Berita

Dana Pilkada belum Sepakat, Pemko Siantar Bakal Dilaporkan

FaseBerita.ID – Sementara itu, kesepakatan anggaran Pilkada 2020 antara Pemko Pematangsiantar dengan Bawaslu belum tercapai hingga Senin (14/10/2019).

Ketua Bawaslu Pematangsiantar Syafii Siregar di gedung DPRD Pematangsiantar, Selasa (15/10/2019) mengatakan, penandatanganan NPHD pihaknya dengan Pemko Pematangsiantar belum terlaksana. Sebab anggaran yang disetujui Pemko Pematangsiantar hanya Rp5 miliar. Jumlah tersebut, katanya, sangat jauh dari usulan Bawaslu, yaitu Rp8,55 miliar.

“Mana berani kita ambil resiko dengan anggaran segitu. Sempat ada isu akan naik menjadi Rp6 miliar. Tapi pertemuan semalam dengan pak wali di rumah dinas belum ada kesepakatan,” ujarnya.

Syafii juga menambahkan, Senin (7/10/2019) Bawaslu dengan Pemko Pematangsiantar sudah dipanggil menghadap Menteri Dalam Negeri. Dalam pertemuan tersebut, hadir Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Ketua Bawaslu RI Abhan, Ketua KPU RI Arif Budiman, unsur kepolisian, unsur Kemenpolhukam, dan dihadiri pemerintah daerah, Bawaslu kabupaten/kota, dan KPU kabupaten/kota yang belum menandatangani NPHD.

“Kita sudah melakukan pembicaraan, tapi Pemko Siantar masih bertahan di angka Rp 5 miliar. Sedangkan kita bertahan di angka Rp8,55 miliar. Keputusannya, Kemendagri memberikan waktu hingga 14 Oktober untuk melakukan kesepakatan dengan Pemko Siantar, Jika belum ada kesepakatan, kami akan memberikan surat ke pihak Kemendagri,” terangnya.

Saat disinggung jika tanpa kesepakatan dengan Pemko Siantar, apakah pada Pilkada 2020 Bawaslu Pematangsiantar tidak akan ikut ambil bagian, Syafii menegaskan pihaknya tetap akan ambil bagian.

“Kita tetap ikut, tetapi dengan anggaran yang paling minimal, dan kemungkinan akan kurang sempurna dan kurang maksimal, sebab anggaran sangat ditekan. Kalaupun ada kekurangan, kita akan konfirmasi ke Bawaslu Sumut,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga mengatakan, dengan adanya ketidaksepakatan antara Bawaslu dengan Pemko Siantar mengenai anggaran Pilkada 2020, maka DPRD akan coba memanggil kedua belah pihak untuk berbicara dan mencari solusi.

“Nanti akan kita panggil duduk bersama dengan pihak-pihak terkait. Demi lancarnya demokrasi kita di Pematangsiantar,” ujarnya singkat.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Pematangsiantar Mangatas Silalahi sangat berharap jika tidak ada kesepakatan antara Bawaslu dengan Pemko Siantar mengenai anggaran Pilkada, maka pihak Bawaslu jangan dulu melapor ke Kemendagri.

“Kita sih berharap tidak perlulah seperti itu, kan masih ada DPRD Pematangsiantar. Kita akan bahas bersama dan mencari solusinya,” ujarnya.

Terpisah, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah meskipun anggaran Pilkada belum menuai kesepakatan, namun meyakinkan Pilkada tetap terlaksana.

“Pilkada akan terlaksana. Cocok kau rasa…,” ujarnya sembari masuk ke mobil dan meninggalkan kerumunan media. (mag-05/04)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker