Berita

Dari Awal Tak Tercatat dalam DPT, Jumlah Pemilih Bertambah 9.640 Orang

FaseBerita.ID – Ini akan dicatat dalam sejarah.” Itulah yang disampaikan Ketua KPU Arief Budiman di awal rapat pleno terbuka di aula kantor KPU di Jakarta, Senin (8/4). Betapa tidak, KPU kemarin mengesahkan rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) ketiga.

Sebab, biasanya perbaikan dan koreksi dilakukan saat tahap daftar pemilih sementara (DPS). Rapat pleno yang dimulai pukul 15.00 WIB, terpaksa diskors hingga menjelang pukul 17.00 WIB. Sebab, ada ketidaksinkronan data.

Yakni, perbedaan formulir laporan untuk setiap jenis data. Khususnya terkait data penambahan tempat pemungutan suara (TPS). Setelah pengecekan ulang, penambahan jumlah TPS akhirnya bisa dipastikan. Jumlah pemilih dalam DPT juga dipastikan bertambah.

Ada sembilan provinsi yang pemilih DPT-nya bertambah. Totalnya mencapai 9.640 orang. Pemilih tersebut tersebar di Jawa Barat, Papua, Kaltim, Maluku, Sulut, Sumut, Sumbar, Riau, dan Papua Barat. Konsekuensinya, KPU harus menambah 46 TPS lagi. Ke-9.640 orang itu adalah para pemilih yang sejak awal tidak tercatat dalam DPT.

Tadinya mereka dimasukkan ke daftar pemilih khusus (DPK). Mereka hanya bisa memilih di TPS sesuai domisili pukul 12.00-13.00. Namun, atas rekomendasi Bawaslu, para pemilih tersebut dimasukkan ke DPT karena keberadaannya terkonsentrasi di beberapa titik. TPS tersebut terbagi atas TPS baru hasil penambahan pemilih DPT, TPS hasil regrouping pemilih DPT, dan TPS berbasis daftar pemilih tambahan (DPTb) terkonsentrasi.

Maksudnya adalah pemilih yang seharusnya masuk DPK, tapi terkonsentrasi dalam satu tempat sehingga perlu dibuatkan TPS tersendiri. Minimal harus berjumlah 300 orang. Terbentuknya TPS berbasis DPTb merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang digedok pada 28 Maret.

Jumlah pemilih DPTb yang terkonsentrasi itu mencapai 139.919 orang dan dibuatkan TPS tambahan sebanyak 630 unit. Dengan begitu, jumlah TPS menjadi 829 buah. Adapun jumlah pemilih tambahan mencapai 800.219 orang. Sebagian besar dari para pemilih itu bisa disebar ke TPS-TPS yang sudah ada. Penambahan pemilih dan TPS itu memberikan konsekuensi pula bagi KPU.

Dalam waktu sembilan hari ke depan, KPU harus menyiapkan sejumlah hal. Mulai kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) hingga linmas yang jumlahnya hampir 7.500 orang. Yang tidak kalah krusial adalah logistik. Meliputi kotak suara, bilik, surat suara, dan berbagai formulir yang harus tersedia dalam waktu sepekan atau bahkan kurang agar bisa sampai tepat waktu di TPS.

Menurut Arief, bukan hal mudah memproduksi logistik di masa yang singkat saat ini. Apalagi, kapasitas produksi juga terbatas. Karena itu, sejak awal pihaknya berupaya agar tidak perlu ada tambahan TPS.

“Semaksimal mungkin pemilih itu didistribusikan ke TPS-TPS yang sudah ada,” lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu.

Misalnya, sebuah TPS memiliki 280 pemilih, maka bila ada pemilih DPK atau DPTb di daerah itu, mereka akan dimasukkan hingga jumlahnya mencapai 300. Sebanyak 829 TPS baru tersebut akan menampung sisa-sisa pemilih yang tidak bisa terdistribusi ke TPS yang sudah ada. Pihaknya juga sudah meminta kesanggupan perusahaan logistik untuk memproduksi tambahan kebutuhan pemungutan suara.

Distribusi juga tidak boleh telat karena tambahan TPS itu tidak hanya terkonsentrasi di satu dua kabupaten/kota. Rencananya hari ini surat suara tambahan mulai dicetak. Arief juga mengingatkan bahwa sejumlah pemilih masih bisa mengajukan pindah menjadi bagian dari DPTb.

Namun, hanya untuk empat golongan. Yakni, orang sakit, tahanan lapas, korban bencana, dan orang yang bertugas di hari pemungutan suara. Deadline-nya besok (10/4). “Undang-undang (putusan MK, Red) sudah mengatakan sampai H-7 untuk DPTb,” jelas alumnus SMAN 9 Surabaya itu.

Komisioner KPU Viryan Azis menjelaskan, pemilih pindahan dengan kategori menjalankan tugas dibagi menjadi dua. Yakni, menjalankan tugas terkait pemilu seperti menjadi KPPS, saksi, atau pengawas TPS. Tipe kedua adalah yang bertugas di luar pemilu. Misalnya, pegawai yang mendadak harus bertugas di luar domisili dan mencakup hari pemungutan suara. “Kalau ada surat tugasnya, itu boleh (mengajukan pindah, Red),” terangnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, pada dasarnya pihaknya memahami bahwa rekapitulasi kali ini juga terkait dengan produksi logistik. Dia hanya meminta sosialisasi dilakukan secepatnya sampai ke bawah, termasuk kepada peserta pemilu. “Kami minta dicatat khusus bagaimana menjelaskan kepada jajaran Bawaslu dan partai politik di provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Semua partai, menurut dia, sudah mendapat berita acara di setiap provinsi. Harus ada arahan yang mengikat dari KPU ke jajaran di bawah. “Karena partai butuh untuk menyiapkan saksi, Bawaslu berkepentingan menyiapkan pengawas TPS,” lanjutnya. Jangan sampai hasil rapat pleno tersebut dipertanyakan di kemudian hari.

Di Jatim, 89 Ribu Pemilih Ditandai
Sementara itu, KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga (DPTHP 3). Namun, tidak semua pemilih yang masuk DPT bisa menggunakan hak pilihnya pada coblosan 17 April nanti. Sebab, KPU juga telah menetapkan daftar pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Meski demikian, penetapan itu tidak mengubah jumlah DPTHP 3.

Hal tersebut juga terjadi di Jatim. Berdasar rekapitulasi yang sudah ditetapkan KPU, tercatat ada 89.174 pemilih yang dinyatakan dicoret dari daftar pemilih karena berstatus TMS. Temuan pemilih TMS itu terjadi di 6.771 desa/kelurahan di seluruh kabupaten/kota di Jatim. Ada sejumlah faktor yang membuat nama-nama pemilih di DPTHP tersebut dicoret. Mayoritas terjadi karena pemilih itu sudah meninggal dunia.

Juga ada pemilih yang pindah status sehingga tak lagi bisa menggunakan hak pilih dalam coblosan nanti. Ada juga yang karena faktor pindah domisili. Ketua KPU Jatim Choirul Anam menyebutkan, penyusunan perbaikan DPT tahap ketiga yang sudah dilakukan bersifat menyeluruh. Sebab, selain mengakomodasi seluruh pemilih baru hingga pemilih pindahan, perbaikan mencoret pemilih-pemilih TMS.

“Karena itu, proyeksi kami, data ini sudah final. Karena semua masukan sudah terakomodasi,” katanya.

Pemungutan Suara di LN Mulai Berjalan 
Di sisi lain, kemarin rangkaian pemungutan suara dan kotak suara keliling (KSK) di luar negeri mulai berjalan. Rangkaian itu menyusul pemungutan suara via pos yang sudah berjalan sejak 8 Maret. “Hari ini (kemarin, Red) hanya ada di satu kota, yaitu Sanaa (ibu kota Yaman, Red),” terang Ketua Pokja Panitia Pemilihan Luar Negeri Wajid Fauzi.

Kemudian, hari ini pemungutan suara berlangsung di Panama City, Panama, dan Quito, Ekuador. Dilanjutkan Bangkok dan Songkhla, Thailand. Pada 11 April pemungutan suara berlangsung di Tashkent, Uzbekistan; Teheran, Iran; dan Vientiane, Laos. Jumat mendatang (12/4) pemilu diselenggarakan di 14 kota.

Kemudian, Sabtu (13/4) di 64 kota dan Minggu (14/4) di 44 kota. Termasuk di dalamnya adalah PPLN Hongkong yang akan membuka TPS di tiga lokasi di luar KJRI. Yakni, Queen Elizabeth Stadium Wan Chai, Tsim Sha Tsui Fong Welfare (TST), dan Yuen Long Town Hall.

Tiga lokasi itu akan melayani 180.000 WNI yang berada di Hongkong. Sementara itu, pemilih terbanyak berada di Malaysia dengan cakupan hampir 60 persen dari total DPT luar negeri. Wajid menuturkan, sempat ada kendala karena ada logistik di Malaysia yang rusak akibat terbakar. (jpg)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button