Berita

Dana Desa Dialihkan ke KPPN, PAD dari Jasa Giro Berkurang

HUMBAHAS, FaseBerita.ID – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 205 Tahun 2019 mengamanatkan transfer Dana Desa (DD) akan dialihkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sehingga DD tidak lagi dikirim ke rekening kas umum daerah (RKUD). Akibatnya, disinyalir jasa giro DD sebagai salah satu variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkurang.

Peralihan pengirim DD ini dibenarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMDP2A) Elson Sihotang, melalui Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Jerry Silitonga di ruang kerjanya, Senin (27/1).

Dijelaskannya,  mekanisme pencairan tahap awal, pihak desa harus menyelesaikan APBDes. Lalu dievaluasi rencana pemanfaatannya hingga berbentuk peraturan desa (Perdes). Sebelumnya, mekanisme penyaluran DD dari rekening kas umum negara (RKUN) melalui rekening kas umum daerah (RKUD) seterusnya dikirim ke rekening kas desa (RKD).

“Ini mekanisme tahun lalu. Sehingga daerah mengusulkan tahapan pencairan secara kollektif (gelondongan). Tahun ini, desa diajari lebih kreatif karena setiap desa dapat mengajukan pencairan DD langsung pada pihak pusat sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Jerry merinci, pengiriman DD oleh pihak pusat terdiri dari tiga tahap. Tahap satu, bulan Maret hingga Juni, tahap dua April hingga Agustus dan tahap tiga nulan Juli hingga tutup buku nasioanal.

“Tahun lalu, karena sifat pencairan secara gelondongan, maka pencairan tahap terakhir DD kerap dipenghujung tahun, dan waktunya sangat mepet (injuritime). Tahun ini kita harapkan hal seperti itu tidak terjadi lagi,” tukasnya.

Ditanya tentang reward dan punishment bagi desa yang tertib dan lalai adminstrasi, Jerry mengatakan apresiasi untuk itu hingga saat ini belum ada. Hanya, oleh regulasi dimungkinkan DD tidak akan disalurkan dari RKUN.

“Reward, hanya sebatas yang normatif dimana desa akan diikut sertakan menjadi perwakilan kabupaten di tingkat provinsi. Punishmentnya, bila DD tidak terserap 70 persen maka pemerintah pusat dipastikan tidak akan mencairkan DD tahap akhir,” tukasnya.

Maradu Napitupulu selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) mengatakan, DD untuk Kabupaten Humbahas TA 2020 sebesar Rp126.028.454.000 yang akan didistribusikan bagi 153 desa yang tersebar pada 10 kecamatan. “Benar, tahun ini DD tidak lagi dikirim ke RKUD namun sudah dialihkan ke KPPN Pratama Balige. Terkait besaran alokasi DD nantinya akan diatur pada Perbup,” kata Maradu, Selasa (28/1), di ruang kerjanya.

Sekaitan dengan dialihkannya pengiriman DD bukan lagi ke RKUD namun sudah ke KPPN, Tadniep Ringo selaku masyarakat pencinta budaya mengatakan, bahwa kebijakan pengalihan itu dilakukan oleh Kemenkeu ditengarai adanya indikasi kenakalan beberapa daerah yang masih berharap PAD dari sektor jasa giro.

“Mungkin jasa giro dari DD di Humbahas sebagai PAD, relatif kecil. Namun adanya indikasi pada beberapa daerah cendrung menahan DD guna mendapatkan jasa giro, ini merupakan kenakalan Pemkab. Inilah mungkin alasan Pusat mengalihkan pengiriman DD tadi,” tegasnya. (sht/ahu)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button