Berita

Dana Pemkab Tobasa Kurang, Anggaran Bawaslu Belum Jelas

TOBASA, FaseBerita.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) dan Pemkab Tobasa belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan bergulir tahun depan. Alasannya, akibat kas Pemkab Tobasa tidak mencukupi.

Hal itu diungkapkan Komisioner Bawaslu Tobasa Romson P Purba saat diwawancarai terkait anggaran Pilkada, Jumat (4/10/2019).

“Anggaran kami untuk Pilkada belum jelas. Padahal, rencana anggaran sudah kami sampaikan jauh hari sebelumnya ke Pemkab Tobasa. Awalnya kami usulkan sekitar Rp22 miliar. Kemudian setelah koordinasi dengan Pemkab jadi Rp20 miliar. Namun sampai sekarang belum jelas. Alasan yang kami terima dari Pemkab Tobasa, kas tidak cukup,” kata Romson.

Disinggung terkait batas akhir penandatanganan NPHD sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2019 pada 1 Oktober 2019, katanya kendala bukan pada mereka, namun pada pemerintah setempat.

“Benar, batas akhir 1 Oktober, namun kami sudah koordinasikan hal ini ke pemerintah Tobasa, namun alasannya anggaran kurang. Sampai sekarang kami masih menunggu penjelasan,” tandasnya.

Terpisah, Sekda Tobasa Drs Audi M Sitorus membenarkan bahwa anggaran Pemkab Tobasa tidak cukup untuk menampung anggaran yang diusulkan Bawaslu Tobasa. Yang dapat ditampung hanya kisaran Rp6 miliar.

“Alasannya keterbatasan anggaran. Yang diusulkan Bawaslu Rp22 miliar, padahal anggaran yang mungkin bisa hanya sekitar Rp6 miliar. Solusinya, tergantung ketersediaan dana Pemkab dan petunjuk dan pemerintah atasan,” kata Murpi O Sitorus melalui selulernya. (ft/osi)

Unefa

Pascasarjana

Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close