.

Direktur Utama (Dirut) PD PAUS Berhard Hutabarat menanggapi aspirasi pegawai. Ia menerangkan, sejak jajaran Direksi PD PAUS dilantik Walikota Pematangsiantar Hefriansyah sekitar sembilan bulan lalu, atau tepatnya Desember 2018, hingga saat ini jajaran direksi yang lama, yang saat Herowhin Sinaga sebagai Dirut belum ada melakukan serah terima jabatan (sertijab) kepada direksi baru. Akibatnya, seluruh data pegawai dan berkas perusahaan tidak ada dimiliki direksi yang baru.

“Kita juga sedang mengusulkan kepada walikota supaya dibuat Peraturan Walikota atau Perwa tentang kepegawaian. Soal gaji, kami tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh. Sebab saat ini kondisi perusahaan masih terpuruk. Sejak masa direksi yang lama, pegawai tidak memiliki kejelasan penggajian. Makanya saat ini kita sedang berupaya bagaimana perusahaan ini bisa berjalan,” terangnya.

Terkait dana penyertaan modal yang sudah ditransfer dari kas daerah Pemko Pematangsiantar ke PD PAUS sebesar Rp2 miliar, Bernhard mengatakan dana tersebut untuk biaya operasional perusahaan dalam melaksanakan program-program.

Para pegawai mengaku belum puas atas jawaban pihak direksi. Akhirnya disepakati rapat dilanjutkan Rabu pekan depan.

Diketahui, jajaran Direksi PD PAUS dilantik Desember 2018 untuk periode 2018-2022. Sebelumnya, PD PAUS yang dibentuk tahun 2014 dipimpin Herowhin Sinaga selaku Dirut. Di masa kepemimpinan Herowhin, berbagai masalah muncul. Seperti pembangunan pasar modern di Jalan Melanthon Siregar yang mangkrak. Padahal sudah banyak masyarakat yang menyetorkan uang untuk pembelian kios di lokasi tersebut.

Tak ayal, masyarakat merasa dirugikan dan ditipu. Hingga kemudian membuat laporan pengaduan ke Polres Pematangsiantar. Termasuk pembangunan di eks Terminal Sukadame Parluasan yang juga mangkrak.

Herowhin sendiri, baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejaksaan) Pematangsiantar. Herowhin diduga melakukan tindak pidana korupsi sekitar Rp600 juta dari dana penyertaan modal yang diserahkan Pemko Pematangsiantar. Sejauh ini, menurut pihak Kejari Pematangsiantar, kasus tersebut masih ditindaklanjuti, meski Herowhin sendiri belum ditahan. (pra)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button