Berita

Catatan Akhir Tahun KOMNAS Perlindungan Anak 2019

Selamatkan Anak Indonesia dari Lingkaran Kekerasan

FaseBerita.ID – Segala bentuk eksploitasi untuk tujuan seksual komersial dan ekonomi, pengabaian, pemisahan dan penelantaraan anak, penganiayaan dan kekerasan baik seksual dan ekonomi, perdagangan dan penjualan anak, serta diskriminasi yang terjadi  di tahun 2019, diprediksi ditahun 2020 masih menjadi masalah yang mengancam kehidupan anak-anak di Indonesia.

“Demikian juga penanaman paham radikalisme, ujaran kebencian, intoleransi, persekusi dan kekerasan terhadap anak secara politis  juga masih akan terus dipaparkan dalam kehidupan anak-anak,”Kata Ketua komnas PA,  Arist Merdeka Sirait  dalam siaran pers akhir tahun,  (31/12).

Oleh sebab itu, katanya, bagi anak yang terpapar  paham radikalisme dan ujaran kebencian dari lingkungan sosialnya diperlukan sebuah gerakan deradikalisasi  anak dengan membangun gerakan kebersamaan,  menghargai keberagaman dan kebinekaan sesama anak, toleransi dan cinta tanah air menuju anak Indonesia yang unggul dan berkarakter.

“Di dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilakukan di pertengahan  tahun 2020,  untuk kepentingan  politik orang dewasa tersebut keberadaan anak-anak juga diduga tidak akan terlepas dari praktek eksploitasi (pemanfaatan) kepentingan politik orang dewasa,” jelas Arist.

Menurut dia,  situasi lain yang juga memprihatin kan adalah dengan maraknya peredaran narkoba di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini, mengakibatkan banyak anak-anak saat ini dijebak dan  berada dalam dilingkaran  bahaya narkoba.

“Disejumlah daerah juga dilaporkan bahwa ada banyak anak-anak di Indonesia juga terpapar dengan HIV/AIDS dalam lingkungan sosialnya, ada  banyak juga anak-anak saat ini kecanduan gaway dan game online yang berdampak  mengancam kesehatan mental dan jiwa anak.  Ada banyak anak usia dibawa lima tahun di Indonesia tergantung dengan gaget dan berdampak menjadikan anak  anti sosial, kerusakan mata dan radang otak dan melakukan percobaan bunuh diri,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KOMNAS Perlindungan Anak Dhanang Sasongko dalam rilis refleksi dan catatan akhir tahun KOMNAS Perlindungan Anak, juga menyampaikan laporannya dari 2.729 kasus pelanggaran terhadap anak yang dilaporkan di tahun 2019, 52% masih didominasi  kasus kejahatan  seksual dan predator, atau monsternya kejahatan itu adalah orang terdekat.

“Ayah, baik ayah biologis dan non biologis, abang, paman, dan kerabat terdekat keluarga yang sesungguhnya menjadi garda terdepan untuk melindungi anak  justru  menjadi pelaku utama dalam menghancurkan masa depan anak,” jelas Sasongko.

Lebih lanjut dikatakannya,  lingkungan sosial anak,  rumah dan sekolah juga tidak lagi steril dan atau jauh dari berbagai bentuk kekerasan. Rumah, sekolah dan lingkungan sosial anak tidak lagi nyaman, ramah dan bersahabat.

“Sementara penegakan hukum untuk kasus kekerasan seksual  masih sangat lemah. Ada banyak kasus kejahatan seksual berhenti dan tidak diteruskan perkaranya hanya karena tidak ditemukan bukti dan saksi. Sementara kasus  kejahatan seksual adalah kasus pidana tersembunyi yang sulit mendapatkan saksi yang melihat,” keluhnya.

Dia cukup mengkhawatirkan,  dari sejumlah  kasus kejahatan seksual terhadap anak di berbagai daerah  di tahun 2020 masih akan terus terjadi. Bahkan modusnya akan semakin menjadi-jadi jika tidak diantisipasi dengan baik. Artinya kecenderungan anak menjadi pelaku, dan korban akan terus meningkat.

“Sejumlah kasus kejahatan seksual yang dilakukan anak dengan cara bergerombol (gengRAPE) diprediksi masih akan terjadi. Baik anak sebagai korban maupun pelaku.  Usia pelaku dan korban pun akan semakin mudah,” jelasnya.

Sementara itu,  Ketua KOMNAS Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait dalam catatan dan refleksi akhir tahun mengungkapkan,  ditemukan ada anak usia di bawah 12 tahun bahkan lebih muda lagi menjadi pelaku baik dilakukan secara bersama anak maupun sendiri-sendiri, bahkan bersama orang dewasa.

Keadaan inilah yang diprediksi di tahun 2020 juga akan menjadi ancaman masa depan anak-anak.

“Oleh sebab itu, adalah kewajiban dan tanggungjawab sosial kita menyelamatkan anak dari lingkaran kejahatan, kekerasan dan perlakuan salah lainnya yang mengancam kehidupan anak-anak di Indonesia,” ungkapnya.

Untuk memutus mata rantai pelanggaran hak anak, Kata Arist,  masalah-masalah yang diprediksi akan terjadi di tahun 2020 di Indonesia, sudah saatnya pemerintah dan masyarakat  bergandeng tangan untuk bersama-sama membangun Gerakan aksi Nasional  Perlindungan Anak.(GNPA) berbasis masyarakat  atau kampung yang diintegrasikan dengan program desa.

“Di samping GNPA berbasis kampung itu, lima program prioritas pemerintah yang melekat dalam program Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Kementerian Sosial selama 5 tahun ke depan, sangatlah diperlukan kerjasama sistimatis membangun komitmen program prioritas tersebut yang diintegrasikan dengan program antar kementerian dan lembaga,  sehingga dalam aksi nasional memutus mata rantai pelanggaran hak anak ditahun 2020 dapat dilakukan secara sistematis, terukur dan berkesinambungan. (mis)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close